TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) bakal segera melaksanakan program sertifikasi internal terhadap proses bisnis peer to peer (P2P) lending.
Simak: Go-Jek Akuisisi Fintech Filipina, Begini Respon Rudiantara
Ketua Harian AFPI Kuseryansyah mengatakan pihaknya akan merealisasikan rencana program sertifikasi internal terhadap proses bisnis yang terkait dengan pelayanan kepada nasabah akan segera disiapkan.
“Ini menjadi bentuk solusi nyata yang inovatif dari para penyelenggara atas banyaknya keluhan masyarakat yang merasa terjebak oleh pinjaman dari beberapa perusahaan fintech sekaligus mencegah terjadinya praktik gali lubang tutup lubang oleh masyarakat,” ujarnya seperti dikutip dari siaran pers, Senin 21 Januari 2019
Selain itu, AFPI juga menginisiasi pembentukan pusat data fintech lending sebagai wujud inovasi yang mendukung kebutuhan manajemen dan penilaian risiko kredit dari para anggotanya. Pusat data ini memiliki sistem kerja yang mirip dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang telah ada di OJK sebelumnya.
Hal ini dilakukan untuk menjaga standar minimum pelayanan kepada nasabah dan juga pembangunan pusat data P2P lending.
Sebelumnya, AFPI telah menerbitkan Panduan Kode Etik Anggota yang disusun mengacu pada POJK 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
OJK baru saja mengeluarkan surat penunjukan kepada AFPI sebagai asosiasi resmi yang menanungi industri P2P lending. Setiap penyelenggara harus terdaftar di AFPI.
Dalam surat penunjukannya, OJK menyatakan dengan tegas bahwa AFPI wajib patuh dan tunduk kepada otoritas berwenang dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta senantiasa membina, mengembangkan dan memajukan peranan P2P fintech lending dalam berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional.
