Sri Mulyani: Koordinasi Pusat dengan Pemda Masih Jadi Kendala

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah), didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan), dan Gubernur BI Perry Warjiyo saat menyampaikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 16 November 2018. Keterangan pers ini terkait Paket Kebijakan Ekonomi XVI. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa dalam melaksanakan kebijakan fiskal masih ada beberapa kendala. Selain kendala mengenai uang, kata Sri Mulyani, kendala seringkali juga terjadi berkaitan dengan koordinasi.

Simak: Sri Mulyani: Dana Penanggulangan Bencana Tahun Ini Rp 15 Triliun

"Jadi mungkin bukan hanya masalah uang tapi juga koordinasi antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan juga dengan kementerian," kata Sri Mulyani saat menjadi pembicara dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 2019, Hotel Ritz Charlton, Jakarta Selatan, Selasa 8 Januari 2019.

Sri Mulyani mencontohkan kendala koordinasi salah satunya terjadi saat Kementerian melaksanakan kebijakan fiskal di bidang pendidikan. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menilai hal ini karena di bidang ini pelaksana kebijakan tersebut tidak hanya berada pada satu lembaga saja tetapi banyak lembaga. Ia menambahkan anggaran pendidikan mencapai 20 persen atau mencapai hampir Rp 500 triliun dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sementara itu, Sri Mulyani juga menjelaskan ke depan bidang pendidikan masih akan menjadi prioritas program kebijakan pemerintah. Pendidikan menjadi fokus karena pemerintah ingin membangun daya saing sumber daya manusia. Dengan adanya pembangunan manusia, diharapkan bisa pula mendorong daya saing ekonomi lewat peningkatan nilai tambah.

Untuk mewujudkan pembangunan manusia tersebut pemerintah bakal mendorong peningkatan daya saing melalui kebijakan program-program vokasi atau lewat sekolah menengah kejuruan. Nantinya, diharapkan program ini bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Program vokasi itu, menurut Sri Mulyani juga akan diharapkan terintegrasi dengan permintaan dari sisi industri. Artinya, sumber daya manusia yang bisa dihasilkan bisa langsung diserap oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas.

Pemerintah kata Sri Mulyani juga tengah menyusun insentif pengurangan pajak bagi perusahaan-perusahaan yang ikut memberikan kontribusi bagi program kebijakan vokasi. "(Jika ikut terlibat) perusahaan yang melaksnakan vokasi bisa deductable pajaknya dua kali. Ini instrumen APBN yang akan coba kami lakukan," kata dia.







Sri Mulyani Puji Rambut Putih Basuki: The Truly Bapak Pembangunan

4 jam lalu

Sri Mulyani Puji Rambut Putih Basuki: The Truly Bapak Pembangunan

Sri Mulyani pun berseloroh kerja keras Basuki itu tampak dari rambut putihnya.


Sri Mulyani Anggap RUU P2SK Relevan Merespons Dinamika Perekonomian Global dan Domestik

14 jam lalu

Sri Mulyani Anggap RUU P2SK Relevan Merespons Dinamika Perekonomian Global dan Domestik

Sri Mulyani Indrawati menyatakan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) merupakan fondasi penting.


RUU PPSK Mulus Melaju ke Sidang Paripurna, Simak 4 Poin Penting di Dalamnya

16 jam lalu

RUU PPSK Mulus Melaju ke Sidang Paripurna, Simak 4 Poin Penting di Dalamnya

RUU PPSK disepakati untuk selanjutnya dibawa ke tingkat II dalam sidang paripurna. Apa saja poin penting yang diatur dalam RUU tersebut?


Pemerintah dan DPR Sepakati RUU PPSK, Lanjut ke Sidang Paripurna Pekan Depan

1 hari lalu

Pemerintah dan DPR Sepakati RUU PPSK, Lanjut ke Sidang Paripurna Pekan Depan

Pemerintah dan Komisi XI DPR telah menyepakati RUU PPSK untuk selanjutnya dibawa ke tingkat II dalam rapat paripurna pekan depan.


Sri Mulyani Beri Hibah Jalan Senilai Rp 217 Triliun ke DKI Jakarta: Berkah atau Beban?

1 hari lalu

Sri Mulyani Beri Hibah Jalan Senilai Rp 217 Triliun ke DKI Jakarta: Berkah atau Beban?

Menkeu Sri Mulyani memberi hibah jalan nasional ke DKI Jakarta senilai Rp 217 triliun. Saat ini DKI keluarkan Rp 400 miliar untuk perawatan jalan.


Draf Terbaru RUU PPSK Pastikan Politikus Tetap Dilarang Masuk Dewan Gubernur BI

1 hari lalu

Draf Terbaru RUU PPSK Pastikan Politikus Tetap Dilarang Masuk Dewan Gubernur BI

Draf dokumen terbaru RUU PPSK menyebutkan politikus tetap dilarang masuk masuk ke dalam jajaran dewan Gubernur BI.


Aset Negara di Jakarta Rp 1.464 T, Ini Rencana Sri Mulyani saat Pemerintah Pusat Pindah ke IKN

1 hari lalu

Aset Negara di Jakarta Rp 1.464 T, Ini Rencana Sri Mulyani saat Pemerintah Pusat Pindah ke IKN

Sri Mulyani Indrawati menyebut terdapat aset negara senilai Rp1.464 triliun di Jakarta yang perlu dikelola saat pemerintah pusat pindah ke IKN.


Terpopuler: Buwas Pertanyakan Data Beras Kementan, Lowongan Kerja di Astra Honda Motor

1 hari lalu

Terpopuler: Buwas Pertanyakan Data Beras Kementan, Lowongan Kerja di Astra Honda Motor

Berita terpopuler pada Rabu, 7 Desember 2022, dimulai dari Dirut Bulog Budi Waseso atau Buwas yang mempertanyakan data beras Kementerian Pertanian.


Sri Mulyani Minta Pemda Segera Belanjakan Dana Mengendap: Bukan Asal Habis

2 hari lalu

Sri Mulyani Minta Pemda Segera Belanjakan Dana Mengendap: Bukan Asal Habis

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar pemerintah daerah (Pemda) segera membelanjakan dana yang mengendap di perbankan.


Sri Mulyani Ungkap Cara Agar Belanja Modal Pemda Tak Mengendap di Perbankan

2 hari lalu

Sri Mulyani Ungkap Cara Agar Belanja Modal Pemda Tak Mengendap di Perbankan

Sri Mulyani meminta pemerintah daerah (pemda) segera membelanjakan dana yang mengendap di perbankan.