Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wajib Tanam Bagi Importir Kedelai Dinilai Tidak Efektif

Reporter

image-gnews
Pekerja menunjukkan kedelai sebagai bahan baku pembuatan tempe di sentra produksi rumahan di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis, 6 September 2018. Harga kedelai impor meningkat menjadi Rp 7.700 per kilogram dari sebelumnya Rp 6.500 per kilogram. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Pekerja menunjukkan kedelai sebagai bahan baku pembuatan tempe di sentra produksi rumahan di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis, 6 September 2018. Harga kedelai impor meningkat menjadi Rp 7.700 per kilogram dari sebelumnya Rp 6.500 per kilogram. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Arief Nugraha menilai usulan Kementerian Pertanian terkait pemberlakuan wajib tanam untuk importir kedelai perlu dipertimbangkan, karena tidak efektif.

Baca juga: Kementan Dorong Importir Tanam Kedelai untuk Perbaiki Produksi

"Usaha yang lebih dibutuhkan daripada kewajiban penanaman kacang kedelai bagi importir adalah pendampingan untuk memaksimalkan produktivitas petani kacang kedelai," kata Arief di Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019.

Menurut dia, pemerintah sebaiknya fokus pada upaya meningkatkan produktivitas petani kedelai. Selama ini, lanjutnya, kendala produktivitas kedelai adalah pada keterbatasan lahan, tenaga kerja, dan ketidaksesuaian iklim.

Sebelumnya, Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian mengusulkan kewajiban tanam bagi para importir kedelai.

Jika kebijakan ini telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian (permentan), maka importir kedelai wajib menanam kedelai di dalam negeri, layaknya kebijakan wajib tanam bagi importir bawang putih.

Arief mengungkapkan saat ini Kementerian Pertanian berupaya meningkatkan luas panen kedelai sehingga diharapkan ada peningkatan produksi. Akan tetapi, tambahnya, kemampuan produksi kacang kedelai per hektare juga perlu ditingkatkan.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, luas panen tanaman kacang kedelai adalah 680.373 ha dengan tingkat produktivitas 14,44 kuintal/ha atau 1,44 ton/ha pada 2018.

Dari angka tersebut, Arief melakukan simulasi dengan mengambil luas panen sesuai angka 2018 dan meningkatkan angka produktivitas kacang kedelai sebesar 50 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan meningkat 50 persen, lanjutnya, maka produktivitas akan naik menjadi 2,17 ton/ha.

Dalam satu tahun, dapat dicapai jumlah produksi kedelai sebesar 1.473.688 ton atau meningkat signifikan daripada produksi sebelumnya yang 982.598 ton.

Arief mengakui peningkatan produktivitas kedelai bukanlah hal mudah karena diperlukan pembinaan dan pendampingan bagi petani kedelai. Pembinaan dapat dilakukan antara lain dengan penggunaan benih, pupuk, dan sarana produksi lain yang tepat.

Satu hal lagi yang harus diperhatikan, menurut dia, adalah penggunaan lahan yang hanya diperuntukkan untuk kedelai.

Hal ini dikarenakan produksi kedelai di Indonesia dilakukan pada musim tanam yang tidak selalu ideal untuk pertumbuhan tanaman, karena harus menyesuaikan dengan pola dan rotasi tanam.

Kedelai masih diposisikan sebagai tanaman penyelang atau selingan bagi tanaman utama seperti padi, jagung, tebu, tembakau, dan bawang merah. "Hal ini disebabkan karena petani belum menilai kedelai sebagai tanaman utama," kata dia.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Usai Eksepsinya Ditolak Hakim, Syahrul Yasin Limpo: Saya akan Bertanggung Jawab

6 jam lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo (kanan) berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Usai Eksepsinya Ditolak Hakim, Syahrul Yasin Limpo: Saya akan Bertanggung Jawab

Hakim PN Tindak Pidana Korupsi menolak eksepsi bekas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), dalam perkara dugaan gratifikasi


KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

11 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

KPK menemukan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan proyek-proyek di Kementerian Pertanian saat menggeledah kediaman CEO PT Mulia Knitting Factory Hanan Supangkat.


Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

18 jam lalu

Shutterstock.
Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

Pemerintah mempercepat program pemutihan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ditargetkan selesai 30 September 2024.


