Tuntutan YLKI Soal Bagasi Berbayar: Menhub Harus Batalkan

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pesawat Citilink Indonesia. TEMPO/Abdi Purmono

    Pesawat Citilink Indonesia. TEMPO/Abdi Purmono

    TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI melayangkan kritik pedas terkait rencana penghapusan bagasi gratis di tiga maskapai Low Cost Carrier atau LCC yaitu Lion Air, Wings Air, dan Citilink. Bagi YLKI, kebijakan ini merupakan bentuk kenaikan tarif pesawat secara terselubung karena bagasi yang selama ini gratis, kini harus berbayar.

    BACA: Akhirnya Citilink Ikuti Lion Air, Bagasi Penumpang Tak Gratis

    "Oleh karena itu, YLKI meminta Menteri Perhubungan untuk membatalkan rencana maskapai tersebut menerapkan kebijakan bagasi berbayar," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

    Penghapusan bagasi gratis ataupun kebijakan bagasi berbayar pertama dilakukan Lion Air Group di dua maskapainya yaitu Lion Air dan Wings Air pada 4 Januari 2019. Lalu pada 10 Januari 2019, Citilink mengikuti jejak Lion Air Group ini.

    Penelurusuran Tempo, ketentuan bagasi ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 185 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Di dalam pasal 22, disebutkan bahwa maskapai penerbangan no frills diperbolehkan untuk mengenakan biaya atas bagasi.

    Akan tetapi, Tulus menyebut pengenaan bagasi berbayar ini berpotensi melanggar hak-hak konsumen karena ongkos naik pesawat menjadi lebih mahal. Kebijakan ini juga dinilai berpotensi menyamai tarif maskapai full service seperti Garuda Indonesia dan Batik Air.  "Sementara layanan yang diberikan Lion Air, dan nantinya Citilink masih berbasis LCC.  Ini jelas tindakan tidak adil bagi konsumen."

    Jangan sampai, kata Tulus, masyarakat menjadi korban jasa pesawat udara yang harus membayar ongkos seharga maskapai kategori full services, tetapi kualitas pelayanannya masih kategori LCC. Oleh sebab itu, YLKI meminta Kemenhub ikut mengatur besaran dan mengawasi pelaksanaan bagasi berbayar tersebut.

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah mengetahui persoalan ini dan mengatakan hal itu merupakan kewenangan dari korporasi. Budi hanya meminta maskapai melakukan sosialisasi mengenai bagasi berbayar terlebih dahulu sebelum menerapkannya. "Kami hanya melakukan penilaian terhadap bagaimana itu dijalankan dengan baik dan tidak mengganggu layanan," ujar Budi Karya di Hotel Sultan, Kamis, 10 Januari 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.