TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno berjanji membentuk lembaga keuangan khusus yang ditujukan untuk para petani dan nelayan jika nanti keduanya menang dalam pemilihan presiden di 2019. Tapi menurut Staf Khusus Kepresidenan Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika, lembaga itu sebenarnya telah didirikan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Baca juga: Prabowo: Banyak Gantung Diri di Gunung Kidul karena Ekonomi Sulit
"Pemerintah telah mendirikan bank mikro nelayan," kata Erani saat dihubungi, Ahad, 13 Januari 2019. Bank Mikro inilah yang bertindak serupa bank dan menyalurkan kredit atau pinjaman untuk para nelayan.
Bank Tani dan Nelayan ini merupakan janji Jokowi sebelum pemilu presiden 2014 lalu. Erani menjelaskan bahwa konsep bank ini telah berjalan dengan nama Lembaga Keuangan Mikro Nelayan.
Dikutip dari laman Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPK), Lembaga Keuangan Mikro Nelayan alias LKM Nelayan adalah institusi yang menyalurkan pinjaman kepada nelayan, pembudidaya, petambak garam, serta para pelaku usaha mikro dan kecil di sektor kelautan dan perikanan. Uangnya berasal dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), sebuah BLU di bawah KKP.
LKM Nelayan ini dibentuk lantaran hanya sekitar 7 sampai 10 persen saja sumber permodalan nelayan dan masyarakat pesisir yang berasal dari bank dan lembaga keuangan.
Walhasil, mayoritas dari nelayan masih bergantung pada permodalan mandiri, penyisihan keuntungan usaha, meminjam dari anggota keluarga hingga bergantung pada sumber keuangan informal lainnya.
Barulah pada 2016, terbit Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 710/KMK.05/2016 tentang penetapan LPMUKP. Maka, LPMUKP pun mendapatkan alokasi investasi pemerintah dikelola sebagai pinjaman atau pembiayaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sektor kelautan dan perikanan.
LKM Nelayan pun nantinya memberikan pinjaman dari LPMUKP sebesar maksimal Rp 50 juta untuk usaha skala mikro, dan Rp 500 juta untuk usaha skala kecil. Menurut Erani, pinjaman dari 18 LKM Nelayan ini sekarang telah dinikmati oleh 9.535 nelayan di 107 kabupaten atau kota di Indonesia. "Dengan bunga 3 persen, lebih rendah dari KUR."
Beberapa di antara 18 LKM ini yaitu seperti KUD Mino Saroyo (LKM) di Cilacap, Jawa Tengah, dengan plafon Rp 5 miliar dan telah dinikmati oleh sekitar 1.264 orang. Lalu ada juga BPR Mutiara Pesisir di Agam, Sumatera Barat dengan plafon Rp 3 miliar, dinikmati oleh 100 orang. Hingga, BPR Pesisir Tanadoang di Selayar, Sulawesi Selatan dengan plafon Rp 3 miliar, dinikmati oleh 110 orang.
Adapun Bank Tani dan Nelayan yang dijanjikan oleh Prabowo, belum diketahui detailnya seperti apa karena akan ditulis dalam sebuah buku dan bakal segera terbit. "Ini sesuatu yang dirindukan petani," Direktur Materi dan Debat dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said di Jakarta Selatan, Rabu, 9 Januari 2019.
