Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

JK: Pemakaian Kartu BPJS Kesehatan Harus Diperketat

image-gnews
Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memberi keterangan pada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, 20 Desember 2018. TEMPO/Ahmad Faiz
Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memberi keterangan pada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, 20 Desember 2018. TEMPO/Ahmad Faiz
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengusulkan agar di masa mendatang penggunaan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan diperketat. Ia menyarankan pasien baru bisa memanfaatkan kartu BPJS Kesehatan minimal sebulan setelah diterima. 

Baca: Cegah Defisit, Prabowo Janji Perbaiki Tata Kelola BPJS Kesehatan

Usul JK ini didasari pada kenyataan bahwa tak jarang pasien BPJS Kesehatan baru yang bisa langsung memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan. "Jangan nanti baru mau sakit jantung, langsung masuk dan menggunakan BPJS Kesehatan," katanya, di Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019..

JK lalu mencontohkan, pasien yang baru saja membayar iuran beberapa kali sudah bisa mendapat pelayanan kesehatan yang biayanya mahal. "Bayar (iuran) Rp 25 ribu, ongkos pengobatan jantungnya Rp 25 juta. Semuanya harus tertata dan disiplin supaya prinsip kegotongroyongan asuransi berjalan," ucap JK.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lebih jauh JK menyebutkan salah satu pemicu defisit di BPJS Kesehatan adalah pengawasan di rumah sakit yang minim. Pengawasan yang dimaksud di antaranya adalah agar setiap peserta BPJS Kesehatan yang sakit tidak langsung dirujuk ke tingkat selanjutnya untuk ditangani.

Tanpa pengawasan dari pemerintah daerah, menurut JK, pelayanan akan tersentralisasi pada satu rumah sakit. "Pelayanan Pemda harus lebih baik, jangan semua di buang ke atas, jadi ada pengawasan dari Pemda. Ini kelihatan sekarang pembiayaan tanpa batas," kata JK.

JK juga menyarankan agar BPJS Kesehatan didesentralisasi. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi beban lembaga dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan rumah sakit.

Baca: Menkes: Tidak Ada RS yang Putus Kerjasama dengan BPJS Kesehatan

Terkait premi BPJS Kesehatan yang masih rendah, JK menyarankan agar kenaikan premi disesuaikan dengan harga yang wajar, begitupun dengan harga obat. "Kemudian bagaimana merasionalkan layanan dengan sebaik-baiknya tanpa merugikan masyarakat. Misalnya masyarakat butuh treatment tiga hari, kasih tiga hari," ucapnya.

BISNIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


4 Jenis Kepesertaan BPJS Kesehatan, Cek Perbedaannya

12 jam lalu

4 Jenis Kepesertaan BPJS Kesehatan, Cek Perbedaannya

Terdapat jenis-jenis kepesertaan BPJS Kesehatan, yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) hingga Pekerja Penerima Upah. Berikut perbedaannya.


268 Juta Peserta JKN per Februari 2024, Dirut BPJS Kesehatan: Hampir Mencapai Target 98 Persen

19 jam lalu

Ilustrasi BPJS Kesehatan. Dok.TEMPO/Aditia Noviansyah
268 Juta Peserta JKN per Februari 2024, Dirut BPJS Kesehatan: Hampir Mencapai Target 98 Persen

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan per Februari 2024, terdapat 268 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).


BPJS Kesehatan Optimistis Indonesia Capai UHC di Tahun Ini

1 hari lalu

BPJS Kesehatan Optimistis Indonesia Capai UHC di Tahun Ini

BPJS Kesehatan berkomitmen untuk menjamin seluruh penduduk Indonesia terdaftar dalam Program JKN.


Rumah Sakit Unpad Mulai Beroperasi, Pasien Belum Ditanggung BPJS Kesehatan

2 hari lalu

Suasana Rumah Sakit Unpad. Foto : Unpad
Rumah Sakit Unpad Mulai Beroperasi, Pasien Belum Ditanggung BPJS Kesehatan

Tenaga kesehatan Rumah Sakit Unpad berasal dari Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, Keperawatan, Farmasi, dan Psikologi di Unpad.


7 Daftar Penyakit Mata yang Ditanggung BPJS Kesehatan

3 hari lalu

Pemeriksaan katarak. Dok. KMN EyeCare
7 Daftar Penyakit Mata yang Ditanggung BPJS Kesehatan

Berikut ini daftar penyakit mata yang ditanggung BPJS Kesehatan termasuk pemberian kacamata dengan skema subsidi.


Tolak Munas Golkar Dipercepat, Jusuf Kalla: Harus Desember, Kalau Dipercepat Munaslub Namanya

8 hari lalu

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla berjalan saat menghadiri acara gerakan masjid bersih 2024 di Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan upaya berkelanjutan untuk mendorong terciptanya masjid yang bersih dan nyaman bagi umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya dalam menyambut bulan Ramadan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Tolak Munas Golkar Dipercepat, Jusuf Kalla: Harus Desember, Kalau Dipercepat Munaslub Namanya

Jusuf Kalla menolak Munas Golkar dipercepat. Menurut dia, Munas Golkar sudah ditetapkan pada Desember 2024.


Jelang Pengumuman Rekapitulasi Pemilu, Anies dan Muhaimin Buka Puasa di Rumah JK

8 hari lalu

Capres nomor urut satu Anies Baswedan dan Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 Jusuf Kalla atau JK tiba di Pondok Pesantren DDI Mangkoso, Jalan. Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Rabu, 17 Januari 2024. Tika Ayu/Tempo
Jelang Pengumuman Rekapitulasi Pemilu, Anies dan Muhaimin Buka Puasa di Rumah JK

Anies dan Muhaimin akan menghadiri undangan buka puasa bersama JK sore ini. Menurut Timnas Amin ini adalah undangan terbatas JK ke beberapa tokoh.


Kabupaten Sukabumi Pertahankan UHC, Sekda: Masyarakat Berobat Langsung Dilayani

9 hari lalu

Kabupaten Sukabumi Pertahankan UHC, Sekda: Masyarakat Berobat Langsung Dilayani

Berbagai program terus disiapkan agar Kabupaten Sukabumi dapat mempertahankan UHC.


Mengenal Apa Itu HFIS BPJS Kesehatan dan Cara Menggunakannya

10 hari lalu

Petugas melayani peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Proklamasi, Jakarta.
Mengenal Apa Itu HFIS BPJS Kesehatan dan Cara Menggunakannya

Sebagai pengguna BPJS Kesehatan, Anda perlu tahu apa itu HFIS BPJS Kesehatan. Hal ini memudahkan dalam mendapatkan informasi faskes.


Sudirman Said Sebut Bahas Hak Angket saat Bertemu JK dan Hasto PDIP di UI

19 hari lalu

Juru Bicara bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Sudirman Said, saat ditemui di Sekretariat Perubahan, Brawijaya, Jakarta Selatan, pada Rabu, 18 Oktober 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Sudirman Said Sebut Bahas Hak Angket saat Bertemu JK dan Hasto PDIP di UI

Menurut Said, JK tak mau ada beban politik di pemerintahan selanjutnya. JK tak mau beban ekonomi dan politik digabungkan.