Darmin: Kalau Enggak Impor Jagung, Harganya Bisa Rp 8.000

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi jagung. REUTERS/Francois Lenoir

    Ilustrasi jagung. REUTERS/Francois Lenoir

    TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan impor jagung saat ini harus dilakukan. Sebab, bila impor tidak dilakukan harga jagung bisa mencapai Rp 8.000 per kilogramnya.

    BACA: Pemerintah Akan Impor Jagung Pakan Ternak 30 Ribu Ton

    "Kalau harga mahal, itu berarti kurang jagungnya, syukur ada impor ini kalau nggak harganya bisa Rp 8.000," kata dia di Kemenko Perekonomian, Selasa, 22 Januari 2018. Saat ini harga jagung di pasaran mencapai Rp 6.700 per kilogram.

    Darmin menjelaskan jagung merupakan salah satu komoditas penting yang bisa mempengaruhi harga telur dan daging ayam. Sebab, jagung merupakan salah bahan utama untuk pakan ternak.

    "Nah oleh karena itu telur itu penyebabnya apa ya dari makanannya. Ayam petelor, kamu pernah pergi ke Blitar? Kecil-kecil, dia nggak punya di gudang untuk menyimpan jagung. Dia nggak punya stok. Kalau harga naik, kena dia," ujarnya.

    BACA: 30 Ribu Ton Impor Jagung Tambahan Tunggu Penugasan BUMN

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memastikan pemerintah akan kembali mengimpor jagung untuk pakan ternak tahun ini. Jumlahnya mencapai 30 ribu ton.

    Enggar menuturkan keputusan ini diambil setelah rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. "(Karena pasokan jagung untuk pakan ternak) kurang," katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 7 Januari 2019.

    Dia tak merinci jumlah kekurangan pasokan jagung tersebut. "Tanya sama yang produksi," ujar dia merujuk kepada Kementerian Pertanian.

    Impor jagung sebanyak 30 ribu ton itu nantinya akan dilaksanakan Bulog. Kementerian Perdagangan akan menerbitkan surat persetujuan impor dalam waktu dekat. Bulog sebelumnya juga mengimpor 100 ribu ton jagung untuk pakan ternak dari Brazil dan Argentina.

    VINDRY


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.