Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cegah Hot Money, Sri Mulyani Kaji Insentif Pajak Investor Asing

image-gnews
Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/ Dinul Mubarok
Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/ Dinul Mubarok
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan penerapan insentif pajak bagi investor asing agar mau mereinvestasi keuntungan yang diperoleh di Indonesia (reverse tobin tax) sebagai hal yang penting. "Penerapan ini, lebih kepada desain, bukan perlu atau tidak perlu," kata Sri Mulyani, Selasa, 8 Januari 2019.

Baca: Respons Sri Mulyani Soal Mundurnya Presiden Bank Dunia

Sri Mulyani menjelaskan harus ada desain yang jelas dari insentif pajak tersebut agar aliran modal yang masuk dapat memberikan dampak positif kepada perekonomian. Insentif tersebut diharapkan bisa menjadikan aliran modal tak menjadi 'hot money' jangka pendek yang bisa mengganggu kinerja perekonomian.

"Desainnya seperti apa, agar aliran modal yang masuk adalah yang baik dalam bentuk FDI, bukan 'volatile' yang destruktif," kata Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, pemberian insentif pajak seperti ini menjadi krusial dalam situasi arus modal sedang mencari ranah investasi di negara berkembang yang potensial seperti Indonesia. Untuk itu, aliran modal itu harus dapat dimanfaatkan, tidak hanya sekedar sementara dan sewaktu-waktu dapat berbalik meninggalkan Indonesia seperti 'hot money'.

Dalam kesempatan terpisah, ekonom Chatib Basri mengingatkan agar pemerintah harus melakukan pendalaman pasar keuangan agar pasar obligasi dan modal tidak bergantung pembiayaan eksternal. Saat ini pembiayaan eksternal yang berasal dari modal asing ini rentan meninggalkan Indonesia, terutama bila The Fed melakukan normalisasi kebijakan moneter dengan menaikkan tingkat suku bunga acuan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mantan menteri keuangan ini menyebutkan pendalaman pasar keuangan dapat dilakukan dengan memberikan insentif atau aturan agar BUMN, dana pensiun, asuransi, dana haji dan retail mau menempatkan investasi dalam instrumen obligasi pemerintah. 

Baca: Refleksi 2018 Sri Mulyani: Defisit APBN Terendah Sejak 2012

Selain itu, pemerintah juga bisa menerapkan 'reverse Tobin Tax' yang memberikan insentif pajak jika investor melakukan re-investasi keuntungan untuk jangka panjang. Pemerintah juga bisa menciptakan instrumen atau produk pasar keuangan agar investor memiliki opsi untuk menempatkan investasi portfolio dalam mata uang asing di Indonesia (on shore). 

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bahlil Gencar Promosi kan Hilirisasi Industri RI dan Investasi IKN di Cina

2 jam lalu

Bahlil Lahadalia tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 20 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.
Bahlil Gencar Promosi kan Hilirisasi Industri RI dan Investasi IKN di Cina

Menteri Bahlil Lahadalia gencar mempromosikan peluang investasi di IKN Nusantara. Teranyar, ia bertandang ke Cina untuk kegiatan promosi itu.


5 Tema Debat Capres-Cawapres pada Pilpres 2024, Ini Jadwalnya

2 jam lalu

Pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo - Mahfud MD, dan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka
5 Tema Debat Capres-Cawapres pada Pilpres 2024, Ini Jadwalnya

KPU menetapkan jadwal pelaksanaan debat capres-cawapres pada Pilpres 2024, sebagai rangkaian Pemilu 2024. Berikut tema dan jadwalnya.


Wacana PFN Bisa Himpun Pajak Film, Ini Kata Kemenkeu

13 jam lalu

Ilustrasi bioskop. Sumber: the straits times/asiaone.com
Wacana PFN Bisa Himpun Pajak Film, Ini Kata Kemenkeu

Kementerian Keuangan atau Kemenkeu menanggapi wacana BUMN Perum Produksi Film Negara (PFN) untuk menghimpun pajak film bioskop.


