Pemerintah Luncurkan Surat Utang SBR005, Begini Cara Belinya

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • ilustrasi uang

    ilustrasi uang

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan kembali meluncurkan surat utang negara (SUN) Saving Bond Retail seri SBR005 pada Kamis, 10 Januari 2019. Direktur Surat Utang Negara Loto S Ginting mengatakan untuk instrumen ini pemerintah menawarkan SBR005 dengan tingkat kupon 8,15 persen per tahun.

    BACA:Baru Diluncurkan, Surat Utang SBR005 Sudah Laku Rp 53,4 Miliar

    "Masa penawaran instrumen ini resmi dibuka pada hari ini, 10 Januari hingga 24 Januari 2019. Seri ini juga bisa dibeli minimal Rp 1 juta," kata Loto saat mengelar peluncuran di Jakarta Pusat, Kamis 10 Januari 2019.

    Adapun, peluncuran dilakukan melalui acara bincang santai di sebuah resto Giyanti Coffee yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko bersama dengan beberapa mitra distribusi. Dalam peluncuran ini, Kementerian mengunakan jargon "Investasi Kini Untuk Nanti" dalam acara ini.

    BACA:Milenial Bisa Investasi Surat Utang SBR005 Mulai dari Rp 1 Juta

    Untuk seri SBR005, pemerintah menggunakan kupon floating with floor. Artinya, tingkat kupon akan mengikuti perkembangan suku bunga Bank Indonesia atau BI 7 Days Repo Rate dengan kupon minimal 8,15 persen. Atau kupon akan terus meningkat seiring kenaikan suku bunga BI tetapi tidak akan turun lebih rendah dari 8,15 persen bila suku bunga BI turun di bawah 6 persen.

    Dalam acara kali ini, Loto mengatakan pemerintah mengangkat tema "Kopi dan Investasi" dalam peluncuran instrumen itu. Dia mengatakan pemerintah ingin menunjukkan bahwa seperti kopi, investasi kini sudah menjadi gaya hidup, bahkan pada generasi milenial. Pemerintah ingin mengajak seluruh masyarakat untuk rutin berinvestasi, seperti banyak orang rutin membeli kopi.
     
    Loto menjelaskan untuk memesan SBR005, masyarakat yang berminat dapat melakukan pemesanan secara online. Dengan catatan, nilai minimal Rp 1 juta dan maksimal Rp 3 miliar per investor. Adapun, investor dapat melakukan pemesanan melalui 11 mitra distribusi baik melalui perbankan, sekuritas maupun financial technology (fintech) pinjam meminjam.

    Beberapa mitra distribusi tersebut berupa bank seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank BCA, Bank Permata, dan Bank BTN. Selain itu, pemesanan juga bisa dilakukan melalui Trimegah Sekuritas, Bareksa, atau Tanamduit serta Modalku dan Investree.

    Bagi yang tertarik, berikut cara melakukan pemesanan:

    1. Investor diharuskan melakukan registrasi terlebih dahulu atau harus memiliki Single Investor Identification atau SID. Registrasi tersebut bisa dilakukan melalui sistem e-SBN yang telah disediakan oleh mitra yang digandeng oleh Kementerian.

    2. Setelah itu, investor baru bisa melakukan pemesanan. Diharapkan pemesan juga wajib memahami ketentuan dari SBR005 ini.

    3. Kemudian, setelah melakukan registrasi dan pemesanan investor biasanya bakal mendapat pemberitahuan verifikasi pemesanan. Setelah pemesanan diverifikasi, investor bakal mendapat kode pembayaran. Dan diminta untuk membayar baik melalui ATM, internet banking maupun mobile banking dengan batas waktu yang telah ditentukan.

    4. Setelah itu, pembeli atau investor yang berhasil melakukan transaksi bakal mendapat nomor transaksi penerimaan negara. Investor juga akan mendapat pemberktahuan dari mitra distribusi setelah proses settlement. Sekaligus juga akan mendapatkan bukti konfirmasi kepemilikan surat utang.

    5. Karena menggunakan sistem secara online pembelian bisa dilakukan selama 24 jam hingga masa penawaran ditutup. Selain itu, investor juga perlu memperhatikan tahapan-tahapan tersendiri sesuai dengan kebijakan perusahaan mitra distribusi mengenai penawaran instrumen ini.

    Baca berita tentang utang lainnya di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.