Luhut Sebut Pengelolaan Transportasi Jabodetabek di Bawah DKI

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin rapat terbatas pengelolaan transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden, Komplek Istan Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 8 Januari 2018.  TEMPO/Subekti.

    Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin rapat terbatas pengelolaan transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden, Komplek Istan Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 8 Januari 2018. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pengelolaan transportasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau biasa disingkat Jabodetabek, akan diserahkan kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta. 

    Baca: Jadwal KRL Jabodetabek Sering Terlambat, Ini Penjelasan PT KCI

    "Tadinya dibuat organisasi baru seperti di Singapura ternyata tidak jalan. Sekarang kasih saja penuh. Kira-kira begitu," ujar Luhut di kantornya, Selasa, 8 Januari 2019. Selama ini pengelolaan transportasi di Jabodetabek dikelola oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) di bawah Kementerian Perhubungan.

    Menurut Luhut, persoalan transportasi di Jabodetabek menjadi perhatian Presiden Joko Widodo lantaran Jokowi pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jokowi sangat memahami kompleksitas pengelolaan transportasi itu. "Jadi berikan saja kepada DKI,” katanya. “DKI kan duitnya juga banyak, tahun ini Rp 11 triliun anggarannya."

    Transportasi yang dikelola itu nantinya bukan hanya jalan raya, melainkan juga meliputi mass rapid transit (MRT), light rail transit (LRT), dan KRL. "Jadi semua itu satu," kata dia. "Nanti satu saja yang kelola, tapi teknisnya sedang dikaji."

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sebelumnya mengatakan, Presiden Jokowi menugaskan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengkoordinir antara pemerintah provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan pemerintah pusat terkait pengintegrasian transportasi itu. "Pak Wapres yang koordinir," kata Darmin.

    Darmin menjelaskan kesulitan untuk mengintegrasikan transportasi umum di kawasan itu adalah banyak kewenangan yang tumpang tindih. Imbasnya, kata dia, sering terjadi perbedaan pendapat baik sesama pemerintah daerah maupun antara pemerintah pusat dan daerah. "Jadi akan disatukan, ada membentuk penyederhanaan keputusannya. Bagaimana bentuknya, belum (diputuskan)," ujarnya.

    Dalam pengantar rapat, Jokowi mengeluhkan kemacetan yang terus terjadi di Jabodetabek hingga membuat negara rugi puluhan triliun setiap tahun. "Saya hanya membayangkan hitungan Bappenas yang saya terima, setiap tahun kita kehilangan Rp 65 triliun di Jabodetabek gara-gara kemacetan," ujarnya.

    Baca: Jokowi Keluhkan Macet di Jabodetabek

    Jokowi meminta pengelolaan moda transportasi di Jabodetabek ke depan harus lebih baik. Secara spesifik ia mencontohkan banyak kewenangan yang tumpang tindih sekadar urusan jalan. "Jalan ada yang dimiliki Kementerian PU, ada yang dimiliki Pemprov DKI, dimiliki Banten, Jawa Barat, yang semua tuh kadang-kadang pengelolaannya tidak terpadu, tidak terintegrasi," ucapnya.
     

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tata Tertib Penonton Debat Capres 2019, KPU Siapkan Kipas

    Begini beberapa rincian yang perlu diperhatikan selama debat Capres berlangsung pada Kamis, 17 Januari 2019. Penonton akan disediakan kipas oleh KPU.