TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan menjawab kritik Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia terkait Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. YLKI melancarkan kritik lantaran beleid itu memungkinkan batas uang muka kendaraan bermotor turun hingga nol persen atau DP nol persen.
BACA: Darmin Nasution: DP Nol Persen Tambah Jenis Pembiayaan
Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot mengatakan salah satu alasan adanya kebijakan itu adalah sebagai insentif bagi lembaga pembiayaan untuk memperbaiki kinerjanya. Sebab, tidak sembarang perusahaan pembiayaan yang boleh menerapkan DP nol persen.
"Yang boleh menerapkan DP nol persen hanya perusahaan pembiayaan yang punya rasio non performing finance maksimal 1 persen," ujar Sekar kepada Tempo, Sabtu, 12 Januari 2019.
Berdasarkan POJK 35, perusahaan pembiayaan yang memiliki tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai rasio non performing financing (NPF) neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor maksimal 1 persen dapat menerapkan ketentuan besaran uang muka pembiayaan kendaraan bermotor paling rendah 0 persen.
BACA: OJK Izinkan DP Nol Persen Kredit Kendaraan, YLKI: Kontraproduktif
Sementara untuk perusahaan dengan NPF 1 persen - 3 persen dapat mematok DP paling rendah 10 persen, NPF 3 persen - 5 persen DP paling rendah 15 persen. Sedangkan perusahaan dengan NPF 5 persen DP paling rendah 15 persen - 20 persen, dan NPF di atas 5 persen DP paling rendahnya mencapai 20 persen.
Berikutnya, kata Sekar, penerapan aturan tersebut di industri akan diserahkan kembali kepada perusahaan pembiayaan bersangkutan lantaran bergantung dari tingkat kesehatan dan risk appetite masing-masing perusahaan. Disamping itu penerapan aturan itu juga tetap mengacu kepada koridor manajemen risiko.
Sebelumnya, Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abagi menilai secara substansial ideologis peraturan OJK itu sangat kontraproduktif. Di samping itu, ia mengatakan keluarnya aturan anyar itu sarat kepentingan industri pembiayaan. "Keluarnya POJK tersebut dari sisi logika kebijakan publik sangat kental diintervensi industri leasing, karena sangat menguntungkan industri leasing," kata Tulus.
Selain itu, YLKI menilai keluarnya beleid anyar tersebut adalah langkah mundur dalam hal manajemen transportasi publik, hingga keselamatan berlalu lintas. Sebab, aturan anyal itu dikhawatirkan bakal mendongkrak signifikan penjualan kendaraan bermotor, khususnya roda dua. Dampaknya, tingkat kecelakaan lalu lintas bisa semakin tinggi.
Terkait kritik YLKI bahwa beleid tersebut tidak sejalan dengan kebijakan transportasi publik, Sekar mengembalikan pilihan itu kepada masyarakat. Karena, ia yakin seiring dengan ketersediaan fasilitas transportasi publik yang semakin baik, masyarakat juga akan beralih dari penggunaan kendaraan pribadi kepada transportasi massal.
Baca berita tentang DP Nol Persen lainnya di Tempo.co.