Bulog Terapkan Skema Komersial untuk Penyerapan Gabah dan Beras dari Petani Solo Raya

22 jam lalu

Pekerja memasukkan gabah ke dalam mesin pengeringan di Sentra Penggilingan Padi atau Modern Rice Milling Plant (MRMP) di Kendal, Jawa Tengah, Kamis 21 Juli 2022. Menurut Direktur Utama Perum BULOG Budi Waseso, pihaknya kini memiiki 10 MRMP, salah satunya di Kendal yang dilengkapi dengan fasilitas seperti pengering yang mampu mengolah gabah dengan kapasitas 120 ton per hari, penggilingan gabah atau 'rice milling unit' (RMU) dengan kapasitas sebesar 6 ton per jam, dan silo sebanyak tiga unit. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Bulog Terapkan Skema Komersial untuk Penyerapan Gabah dan Beras dari Petani Solo Raya

Pemimpin Cabang Bulog Surakarta Andy Nugroho mengemukakan penyerapan gabah atau beras langsung dari petani dilakukan Bulog sejak awal 2024 dengan menerapkan skema komersial.


Firli Bahuri Masih Belum Ditahan Meski Sudah Ditetapkan Tersangka, Berikut Kronologi Kasusnya

4 hari lalu

Ketua KPK, Firli Bahuri, menghadirkan Walikota Bima periode 2018-2023, Muhammad Lutfi, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Muhammad Lutfi, dalam dugaan tindak pidana korupsi ikut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi mencapai Rp.8,6 miliar di lingkungan Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. TEMPO/Imam Sukamto
Firli Bahuri Masih Belum Ditahan Meski Sudah Ditetapkan Tersangka, Berikut Kronologi Kasusnya

Mengapa Firli Bahuri tak kunjung ditahan meski telah berstatus tersangka? Koordinator MAKI sebut, ini terkendala pangkat Firli yang lebih tinggi.


Bulog Dinilai Gagal Serap Gabah Petani, CORE: Cadangan Beras Mayoritas dari Impor

7 hari lalu

Petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) mengenakan caping dan jas hujan membawa spanduk saat menggelar aksi di depan Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat, 19 Januari 2024. Dalam aksi tersebut mereka menyampaikan enam tuntutan yang diantaranya; menolak keputusan impor beras tahun 2024, Target Cadangan Beras Pemerintah (TCBP) harus berasal dari petani, mencabut UU Cipta Kerja dan mengembalikan pasal - pasal yang berpihak kepada petani. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bulog Dinilai Gagal Serap Gabah Petani, CORE: Cadangan Beras Mayoritas dari Impor

Pengamat pertanian dari CORE menilai Bulog seharusnya menyerap gabah petani saat panen raya untuk menjadi stok penyangga.


Petani Desa Pakel Laporkan Dugaan Kasus Intimidasi dan Penganiayaan ke Polresta Banyuwangi

10 hari lalu

Warga Desa Pakel, Banyuwangi, saat berunjuk rasa di depan Pengadilan Tinggi Surabaya di Jalan Sumatera, Surabaya, Rabu, 13 Desember 2023. Dok TeKAD GARUDA
Petani Desa Pakel Laporkan Dugaan Kasus Intimidasi dan Penganiayaan ke Polresta Banyuwangi

Walhi Jawa Timur mencatat sudah ada puluhan kasus intimidasi dan kriminalisasi oleh PT Bumi Sari terhadap warga Desa Pakel, buntut konflik agraria.


Mendag Zulhas Bantah DPR soal Harga Gabah Murah: Keliru, Gabah Mahal

10 hari lalu

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan meninjau ketersediaan stok dan harga beras di Pasar Rawasari, Jakarta, Senin (19 Feb).
Mendag Zulhas Bantah DPR soal Harga Gabah Murah: Keliru, Gabah Mahal

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas membantah pernyataan anggota Dewan Perwakilan Rakyat soal harga gabah yang murah.


Guru Besar IPB Kritisi Program Pembangunan Pangan Jokowi: Semua Program Itu Gagal, Ini Buktinya

11 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyirami pohon kelapa genjah yang ditanamnya di lahan pertanian Giriroto, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, Kamis 11 Agustus 2022. Pemerintah menargetkan penanaman satu juta batang kelapa genjah di beberapa daerah di Indonesia dengan memanfaatkan lahan-lahan tidak produktif sebagai upaya membangun ketahanan pangan. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho
Guru Besar IPB Kritisi Program Pembangunan Pangan Jokowi: Semua Program Itu Gagal, Ini Buktinya

Target swasembada padi, jagung, kedelai melalui program UPSUS Pajale, swasembada gula, sebagai program pangan Jokowi. Guru besar IPB sebut gagal semua


Komnas HAM Buka Suara Soal 9 Petani Digunduli karena Kasus Menentang Proyek Bandara IKN

12 hari lalu

Pj Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Makmur Marbun bersama Forkopimda saat berdialog dengan sembilan tersangka yang telah ditangguhlan penahanannya. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Komnas HAM Buka Suara Soal 9 Petani Digunduli karena Kasus Menentang Proyek Bandara IKN

Atas insiden 9 petani digunduli itu, Komnas HAM mendesak Kapolri dan Kapolda Kalimantan Timur melakukan penegakan hukum terhadap oknum kepolisian.