TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyarankan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk membuat standarisasi perumahan. Standarisasi dibutuhkan agar bisa membangun perumahan lebih cepat.
Baca juga: Dirut BTN: Tahun Depan Pembiayaan Perumahan Masih Prospektif
"Bagaimana membangun rumah ataupun yang jauh lebih cepat dan baik tapi rumah. Hanya bisa dilakukan apabila memiliki standarisasi. Saya selalu sampaikan kepada Menteri PU untuk bikin standarisasi rumah," kata JK dalam acara Indonesia Development and Business Summit di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa, 22 Januari 2019.
JK mengatakan pembangunan rumah di luar negeri hanya butuh waktu 2-3 bulan. Sedangkan di Indonesia bisa satu tahun baru selesai. JK menuturkan, zaman dulu, membuat rumah tergantung spesifikasi bangunan yang diinginkan pemilik, sehingga sulit dijual. Singkatnya pembangunan rumah di luar negeri, kata JK, terjadi karena mereka memiliki standarisasi. "Sekarang semua standar. Sehingga membikin rumah tinggal beli bahan dan selesai," katanya.
Menurut JK, Indonesia perlu mengembangkan standarisasi perumahan. Namun, ia mengingatkan bahwa standarisasi perumahan juga harus diikuti dengan standarisasi industri. "Sekarang mau bikin jendela tinggal beli di toko. Jadi bagaimana konstruksi ini dibarengi dengan standarisasi industri," ujarnya.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebelumnya juga sudah menyatakan komitmen untuk mendorong adanya standar dan penggunaan sistem moduler dalam pembangunan rumah. Hal itu bertujuan mempercepat waktu pembangunan rumah untuk masyarakat. Selain itu, harga produk perumahan yang dibuat secara massal akan membuat biaya pembangunan rumah semakin murah.
Basuki menilai, perlu inovasi produk-produk perumahan agar program perumahan bisa berjalan dengan baik dan waktu pembangunan yang lebih cepat. Inovasi produk tersebut diharapkan juga bisa mendorong tumbuhnya perekonomian karena banyak industri yang terkait dengan masalah perumahan, mulai dari lantai hingga atap bangunan.
