Sulawesi Selatan: Investor Jepang Akan Budidaya Tuna di Selayar

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang buruh mengangkat ikan Tuna untuk dilelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bersehati, Manado, Sulawesi Utara, Minggu (3/11). ANTARA/Fiqman Sunandar

    Seorang buruh mengangkat ikan Tuna untuk dilelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bersehati, Manado, Sulawesi Utara, Minggu (3/11). ANTARA/Fiqman Sunandar

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengatakan investor Jepang akan mengembangkan budidaya ikan tuna berkualitas ekspor di Sulawesi Selatan. "Mereka akan merencanakan untuk merelokasi untuk pengembangan aquaculture. Mereka akan mengembangkan budidaya ikan tuna dan beberapa ikan-ikan yang kualitas ekspor," kata Nurdin di kantor wakil presiden, Jakarta, Senin, 14 Januari 2019.

    Simak: Luhut Minta Investor Cina Gandeng Partner Lokal

    Nurdin mengatakan, pengusaha Jepang dan Sulawesi Selatan akan menandatangani nota kesepahaman di Makassar dalam waktu dekat sebagai tahapan awal pengembangan sumber daya manusia (SDM) bidang aquaculture. "Jadi akan mengirim beberapa SDM dalam bidang aquaculture untuk ditraining di Jepang," kata dia.

    Sambil mempersiapkan SDM, kata Nurdin, infrastruktur bidang aquaculture juga mulai dibangun. Menurut dia, salah satu lokasi yang memungkinkan untuk dibangun pengembangan aquaculture adalah Pulau Selayar. Sebab, laut di kawasan pulau itu belum tercemar. "Mereka butuh daerah yang memang masih virgin," katanya.

    Untuk budidaya ikan tuna sendiri, kata Nurdin, investor Jepang memang sudah melakukannya di negara asalnya. Mereka memproduksi 1.500 ekor tuna per keramba. Namun, butuh waktu empat tahun agar ikan tuna mencapai berat 100 kilogram karena memiliki empat musim.

    "Mereka sudah coba lihat di Indonesia. Mungkin dalam dua tahun bisa mencapai 100 kilogram. Satu keramba dengan nilai 1.500 ekor, nilainya sekitar Rp 27 miliar. Itu besar," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.