Ekonom Ini Sebut Proyek IKN Lebih Merugikan jika Terus Dilanjutkan, Kenapa?

14 jam lalu

Proyek pembangunan Istana Presiden di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kabupaten Penajem Pasert Utara, Kalimantan Timur, Kamis 8 Juni 2023. Progres pembangunan IKN menurut Kementerian PUPR sudah mencapai 29,87 persen hingga 4 Juni 2023 dan pembangunan ini menggunakan anggaran dari total pagu tahun 2023 sebesar Rp 26,67 triliun. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Ekonom Ini Sebut Proyek IKN Lebih Merugikan jika Terus Dilanjutkan, Kenapa?

Ekonom yang juga Direktur IDEAS, Yusuf Wibisono menjelaskan kerugian proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) jika dihentikan atau dilanjutkan.


Sri Mulyani Khawatir Kecerdasan Buatan Bisa Pengaruhi Kualitas Demokrasi

15 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Juli 2019 sebesar Rp183,7 triliun atau 1,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Khawatir Kecerdasan Buatan Bisa Pengaruhi Kualitas Demokrasi

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyoroti perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Menurutnya, AI berpotensi memengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia.


Kenaikan UMP 2024 Capai 4 Persen, Thornton Indonesia Ungkap Dampaknya ke Investasi

15 jam lalu

Puluhan Buruh melakukan aksi dengan menggantungkan benner yang bertuliskan tutuntan buruh di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Jl. Gatot Subroto, Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Kamis, 21 September 2023. Para buruh berasal dari Jakarta, Bogor, Tanggerang, dan Bekasi mengusung dua tuntutan yaitu kenaikan upah 2024 sebesar 15 persen dengan alasan bahwa Indonesia sudah masuk sebagai negara Upper Middle Income Country dan pencabutan omnibus law UU Cipta. Tempo/Magang/Joseph.
Kenaikan UMP 2024 Capai 4 Persen, Thornton Indonesia Ungkap Dampaknya ke Investasi

UMP 2024 di 34 provinsi mengalami kenaikan. Grant Thornton Indonesia mengungkapkan dampaknya terhadap investasi.


Bernasib Seperti Rempang, Kampung Tua Panau Batam Dirusak Atas Nama Investasi

16 jam lalu

Nelayan menunjukan pesisir laut tempat mereka memancing keruh karena reklamasi di Kampung Tua Panau, Kota Batam, Kamis (30/11/2023). Foto Yogi Eka Sahputra
Bernasib Seperti Rempang, Kampung Tua Panau Batam Dirusak Atas Nama Investasi

Warga Kampung Tua Panau Batam memperkirakan proyek reklamasi sudah berlangsung selama satu tahun belakangan.


Telkomsel Bicara Potensi dan Tantangan Industri Telekomunikasi ke Depan

17 jam lalu

Telkomsel Bicara Potensi dan Tantangan Industri Telekomunikasi ke Depan

Telkomsel mengklaim secara konsisten menghadirkan layanan dan produk Fix Mobile Convergence (FMC) yang menjangkau seluruh wilayah.


Jokowi Sebut Hubungan Indonesia-Korea Selatan Strategis dan Istimewa

17 jam lalu

Presiden Jokowi menghadiri pertemuan bilateral dengan Korea Selatan di sela-sela KTT G7 di Hiroshima, Jepang. Kemenko Perekonomian
Jokowi Sebut Hubungan Indonesia-Korea Selatan Strategis dan Istimewa

Jokowi mengucapkan selamat atas peringatan 50 tahun hubungan persahabatan Indonesia dan Korea Selatan.


Pemerintah Berencana Menaikkan Gaji Menteri, Berapa Gaji Sekarang?

18 jam lalu

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (kiri) berbicara dalam konferensi pers Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 yang dipantau virtual di Jakarta, Rabu (29/3/2023). ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak
Pemerintah Berencana Menaikkan Gaji Menteri, Berapa Gaji Sekarang?

Saat ini pemerintah tengah membahas rasionalisasi penggajian menteri. Namun, rencana kenaikan itu belum bisa dilakukan pada 2024.