Mendikbud Usul Guru Honorer yang Tak Jadi CPNS Dapat Gaji UMR

Rabu, 23 Januari 2019 17:55 WIB

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, memberikan sambutan dalam kegiatan taklimat/briefing Tata Kelola Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 di Grha Utama kantor Kemendikbud, Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019. (dok Kemendikbud)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengusulkan agar guru honorer yang tidak bisa menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja alias (P3K) tetap bisa mendapat pemasukan minimal sesuai upah minimum regional. 

BACA: Jokowi Sebut Putrinya Tak Lolos CPNS, Apa Sebabnya?

"Kami usul kepada Bu Menkeu (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati) agar nanti mereka bisa mendapat tunjangan minimum UMR di masing-masing daerah," ujar dia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 23 Januari 2019. 

Ia juga meminta agar tunjangan itu dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Dana Alokasi Umum, bukan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. "Sebab kalau dibebankan ke APBD, kami tidak bisa memaksa daerah untuk mengalokasikan itu," kata Muhadjir.

Namun, apabila duit gaji guru honorer itu nantinya masuk ke dalam Dana Alokasi Umum, maka pemerintah pusat bisa melakukan pengontrolan terhadap dana tersebut. 

Atas gagasan itu, Muhadjir mengatakan Sri Mulyani sepakat untuk menindaklanjutinya di level bawah guna memetakan lebih rinci jumlah guru honorer dan memastikan ketersediaan dana anggaran untuk program tersebut. "Kemendikbud sedang melakukan sensus terhadap guru honorer itu untuk memastikan dia melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku."

Besar anggaran pendidikan dalam APBN 2019 mencapai Rp 492,46 triliun atau 20 persen dari total anggaran. Dari jumlah itu, alokasi terbesar adalah dana transfer ke daerah, yaitu sebesar Rp 308,38 triliun atau 62,62 persen dari anggaran pendidikan. Sementara, anggaran Kemendikbud hanya Rp 35,99 triliun atau 7,31 persen dari total anggaran pendidikan.

Di samping usulan itu, Muhadjir mengatakan ada beberapa skema lain untuk menyelesaikan persoalan guru honorer, antara lain adalah melalui CPNS dan PPPK. Muhadjir mengatakan guru honorer yang memenuhi persyaratan, misalnya usia dan kualifikasi lainnya bisa terserap di CPNS. Sementara jalur PPPK akan dibuka awal Februari 2019 melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Itu khusus guru honorer yang untuk mengikuti tes CPNS terkendala ketentuan usia," kata dia.

Selain membicarakan soal nasib guru honorer, Muhadjir mengatakan menyambangi Sri Mulyani untuk berkoordinasi mengenai anggara pendidikan 2019. Terutama, untuk memastikan bahwa anggaran pendidikan termanfaatkan sesuai rencana, mencapai target, serta membicarakan dana transfer ke daerah yang jumlahnya lebih dari 63 persen dari total anggaran pendidikan. "Supaya lebih tepat sasaran lah di 2019."






Bupati Tangerang Minta Surat Edaran Tenaga Honorer Dihapus Bisa Direvisi

2 hari lalu

Bupati Tangerang Minta Surat Edaran Tenaga Honorer Dihapus Bisa Direvisi

Jika tenaga honorer dihapus, pelayanan publik di Kabupaten Tangerang akan terdampak besar terutama di sektor pendidikan karena banyak guru honorer.


FSGI Sampaikan Rekomendasi Soal Penyelesaian Nasib Guru Honorer

5 hari lalu

FSGI Sampaikan Rekomendasi Soal Penyelesaian Nasib Guru Honorer

FSGI sampaikan tujuh rekomendasi penyelesaian masalah guru honorer. Definisi guru honorer saat ini dianggap menempatakn posisi guru kurang terhormat.


Anggota DPR Desak Kemendikbudristek Segera Akomodasi 193 Ribu Guru Honorer

15 hari lalu

Anggota DPR Desak Kemendikbudristek Segera Akomodasi 193 Ribu Guru Honorer

Abdul Fikri mengaku banyak menerima aspirasi dari para guru honorer yang sudah lolos passing grade PPPK, namun belum mendapatkan posisi.


Muhammadiyah Buka Lagi Kampus Baru, Kali Ini di Karanganyar

16 hari lalu

Muhammadiyah Buka Lagi Kampus Baru, Kali Ini di Karanganyar

Muhammadiyah resmi menambah universitasnya di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kampus itu dinamai Universitas Muhammadiyah Karanganyar atau UMUKA.


Minat Daftar CPNS 2022? Ini 8 Ketentuan Umumnya Ketahui Usia Maksimal?

18 hari lalu

Minat Daftar CPNS 2022? Ini 8 Ketentuan Umumnya Ketahui Usia Maksimal?

Apabila Anda berminat mendaftar CPNS 2022, maka begini aturan CPNS dan ketentuan umumnya. Berapa usia minumum dan maksimal CPNS?


Politikus PAN Minta Pemerintah Evaluasi soal Mundurnya CPNS

21 hari lalu

Politikus PAN Minta Pemerintah Evaluasi soal Mundurnya CPNS

Para calon CPNS sehatusnya sudah memahami dua aturan tersebut, baik mengenai gaji maupun penempatan.


Permenpan RB soal PPPK: Guru Honorer Lolos Passing Grade Bisa Masuk Formasi ASN

21 hari lalu

Permenpan RB soal PPPK: Guru Honorer Lolos Passing Grade Bisa Masuk Formasi ASN

Tak sedikit guru honorer mengapresiasi terbitnya aturan terbaru tentang pengadaan PPPK untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022.


Tenaga Honorer Dihapus, P2G: Nasib Guru Semakin Terjepit

23 hari lalu

Tenaga Honorer Dihapus, P2G: Nasib Guru Semakin Terjepit

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyayangkan keputusan pemerintah menghapus tenaga honorer karena akan semakin menyudutkan guru honorer.


Nakes Honorer Akan Diangkat jadi ASN Jalur PPPK, Ini Syarat dan Tahapannya

24 hari lalu

Nakes Honorer Akan Diangkat jadi ASN Jalur PPPK, Ini Syarat dan Tahapannya

Pemerintah akan mengangkat nakes honorer menjadi ASN melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Simak syaratnya berikut ini.


Denda Ratusan Juta Rupiah Intai CPNS yang Mengundurkan Diri

25 hari lalu

Denda Ratusan Juta Rupiah Intai CPNS yang Mengundurkan Diri

Ratusan calon pegawai negeri sipil (CPNS) mengundurkan diri, karena gaji dan tunjangan yang tidak sesuai dengan ekspektasi.