TEMPO.CO, Jakarta - Calon Presiden Prabowo Subianto berjanji menaikkan gaji pegawai negeri sipil atau PNS bila terpilih sebagai presiden 2019. Hal itu diungkapkan dalam debat pertama capres yang berlangsung semalam, Kamis, 17 Januari 2019.
Baca: Prabowo Singgung Tax Ratio 2 Kali, Begini kata Pengamat Pajak
Menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara, janji Prabowo ini akan berdampak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Dia menyebut kualitas APBN akan turun bila presiden terpilih nantinya berencana mengalokasikan anggaran untuk belanja konsumtif seperti belanja pegawai.
"APBN enggak akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang," ujar Bhima dalam pesan singkat kepada Tempo, Jumat, 18 Januari 2019. Pernyataan tersebut merespons rencana Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto yang mau menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil apabila terpilih dalam Pemilihan Presiden 2019.
Menurut Bhima, pemerintahan terpilih nanti semestinya lebih mendorong porsi belanja modal untuk membuat APBN lebih produktif. Dengan upaya itu pula pemerintah diyakini bisa menarik investasi-investasi anyar ke dalam negeri yang berimbas kepada terbukanya lapangan kerja baru.
"Kalau hanya berjanji menaikkan pendapatan aparatur sipil negara maka enggak ada bedanya dengan pemerintahan era Presiden Joko Widodo yang sudah melakukan itu," kata Bhima.
Dalam debat pertama capres kemarin, Prabowo mengatakan akan memperbaiki gaji para pejabat birokrat dan pegawai negeri sipil sebagai solusi mengurangi korupsi di pemerintahan. Dengan naiknya gaji PNS, Prabowo yakin kualitas hidup dan kebutuhan hidup mereka lebih terjamin. "Kalau dia masih korupsi, maka kita tindak sekeras-kerasnya."
Atas pandangan Prabowo itu, Bhima berujar pemerintah saat ini sebenarnya telah memberikan alokasi yang cukup besar untuk belanja pegawai di APBN. Bahkan, porsi belanja pegawai dalam APBN 2019 mencapai 23,3 persen dari total belanja pemerintah.
Secara tren, kenaikan belanja pegawai itu melonjak signifikan sebesar 56,5 persen dalam 5 tahun terakhir. Kenaikan itu jauh lebih besar dari belanja modal yang hanya naik 28,5 persen. "Padahal belanja modal adalah pos yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur," kata Bhima.
Begitu pula dengan belanja sosial. Bhima melihat tren kenaikan belanja sosial dalam APBN hanya naik 4,1 persen di periode yang sama. "Pemerintah sudah terlalu banyak berpihak kepada belanja pegawai."
