TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai saran Dana Moneter Internasional atau IMF agar sejumlah negara mengurangi utang untuk menghindari risiko perlambatan ekonomi global tak relevan dengan kondisi Indonesia.
Baca: Sri Mulyani Sebut Tekanan Ekonomi Global 2019 Tak Seberat 2018
Pasalnya, menurut Sri Mulyani, hingga data terakhir di akhir November 2018, rasio utang Indonesia, dalam hal ini, utang pemerintah sebesar 29,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp 4.395 triliun. Angka rasio itu terbilang aman karena standar kehati-hatian di tingkat internasional menyebutkan rasio utang sebuah negara tidak boleh melebihi 60 persen dari PDB.
Dari standar internasional itu, menurut Sri Mulyani, proporsi utang Indonesia masih rendah sekali. "Defisit APBN kita juga 1,76 persen PDB, maka itu termasuk defisit yang kecil. Negara lain rasio utang terhadap PDB di atas 60 persen, tapi defisit APBN-nya 2 persen," ujarnya, Selasa, 22 Januari 2019.
Oleh karena itu, Sri Mulyani mengatakan pernyataan IMF tersebut ditujukan untuk sejumlah negara yang memiliki rasio utang yang tinggi terhadap PDB dan juga defisit fiskal di negaranya yang belum memenuhi kategori aman. "Jadi tidak relevan untuk Indonesia pernyataan itu. Kita makin menurun (rasio utang)," katanya.
Menurut Sri Mulyani, peringatan IMF soal pengelolaan risiko utang lebih relevan dengan negara yang memiliki rasio utang tinggi terhadap PDB serta defisit anggaran yang membengkak, seperti Italia. Rasio utang Italia terhadap PDB sebesar 100 persen, dengan defisit anggaran di atas 2,4 persen dari PDB.
"Negara itu harus jaga keseimbangan fiskal dengan mengurangi defisit. Dengan mengurangi utangnya tanpa membuat growth melemah. Kalau melemah, utang turun juga tidak akan menurun," ucap Sri Mulyani.
Sebelumnya,dalam pidato di konferensi pers Prospektus Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde menyebutkan ada beberapa cara yang bisa dilakukan negara untuk mengurangi risiko penurunan pertumbuhan ekonomi global. Salah satunya adalah mengurangi utang pemerintah.
Lagarde berpendapat, pengurangan utang pemerintah bisa memberikan ruang untuk melawan penurunan ekonomi. Namun hal ini harus dilakukan secara fleksibel dan lebih elastis, agar pengurangannya justru tak semakin menurunkan perekonomian pada negara tersebut. "Mengurangi utang pemerintah yang tinggi akan membuka ruang yang dibutuhkan untuk melawan penurunan di masa depan. Tetapi ini harus dilakukan dengan cara yang adil dan ramah pertumbuhan," ujar Lagarde dalam keterangan resmi.
Baca: Prabowo Sebut Indonesia Setingkat Haiti, Sri Mulyani: Adoh!
Dalam prospektus itu, IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,5 persen di 2019 karena adanya risiko ketidakpastian ekonomi global yang juga turut disebabkan volatilitas yang tinggi di pasar keuangan. Proyeksi itu turun 0,2 persen dari perkiraan IMF sebelumnya yang diumumkan pada Oktober 2018 lalu.
ANTARA
