Prabowo Akan Naikkan Gaji PNS, Ekonom Sebut Dampaknya ke APBN

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berdiskusi dengan pasangan cawapresnya Sandiaga Uno saat jeda Debat Pertama Capres dan Cawapres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Presiden Prabowo Subianto berjanji menaikkan gaji pegawai negeri sipil atau PNS bila terpilih sebagai presiden 2019. Hal itu diungkapkan dalam debat pertama capres yang berlangsung semalam, Kamis, 17 Januari 2019.

Baca: Prabowo Singgung Tax Ratio 2 Kali, Begini kata Pengamat Pajak

Menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara, janji Prabowo ini akan berdampak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Dia menyebut kualitas APBN akan turun bila presiden terpilih nantinya berencana mengalokasikan anggaran untuk belanja konsumtif seperti belanja pegawai.

"APBN enggak akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang," ujar Bhima dalam pesan singkat kepada Tempo, Jumat, 18 Januari 2019. Pernyataan tersebut merespons rencana Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto yang mau menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil apabila terpilih dalam Pemilihan Presiden 2019.

Menurut Bhima, pemerintahan terpilih nanti semestinya lebih mendorong porsi belanja modal untuk membuat APBN lebih produktif. Dengan upaya itu pula pemerintah diyakini bisa menarik investasi-investasi anyar ke dalam negeri yang berimbas kepada terbukanya lapangan kerja baru.

"Kalau hanya berjanji menaikkan pendapatan aparatur sipil negara maka enggak ada bedanya dengan pemerintahan era Presiden Joko Widodo yang sudah melakukan itu," kata Bhima.

Dalam debat pertama capres kemarin, Prabowo mengatakan akan memperbaiki gaji para pejabat birokrat dan pegawai negeri sipil sebagai solusi mengurangi korupsi di pemerintahan. Dengan naiknya gaji PNS, Prabowo yakin kualitas hidup dan kebutuhan hidup mereka lebih terjamin. "Kalau dia masih korupsi, maka kita tindak sekeras-kerasnya."

Atas pandangan Prabowo itu, Bhima berujar pemerintah saat ini sebenarnya telah memberikan alokasi yang cukup besar untuk belanja pegawai di APBN. Bahkan, porsi belanja pegawai dalam APBN 2019 mencapai 23,3 persen dari total belanja pemerintah.

Secara tren, kenaikan belanja pegawai itu melonjak signifikan sebesar 56,5 persen dalam 5 tahun terakhir. Kenaikan itu jauh lebih besar dari belanja modal yang hanya naik 28,5 persen. "Padahal belanja modal adalah pos yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur," kata Bhima.

Begitu pula dengan belanja sosial. Bhima melihat tren kenaikan belanja sosial dalam APBN hanya naik 4,1 persen di periode yang sama. "Pemerintah sudah terlalu banyak berpihak kepada belanja pegawai."






Prabowo dan Menhan Hulusi Sepakati Recana Aksi Kerja Sama Pertahanan RI-Turki

3 jam lalu

Prabowo dan Menhan Hulusi Sepakati Recana Aksi Kerja Sama Pertahanan RI-Turki

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Menhan Turki Hulusi Akar, di Bakanlklar, Ankara, Turki, Jumat, 3 Februari 2022.


Soal Capres dan Cawapres KIR, PKB: Diumumkan Sebelum Ramadan

4 jam lalu

Soal Capres dan Cawapres KIR, PKB: Diumumkan Sebelum Ramadan

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyebutkan capres dan cawapres yang diusung Koalisi Indonesia Raya (KIR) rencananya akan diumumkan sebelum Ramadan.


Buwas Usul Tunjangan PNS Kembali dalam Bentuk Beras: Kualitasnya Bagus, Saya Berani Jamin

17 jam lalu

Buwas Usul Tunjangan PNS Kembali dalam Bentuk Beras: Kualitasnya Bagus, Saya Berani Jamin

Buwas baru-baru ini mengusulkan agar pegawai negeri sipil (PNS) serta anggota TNI dan Polri kembali menerima tunjangan dalam bentuk beras. Kenapa?


Deputi Administrasi Setjen DPR Minta ASN Tingkatkan Profesionalisme dan Moralitas

2 hari lalu

Deputi Administrasi Setjen DPR Minta ASN Tingkatkan Profesionalisme dan Moralitas

Sebanyak 71 CPNS dan 31 pejabat fungsional Setjen DPR RI dilantik


Penerima Beasiswa LPDP 2023 Ditargetkan 7.000 Orang, Ini Tanggal-tanggal Proses Seleksinya

2 hari lalu

Penerima Beasiswa LPDP 2023 Ditargetkan 7.000 Orang, Ini Tanggal-tanggal Proses Seleksinya

Direktur Utama LPDP Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto menyatakan, jumlah penerima beasiswa LPDP ditargetkan sebanyak 7.000 orang pada 2003.


PKB Sebut Maret Jadi Batas Waktu Penentuan Capres-Cawapres Koalisi KIR

3 hari lalu

PKB Sebut Maret Jadi Batas Waktu Penentuan Capres-Cawapres Koalisi KIR

Jazilul Fawaid mengatakan PKB bersama Partai Gerindra punya limitasi untuk menentukan capres dan cawapres pada Maret 2023


Ada Perjanjian Anies Baswedan dengan Prabowo, Gerindra: Bukan Konsumsi Publik

3 hari lalu

Ada Perjanjian Anies Baswedan dengan Prabowo, Gerindra: Bukan Konsumsi Publik

Politikus Gerindra Dasco membenarkan ada dokumen perjanjian antara Anies Baswedan dan Prabowo. Tapi ia menyebut bukan konsumsi publik.


Prabowo dan Sandiaga Sempat Bahas Anies Baswedan sebagai Capres 2024

4 hari lalu

Prabowo dan Sandiaga Sempat Bahas Anies Baswedan sebagai Capres 2024

Jika harus dihadapkan dengan memilih antara Anies dan Prabowo, Sandiaga dengan tegas mengatakan akan memilih Prabowo.


Ternyata Ini Alasan Sandiaga Uno Beri Posisi Cagub DKI Jakarta 2017 ke Anies Baswedan

4 hari lalu

Ternyata Ini Alasan Sandiaga Uno Beri Posisi Cagub DKI Jakarta 2017 ke Anies Baswedan

Sandiaga mengungkapkan soal pencalonan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI 2017. Apa itu?


Sandiaga Uno Sebut Fadli Zon Pegang Fakta Perjanjian Politik Prabowo dan Anies Baswedan

4 hari lalu

Sandiaga Uno Sebut Fadli Zon Pegang Fakta Perjanjian Politik Prabowo dan Anies Baswedan

Nama Fadli Zon muncul dalam pusaran perjanjian politik yang pernah dibuat oleh Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Sandiaga Uno.