TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima hibah Rp 280 miliar dari Australia untuk percepatan pembangunan jalan penunjang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pulau Belitung. Bantuan tersebut diberikan melalui Program Hibah Nasional Jalan Daerah (PHNJD) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diberikan bertahap selama tiga tahun.
BACA: Tsunami Selat Sunda, Malaysia dan Australia Tawarkan Bantuan
"Gubernur Bangka Belitung dan Kementerian PUPR sudah menandatangani mou pada 14 Desember 2018 lalu untuk program tersebut. Dana Rp 280 miliar yang asalnya dari Australia itu, akan dibagi tiga tahap. Untuk tahun ini kita alokasikan Rp 78 miliar," ujar Kepala Dinas PUPR Bangka Belitung Noviar Ishak kepada Tempo, Selasa, 8 Januari 2019.
Noviar mengatakan anggaran awal Rp 78 miliar tersebut akan digunakan untuk peningkatan jalan di ruas Membalong Kabupaten Belitung sepanjang 13 kilometer dengan lebar jalan dari 4,5 meter menjadi 7 meter.
"Total 39 kilometer yang akan ditingkatkan jalannya. Di 2019 kita tingkatkan sepanjang 13 kilometer dulu. Sisanya di dua tahun ke depan. Tidak hanya jalan, kita juga akan bangun trotoar, penambahan penerangan dan dipercantik dengan kursi dan taman disepanjang jalan. Intinya memang disesuaikan untuk kawasan wisata," ujar dia.
BACA:Kasus Montara, Luhut: Kami Terus Kejar Tanggung Jawab Australia
Menurut Noviar, perjuangan mendapatkan anggaran tersebut tidak mudah karena Bangka Belitung harus berkompetisi dengan daerah lain yang juga memiliki KEK. Karena Bangka Belitung memiliki kesiapan yang lebih baik, kata dia, anggaran yang diterima paling besar dibandingkan daerah lain.
"Kriteria yang wajib dipenuhi adalah kesiapan lahan, sudah memiliki KEK, komitmen pemda untuk melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya hingga kondisi jalan. Selain provinsi, Kabupaten Belitung juga dapat. Hanya Kabupaten Belitung Timur yang gagal. Menurut saya itu karena kurang perhatian," ujar dia
Noviar menuturkan anggaran hibah yang diterima tidak langsung diserahkan ke pihaknya. Berbeda dengan Dana Alokasi Khusus atau DAK, kata dia, untuk anggaran PHNJD baru bisa diterima setelah pekerjaan selesai.
"Jadi kita talangin dulu dari APBD pengerjaan Rp 78 miliar untuk tahun ini. Setelah selesai baru diserahkan. Saat ini kegiatan sedang proses lelang. Kta targetkan Februari sudah kontrak dan selesai Oktober. Jadi perkiraan saya, akhir Oktober atau November 2019 anggaran kita sudah balik. Sehingga untuk 2020 dana talangan sebesar Rp 100 miliar saya tidak pusing lagi," ujar dia.
Noviar menambahkan akan kembali mengusulkan anggaran tersebut jika KEK Tanjung Gunung di Pulau Bangka sudah ditetapkan. Hal tersebut untuk mempermudah akses konektivitas daerah wisata di Pulau Bangka.
"Kalau KEK Tanjung Gunung saya yakin bisa. Cuma KEK Tanjung Timur yang sepertinya agak sulit karena ada beberapa persoalan yang belum selesai," ujar dia.
Baca berita tentang Australia lainnya di Tempo.co.
