TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan pemerintah membahas upaya penyederhanaan pengelolaan transportasi Jabodetabek untuk mengurangi kemacetan. "Menurut Presiden harus disederhanakan dalam sisi komandonya," kata Moeldoko kepada pers usai rapat terbatas bertopik "Pengelolaan Transportasi Jabodetabek" di Istana Negara Jakarta, Selasa, 8 Januari 2019.
BACA: Jokowi: Kemacetan Bikin Kita Tiap Tahun Kehilangan Rp 65 Triliun
Moeldoko menjelaskan pemerintah pusat mempertimbangkan pengelolaan transportasi karena terdapat tiga provinsi yang terkait yakni DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.
Selain itu dalam kaitannya dengan otoritas, terdapat beberapa pihak yang juga terkait seperti BUMN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta pemerintah provinsi.
Menurut Moeldoko, Wakil Presiden Jusuf Kalla akan mengkoordinasikan sejumlah pihak yang terkait dengan integrasi transportasi Jabodetabek. "Termasuk infrastruktur yang terbangun, itu bisa menjadi terintegrasi. Termasuk juga bagaimana mengelola masalah pembayaran juga terintegrasi," jelas Moeldoko.
BACA: Jokowi Keluhkan Macet di Jabodetabek
Dalam arahannya saat rapat terbatas, Presiden Joko Widodo meminta pengelolaan transportasi dapat terintegrasi dengan baik. Karena kata Jokowi, pengelolaan transportasi dan infrastrukturnya kerap tidak terkoordinasi dengan baik.
"Contoh saja urusan jalan saja ada yang dimiliki oleh Kementerian PU, Pemprov DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat. Semuanya itu kadang-kadang pengelolaannya tidak terpadu, terintegrasi, dan yang terjadi misalnya yang berkaitan pemeliharaan juga sering banyak saling menunggu," kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan jika moda transportasi massal disediakan dengan baik, maka masyarakat siap didorong menggunakan transportasi umum untuk mengurangi kemacetan lalu lintas.
Baca berita tentang Jabodetabek lainnya di Tempo.co.
