Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sulawesi Selatan Ekspor 48 Ton Ikan Terbang ke Jepang

image-gnews
Sejumlah nelayan memikul ikan tongkol hasil tangkapan di pantai Panarukan, Situbondo, Jawa Timur (25/7). Ikan tongkol tersebut dijual dengan harga Rp.8000/Kg.  Foto:  ANTARA/Seno S.
Sejumlah nelayan memikul ikan tongkol hasil tangkapan di pantai Panarukan, Situbondo, Jawa Timur (25/7). Ikan tongkol tersebut dijual dengan harga Rp.8000/Kg. Foto: ANTARA/Seno S.
Iklan

TEMPO.CO,  Makassar - Pemerintah Sulawesi Selatan melakukan transaksi dagang ekspor dua kontainer ikan terbang ke Prefektur Fukuoka, Jepang. Jenis ikan terbang itu sebanyak  48 ton yang diperuntukkan bagi masyarakat di negara berjuluk Tirai Bambu itu.

Simak: Produksi Anjlok, Ekspor Konsentrat Freeport Merosot Tahun Ini

“Langkah awal kita ekspor perdana ikan terbang sebanyak 48 ton,” kata Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah di PT. Usaha Central Jaya, Makassar, Sabtu 19 Januari 2019.

Pengiriman ikan terbang itu melalui perwakilan PT Usaha Central Jaya yang terletak di Kawasan Industri Makassar (KIMA). Oleh sebab itu ia berharap ekspor ini bisa terus ditingkatkan lagi.

Adapun nilai ekspor dalam pengiriman jika dirupiahkan sebesar Rp 1,2 miliar dari total jumlah kontrak Rp 8,4 miliar dengan jumlah ikan 336 ton ikan terbang. “Kita berharap ekspor ini bisa mendongkrak pendapatan masyarakat pesisir,” tutur mantan Bupati Bantaeng dua periode ini. “Bagaimana nelayan menguasai cara penangkapan ikan terbaru,” kata dia.

Karena itu dengan datangnya tamu dari Jepang sekaligus ahli teknologi bisa mengembangkan budidaya perikanan. Sebab jika dibudidayakan maka bisa diatur ekspornya. Musababnya alat tangkap masih sederhana sehingga menjadi tantangan pemerintah. “Kan alat tangkap kita masih sangat sederhana,” tutur Nurdin.

Pemerintah juga berjanji akan melakukan riset soal ikan terbang, karena selama ini dianggap tidak memiliki nilai jual. Sehingga semuanya harus berkesinambungan agar ekspor lancar. Selama ini ikan terbang yang dikenal memiliki nilai jual adalah telurnya. Selain Jepang, Nurdin berencana mengekspor ke beberapa negara seperti Amerika, Korea, dan Cina.

Sementara, Direktur PT Usaha Central Jaya, Arifuddin mengaku Sulawesi Selatan memiliki potensi yang cukup besar untuk melakukan ekspor ikan terbang ke luar negeri. Karena Sulsel dikenal memiliki laut yang cukup panjang. “Potensi ikan terbang cukup besar di Sulsel. Untuk perdana diekspor ke Jepang dulu,” kata dia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pakar Sawit IPB University Sampaikan Rekomendasi terkait Regulasi EUDR yang Mempersulit Ekspor 7 Komoditas

41 menit lalu

Shutterstock.
Pakar Sawit IPB University Sampaikan Rekomendasi terkait Regulasi EUDR yang Mempersulit Ekspor 7 Komoditas

Regulasi EUDR juga mempengaruhi penggunaan suplemen pakan ternak yang terbuat dari sawit.


LPEI Bertemu 3 Bos Perbankan, Bahas Penguatan Ekosistem Ekspor Indonesia

1 jam lalu

LPEI Bertemu 3 Bos Perbankan, Bahas Penguatan Ekosistem Ekspor Indonesia

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bertemu dengan pimpinan perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia.


Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

3 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas memberikan keterangan usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyoroti urgensi perpanjangan izin ekspor konsentrat dari pemerintah untuk perusahaannya. Apa katanya?


Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

7 hari lalu

Didin S Damanhuri. dok.IPB
Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi


KLHK Jelaskan Ekspor Monyet Ekor Panjang ke Amerika, Sebut Kuota Tahunan Hampir 2 Ribu Ekor

7 hari lalu

Monyet ekor panjang (macaca Fascicularis) berinteraksi di Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Minggu, 18 Februari 2024. Berdasarkan Internasional Union for Conservation Nature (IUCN) Monyet ekor panjang mengalami perubahan status dari rentan (vunerable) menjadi terancam punah (endangered) yang diprediksi populasinya akan menurun hingga 40 persen dalam tiga generasi terakhir atau sekitar 42 tahun akibat habitat yang mulai hilang serta perdagangan ilegal. ANTARA/Budi Candra Setya
KLHK Jelaskan Ekspor Monyet Ekor Panjang ke Amerika, Sebut Kuota Tahunan Hampir 2 Ribu Ekor

Amerika Serikat diserukan untuk berhenti mengimpor monyet ekor panjang dari Indonesia. Sedang disorot CITES AS.


Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

7 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).


Usut Korupsi Pembiayaan Ekspor LPEI, KPK Akan Pastikan Kesamaan Kasus dengan Laporan Sri Mulyani ke Jaksa Agung

8 hari lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron memberikan keterangan kepada wartawan terkait gugatannya terhadap UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK), di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 15 November 2022. Nurul Ghufron menggugat UU KPK ke MK terkait batas umur minimal pimpinan KPK. TEMPO/Muhammad Ilham Balindra
Usut Korupsi Pembiayaan Ekspor LPEI, KPK Akan Pastikan Kesamaan Kasus dengan Laporan Sri Mulyani ke Jaksa Agung

KPK akan memastikan kesamaan kasus tiga korporasi dalam dugaan korupsi pembiayaan ekspor LPEI dengan yang dilaporkan Sri Mulyani ke Jaksa Agung.


Mendag Zulkifli Hasan Tunda Pelaksanaan Permendag 36/2023, Soal Apa? Begini Bunyinya

10 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas mengenai persediaan pangan, stok dan harga pangan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Mendag Zulkifli Hasan Tunda Pelaksanaan Permendag 36/2023, Soal Apa? Begini Bunyinya

Mendag Zulkifli Hasan nyatakan Permendag 36/2023 akan ditunda sebagian. Ini peraturan soal apa? Begini bunyi aturannya.


Ekosistem Laut di Laut Cina Selatan Memprihatinkan

11 hari lalu

Peneliti dan Wakil Direktur Asia Maritime Transparency Initiative CSIS Harrison Prtat. Sumber: istimewa
Ekosistem Laut di Laut Cina Selatan Memprihatinkan

Cukup banyak kerusakan yang telah terjadi di Laut Cina Selatan, di antaranya 4 ribu terumbu karang rusak.


Bangun Pariwisata KEK Bira dan Takabonerate, Pemprov Sulsel Gandeng ITDC

12 hari lalu

Seorang wisatawan berjalan di dermaga kayu pulau Tinabo Takabonerate, Selayar, Sulsel, 27 Maret 2015. Pulau Tinabo merupakan pulau kecil, panjang pulaunya sekitar satu setengah kilometer dengan lebar sekitar 500 meter. TEMPO/Iqbal Lubis
Bangun Pariwisata KEK Bira dan Takabonerate, Pemprov Sulsel Gandeng ITDC

Diperkirakan, frekuensi kunjungan kapal pesiar akan meningkat seiring dengan pengembangan kawasan pariwisata dan maritim Bira - Takabonerate.