BPJS Ketenagakerjaan: Skandal Eks Pejabat Tak Pengaruhi Kinerja

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, Ketua KPK Agus Rahardjo, dan Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Guntur Witjaksono saat menandatangani nota kesepahaman komitmen anti korupsi, di Royal Kuningan Hotel, 14 September 2016. TEMPO/Diko

    Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, Ketua KPK Agus Rahardjo, dan Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Guntur Witjaksono saat menandatangani nota kesepahaman komitmen anti korupsi, di Royal Kuningan Hotel, 14 September 2016. TEMPO/Diko

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pengawas Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Guntur Witjaksono, yakin kasus dugaan asusila yang melibatkan bekas anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan yang non-aktif tidak banyak mempengaruhi kinerja lembaga tersebut.

    Baca juga: Syafri Pernah Mengaku Punya Hubungan dengan Rizky Amelia

    "Saya yakin tidak banyak mempengaruhi kinerja, apalagi investasi," kata Guntur di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

    Jumat 28 Desember 2018 lalu, Rizky Amelia mengungkap pelecehan seksual hingga pemerkosaan yang dialaminya. Dia menuding bosnya yang merupakan anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Syafri Adnan Baharuddin sebagai pelaku. Syafri membantah tudingan Rizky. Akibat kasus tersebut, Syafri mengundurkan diri dari jabatannya.

    Menurut Guntur, kinerja dari sisi pendaftar BPJS Ketenagakerjaan juga tidak terlalu berpengaruh signifikan. Namun, saat ditanya lebih lanjut Guntur enggan memberitahu data pendaftar dari Desember 2018 hingga Januari 2019 .

    "Kinerja BPJS ketenagakerjaan saya kira tidak terlalu atau belum signifikan. Data kepesertaan tahun ini kita diaudit KAT nanti akan keluar pada Maret, dibandingkan tahun lalu bagus atau tidaknya," ujar Guntur.

    Dia mengatakan selama tiga tahun terakhir, kinerja BPJS Ketenagakerjaan selalu berada di atas target yang ditetapkan pemerintah. "Semua target kami lalui. Jadi mulai dari tiga tahun terakhir selalu di atas target. Nah itu sebabnya dewan penilai BPJS Ketenagakerjaan, seperti OJK, DJSN, BPK, dan lainnya tidak pernah menemukan kinerja kami buruh. Kalau ada kesalahan seperti yang tadi itu, itu bukan bagian dari kinerja," kata dia.

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Realitas Versus Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia

    Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia 2017-2019 mencatat luas area perkebunan 2016 mencapai 11,2 juta hektare. Namun realitas berkata lain.