Sri Mulyani Kandidat Presiden Bank Dunia? Ekonom: Ini Dilematis

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan sambutannya pada sesi Global Market Award Ceremony dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Sabtu, 13 Oktober 2018. Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini juga dua kali menjabat Menteri Keuangan RI di masa presiden SBY dan Jokowi.  ANTARA/ICom/AM IMF-WBG/Anis Efizudin

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan sambutannya pada sesi Global Market Award Ceremony dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Sabtu, 13 Oktober 2018. Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini juga dua kali menjabat Menteri Keuangan RI di masa presiden SBY dan Jokowi. ANTARA/ICom/AM IMF-WBG/Anis Efizudin

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut-sebut sebagai kandidat kuat Presiden Bank Dunia menggantikan presiden sebelumnya yang mengundurkan diri, Jim Yong Kim. Atas kabar tersebut, Guru Besar Ekonomi Universitas Gadjah Mada A Tony Prasetiantono menilai kompetensi bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memang sangat tepat untuk menggantikan Kim.

    BACA: Sri Mulyani Dianggap Layak Jadi Presiden Bank Dunia

    Hanya saja, di sisi lain, kata Tony, Indonesia juga masih memerlukan kemampuan sang menteri. Terlebih melihat kinerja Sri Mulyani mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 lalu. "Ini dilematis," ujar dia kepada Tempo, Sabtu, 12 Januari 2019.

    Tony menyebut prestasi Sri Mulyani mengawal APBN 2018 sangat mengesankan. Sehingga ia berharap sang menteri masih mengawal perekonomian Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. Kendati, apabila pada akhirnya Menteri Keuangan Terbaik Dunia 2019 versi The Banker itu terpilih menjadi bos Bank Dunia yang baru, tentu akan membanggakan bagi tanah air.

    BACA: Sri Mulyani Dianggap Layak Jadi Presiden Bank Dunia, Ini Kata Kemenkeu

    Beberapa prestasi Sri Mulyani dalam mengawal APBN 2018, ujar Tony, antara lain terlampauinya target penerimaan pajak hingga 102 persen. Di samping itu deisit APBN juga bisa ditekan menjadi 2,5 persen terhadap PDB, meski tahun lalu perekonomian Indonesia sedang mengalami tekanan. "Keseimbangan primer juga bisa ditekan sangat rendah."  

    Belakangan, Official Monetary and Financial Institutions Forum atau OMFIF, sebuah lembaga think tank yang berbasis di London, Inggris, menilai Sri Mulyani layak untuk menjadi presiden baru Bank Dunia menggantikan Jim Yong Kim. "Inilah waktu untuk sebuah perubahan," kata Mark Sobel, US Chairman OMFIF. "Orang luar Amerika harus memimpin Bank Dunia," begitu Mark menulis artikel di laman resmi OMFIF.

    Mark menyebutnya sebagai perubahan karena sejak didirikan pasca perang dunia kedua 1945, Bank Dunia selalu dipimpin warga Amerika. Kim juga berkewarganegaraan ganda yaitu Korea Selatan dan Amerika. Ini sebenarnya wajar karena negara-negara maju mendominasi ekonomi global pasca perang.

    Kepergian Kim dinilai menjadi kesempatan yang tepat untuk mengubah situasi ini. Jika seandainya negara-negara berkembang ingin mengubah tradisi ini, maka Mark menilai mereka harus segera menemukan kandidat pengganti Kim.

    Selain Sri, Mark juga menyebut nama mantan Menteri Keuangan Nigeria yaitu Ngozi Okonjo-Iweala.  Sri dan Ngozi sama-sama merupakan bekas direktur pelaksana Bank Dunia, posisi di bawah presiden.

    Walau begitu, Mark menyebut bahwa Presiden Amerika Serikat kemungkinan akan berupaya agar Presiden Bank Dunia tetap dipegang oleh warga negaranya.

    Kementerian Keuangan tak berkomentar banyak soal Menteri Keuangan Sri Mulyani yang disebut-sebut sebagai kandidat kuat Presiden Bank Dunia menggantikan presiden sebelumnya yang mengundurkan diri, Jim Yong Kim.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti berujar Sri Mulyani saat ini masih fokus mengurus dan keuangan negara. "Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab beliau sebagai menteri keuangan," kata dia melalui pesan singkat kepada Tempo.

    FAJAR PEBRIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.