Luhut Sebut Pengelolaan Transportasi Jabodetabek di Bawah DKI

Reporter

Editor

Suseno

Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin rapat terbatas pengelolaan transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden, Komplek Istan Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 8 Januari 2018. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pengelolaan transportasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau biasa disingkat Jabodetabek, akan diserahkan kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta. 

Baca: Jadwal KRL Jabodetabek Sering Terlambat, Ini Penjelasan PT KCI

"Tadinya dibuat organisasi baru seperti di Singapura ternyata tidak jalan. Sekarang kasih saja penuh. Kira-kira begitu," ujar Luhut di kantornya, Selasa, 8 Januari 2019. Selama ini pengelolaan transportasi di Jabodetabek dikelola oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) di bawah Kementerian Perhubungan.

Menurut Luhut, persoalan transportasi di Jabodetabek menjadi perhatian Presiden Joko Widodo lantaran Jokowi pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jokowi sangat memahami kompleksitas pengelolaan transportasi itu. "Jadi berikan saja kepada DKI,” katanya. “DKI kan duitnya juga banyak, tahun ini Rp 11 triliun anggarannya."

Transportasi yang dikelola itu nantinya bukan hanya jalan raya, melainkan juga meliputi mass rapid transit (MRT), light rail transit (LRT), dan KRL. "Jadi semua itu satu," kata dia. "Nanti satu saja yang kelola, tapi teknisnya sedang dikaji."

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sebelumnya mengatakan, Presiden Jokowi menugaskan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengkoordinir antara pemerintah provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan pemerintah pusat terkait pengintegrasian transportasi itu. "Pak Wapres yang koordinir," kata Darmin.

Darmin menjelaskan kesulitan untuk mengintegrasikan transportasi umum di kawasan itu adalah banyak kewenangan yang tumpang tindih. Imbasnya, kata dia, sering terjadi perbedaan pendapat baik sesama pemerintah daerah maupun antara pemerintah pusat dan daerah. "Jadi akan disatukan, ada membentuk penyederhanaan keputusannya. Bagaimana bentuknya, belum (diputuskan)," ujarnya.

Dalam pengantar rapat, Jokowi mengeluhkan kemacetan yang terus terjadi di Jabodetabek hingga membuat negara rugi puluhan triliun setiap tahun. "Saya hanya membayangkan hitungan Bappenas yang saya terima, setiap tahun kita kehilangan Rp 65 triliun di Jabodetabek gara-gara kemacetan," ujarnya.

Baca: Jokowi Keluhkan Macet di Jabodetabek

Jokowi meminta pengelolaan moda transportasi di Jabodetabek ke depan harus lebih baik. Secara spesifik ia mencontohkan banyak kewenangan yang tumpang tindih sekadar urusan jalan. "Jalan ada yang dimiliki Kementerian PU, ada yang dimiliki Pemprov DKI, dimiliki Banten, Jawa Barat, yang semua tuh kadang-kadang pengelolaannya tidak terpadu, tidak terintegrasi," ucapnya.
 

AHMAD FAIZ






Jokowi: Prabowo Punya Kerutan Wajah dan Rambut Putih

2 jam lalu

Jokowi: Prabowo Punya Kerutan Wajah dan Rambut Putih

Presiden Jokowi menyebut ciri-ciri pemimpin yang pernah disampaikannya yaitu yang berkerut dan rambut putih, ada di diri Prabowo.


PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

3 jam lalu

PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai isu Jokowi 3 periode belum tertutup.


Kepala BIN Budi Gunawan: Kerutan Pemimpin Versi Jokowi 100 Persen Identik dengan Prabowo

4 jam lalu

Kepala BIN Budi Gunawan: Kerutan Pemimpin Versi Jokowi 100 Persen Identik dengan Prabowo

Kepala BIN Budi Gunawan ikut angkat suara menanggapi omongan Presiden Jokowi soal calon presiden yang keningnya berkerut dan rambut putih.


Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

4 jam lalu

Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

Politikus PKS Mardani Ali Sera minta Presiden Jokowi fokus jalankan tugas sebagai Kepala Negara, bukan melulu sibuk dengan relawan menjelang Pilpres.


Jokowi Penuhi Permintaan Soal Kuota Khusus Anak Suku Dayak Jadi Prajurit TNI-Polri

5 jam lalu

Jokowi Penuhi Permintaan Soal Kuota Khusus Anak Suku Dayak Jadi Prajurit TNI-Polri

Panglima Besar Pasukan Merah Agustinus minta kuota khusus untuk anak-anak Suku Dayak agar menjadi prajurit TNI-Polri. Jokowi setuju.


Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

5 jam lalu

Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

Survei lembaga Charta Politika Indonesia menyebut hanya 18 persen responden yang menyatakan setuju dengan isu penundaan Pemilu 2024. Sementara itu, sebanyak 76,3 persen lainnya menolak isu tersebut.


Setelah Surpres Jokowi untuk Yudo Margono Turun, Apa Lagi Tahapannya Menjadi Panglima TNI?

5 jam lalu

Setelah Surpres Jokowi untuk Yudo Margono Turun, Apa Lagi Tahapannya Menjadi Panglima TNI?

Yudo Margono akan melalui beberapa tahapan untuk selanjutnya diangkat menjadi Panglima TNI sesuai peraturan UU Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 13.


Jokowi Cari Lokasi Bangun Dayak Center di IKN

5 jam lalu

Jokowi Cari Lokasi Bangun Dayak Center di IKN

Presiden Jokowi akan segera mencari area khusus di kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara untuk membangun Dayak Center.


Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

6 jam lalu

Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

KSAL Laksamana Yudo Margono diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Ini harta kekayaannya versi LHKPN.


Survei Charta Politika: 59,7 Persen Masyarakat Ingin Jokowi Reshuffle Kabinet

6 jam lalu

Survei Charta Politika: 59,7 Persen Masyarakat Ingin Jokowi Reshuffle Kabinet

Survei lembaga Charta Politika Indonesia menyebut sebanyak 59,7 persen responden menginginkan agar Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet