TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan salah satu tantangan pemerintah ke depan adalah penurunan angka kemiskinan. Di antaranya yang utama adalah menjaga penduduk yang rentan miskin, tidak jatuh miskin.
Baca juga: BPS: Jumlah Penduduk Miskin Berkurang Menjadi 25,67 Juta
"Penurunan penduduk rentan miskin perlu dipastikan bahwa mereka naik kelas dan tidak jatuh miskin lagi," ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu 16 Januari 2019.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk rentan miskin secara absolut cukup besar yaitu 53,3 juta jiwa atau 20,19 persen dari total penduduk.
Dalam empat tahun terakhir, persentase penduduk rentan miskin terus menurun dari 24,33 persen pada 2015, turun menjadi 23,89 persen setahun berikutnya, kemudian turun lagi menjadi 20,78 persen, dan 2018 lalu mencapai 20,19 persen. Penduduk rentan miskin adalah penduduk yang hidup di bawah 1,5 garis kemiskinan.
Garis kemiskinan pada September 2018 tercatat sebesar Rp410.670 per kapita per bulan, dengan demikian penduduk rentan miskin adalah penduduk dengan pendapatan di bawah Rp616.005 per kapita per bulan. Adapun profil penduduk rentan miskin diukur dari pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah sebanyak 37,8 persen lulusan SD, tidak lulus SD 25 persen, lulusan SMP 15,6 persen, dan lulusan lain 12,2 persen.
Selain itu, 21,4 persen kepala rumah tangga adalah lansia atau berusia 60 tahun ke atas.
Provinsi dengan tingkat kerentanan tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur (NTT) yaitu 27,43 persen, Aceh 26,3 persen, dan Lampung 26 persen.
Kemudian sebanyak 43,2 persen rumah tangga tidak memiliki akses sanitasi layak dan 36,8 persen tidak memiliki akses untuk air minum layak.
Sebanyak 54,1 persen penduduk rentan miskin tinggal di wilayah perdesaan dan 45,9 persen tinggal di wilayah perkotaan.
Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk rentan miskin yaitu melalui penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).
Akumulasi KUR sejak 2015 hingga 31 Desember 2018 mencapai Rp333 triliun untuk 13,8 juta debitur. Pada tahun lalu, realisasi KUR mencapai Rp120 triliun atau 97,2 persen dari target Rp123,8 triliun.
Sebanyak 46,8 persen penyaluran KUR 2018 untuk sektor produksi seperti pertanian, perikanan, industri, konstruksi dan jasa.
Selain KUR, pemerintah juga menyalurkan kredit ultramikro yang ditargetkan bagi usaha mikro yang berada di lapisan terbawah dan belum terlayani perbankan.
Kredit ini melengkapi program lain yang telah berjalan dan merupakan tahap lanjutan dari bantuan sosial menuju kemandirian.
"Jadi, kalau keluarganya ia masuk rentan miskin, maka jaminan sosialnya harus diperkuat kesehatan, pendidikan, dan bantuan pangan nontunainya. Jaminan sosial dan produktivitas diarahkan kepada kesempatan usaha, kredit ultramikro. Kalau pekerjaan, ia perbaiki kompetensi atau 'skill'-nya supaya ia tidak terdorong lagi ke miskin," ujar Bambang.
