Sri Mulyani Bantah Dana Bansos Naik Dua Kali Lipat Karena Pemilu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pengarahan dalam Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Kemenkeu, Jakarta, Senin 10 Desember 2018. Dalam kesempatan itu Sri Mulyani mengingatkan pemerintah daerah tidak menggunakan makelar untuk proses pencairan dana transfer ke daerah karena tidak sesuai dengan tata kelola yang berlaku. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah bahwa kenaikan dana bantuan sosial atau Bansos yang naik dua kali lipat karena terkait dengan pemilihan umum (Pemilu) pada April 2019. Menurut dia, kenaikan jumlah dana tersebut karena memang sejak 2012 dana tersebut belum pernah naik.

Simak: Sri Mulyani: Dana Penanggulangan Bencana Tahun Ini Rp 15 Triliun

"Naikkan dua kali lipat ada yang bilang itu menjelang Pemilu, padahal sejak 2012 itu belum ada adjustment terhadap inflasi, sehingga kemampuan penerimaan mereka menurun sebetulnya," kata Sri Mulyani saat menjadi pembicara dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 2019, Hotel Ritz Charlton, Jakarta Selatan, Selasa 8 Januari 2019.

Total anggaran Kementerian Sosial pada 2019 mencapai angka Rp 58,9 triliun. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan pada 2018 yang hanya mencapai angka Rp 43,2 triliun. Jika dihitung-hitung total dana Bansos menjadi penyerap terbesar dari total anggaran Kementerian Sosial. Dari total anggaran dana Kementerian 2019 tersebut sebanyak 92,18 persen diserap untuk Bansos.  

Program Bansos yang terbesar adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan untuk pangan. Adapun program inilah yang disebut-sebut naik dua kali lipat. Pemerinah beralasan naiknya dana bantuan karena berubahnya indeks bantuan PKH sebesar 100 persen khususnya untuk kondisional pendidikan dan kesehatan. Misalnya untuk kesehatan naik dari Rp 1,2 juta menjadi Rp 2,4 juta. Adapula, bantuan pendidikan SD naik menjadi Rp 900.000 dari sebelumnya Rp 450.000 per siswa.

Sri Mulyani menjelaskan, bantuan dana Bansos ini menjadi perhatian pemerintah khususnya sebagai salah satu fokus pemerintah sebagai bagian dari kebijakan pembangunan manusia. Hal ini salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia sebagai bagian dari salah satu fokus kebijakan pemerintah pada 2019. 

Dana bantuan ini, kata Sri Mulyani, menjadi penting karena untuk meningkatkan daya saing ekonomi dibutuhkan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan. Selain itu juga tentu membutuhkan sumber daya manusian yang sehat. "Inilah fokus policy kebijakan kita," kata Sri Mulyani.







Sri Mulyani Puji Rambut Putih Basuki: The Truly Bapak Pembangunan

4 jam lalu

Sri Mulyani Puji Rambut Putih Basuki: The Truly Bapak Pembangunan

Sri Mulyani pun berseloroh kerja keras Basuki itu tampak dari rambut putihnya.


Sri Mulyani Anggap RUU P2SK Relevan Merespons Dinamika Perekonomian Global dan Domestik

14 jam lalu

Sri Mulyani Anggap RUU P2SK Relevan Merespons Dinamika Perekonomian Global dan Domestik

Sri Mulyani Indrawati menyatakan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) merupakan fondasi penting.


RUU PPSK Mulus Melaju ke Sidang Paripurna, Simak 4 Poin Penting di Dalamnya

17 jam lalu

RUU PPSK Mulus Melaju ke Sidang Paripurna, Simak 4 Poin Penting di Dalamnya

RUU PPSK disepakati untuk selanjutnya dibawa ke tingkat II dalam sidang paripurna. Apa saja poin penting yang diatur dalam RUU tersebut?


Pemerintah dan DPR Sepakati RUU PPSK, Lanjut ke Sidang Paripurna Pekan Depan

1 hari lalu

Pemerintah dan DPR Sepakati RUU PPSK, Lanjut ke Sidang Paripurna Pekan Depan

Pemerintah dan Komisi XI DPR telah menyepakati RUU PPSK untuk selanjutnya dibawa ke tingkat II dalam rapat paripurna pekan depan.


Sri Mulyani Beri Hibah Jalan Senilai Rp 217 Triliun ke DKI Jakarta: Berkah atau Beban?

1 hari lalu

Sri Mulyani Beri Hibah Jalan Senilai Rp 217 Triliun ke DKI Jakarta: Berkah atau Beban?

Menkeu Sri Mulyani memberi hibah jalan nasional ke DKI Jakarta senilai Rp 217 triliun. Saat ini DKI keluarkan Rp 400 miliar untuk perawatan jalan.


Draf Terbaru RUU PPSK Pastikan Politikus Tetap Dilarang Masuk Dewan Gubernur BI

1 hari lalu

Draf Terbaru RUU PPSK Pastikan Politikus Tetap Dilarang Masuk Dewan Gubernur BI

Draf dokumen terbaru RUU PPSK menyebutkan politikus tetap dilarang masuk masuk ke dalam jajaran dewan Gubernur BI.


Aset Negara di Jakarta Rp 1.464 T, Ini Rencana Sri Mulyani saat Pemerintah Pusat Pindah ke IKN

1 hari lalu

Aset Negara di Jakarta Rp 1.464 T, Ini Rencana Sri Mulyani saat Pemerintah Pusat Pindah ke IKN

Sri Mulyani Indrawati menyebut terdapat aset negara senilai Rp1.464 triliun di Jakarta yang perlu dikelola saat pemerintah pusat pindah ke IKN.


Terpopuler: Buwas Pertanyakan Data Beras Kementan, Lowongan Kerja di Astra Honda Motor

1 hari lalu

Terpopuler: Buwas Pertanyakan Data Beras Kementan, Lowongan Kerja di Astra Honda Motor

Berita terpopuler pada Rabu, 7 Desember 2022, dimulai dari Dirut Bulog Budi Waseso atau Buwas yang mempertanyakan data beras Kementerian Pertanian.


Google Bantu US$1,7 Juta untuk Melawan Misinformasi Menjelang Pemilu 2024

2 hari lalu

Google Bantu US$1,7 Juta untuk Melawan Misinformasi Menjelang Pemilu 2024

Sudah lebih dari tujuh tahun Google menjalankan dan mendanai berbagai program untuk redaksi, jurnalis, mahasiswa, orang tua, dan anak sekolah.


Sri Mulyani Minta Pemda Segera Belanjakan Dana Mengendap: Bukan Asal Habis

2 hari lalu

Sri Mulyani Minta Pemda Segera Belanjakan Dana Mengendap: Bukan Asal Habis

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar pemerintah daerah (Pemda) segera membelanjakan dana yang mengendap di perbankan.