Sri Mulyani Bantah Dana Bansos Naik Dua Kali Lipat Karena Pemilu

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pengarahan dalam Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Kemenkeu, Jakarta, Senin 10 Desember 2018. Dalam kesempatan itu Sri Mulyani mengingatkan pemerintah daerah tidak menggunakan makelar untuk proses pencairan dana transfer ke daerah karena tidak sesuai dengan tata kelola yang berlaku. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pengarahan dalam Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Kemenkeu, Jakarta, Senin 10 Desember 2018. Dalam kesempatan itu Sri Mulyani mengingatkan pemerintah daerah tidak menggunakan makelar untuk proses pencairan dana transfer ke daerah karena tidak sesuai dengan tata kelola yang berlaku. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah bahwa kenaikan dana bantuan sosial atau Bansos yang naik dua kali lipat karena terkait dengan pemilihan umum (Pemilu) pada April 2019. Menurut dia, kenaikan jumlah dana tersebut karena memang sejak 2012 dana tersebut belum pernah naik.

    Simak: Sri Mulyani: Dana Penanggulangan Bencana Tahun Ini Rp 15 Triliun

    "Naikkan dua kali lipat ada yang bilang itu menjelang Pemilu, padahal sejak 2012 itu belum ada adjustment terhadap inflasi, sehingga kemampuan penerimaan mereka menurun sebetulnya," kata Sri Mulyani saat menjadi pembicara dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 2019, Hotel Ritz Charlton, Jakarta Selatan, Selasa 8 Januari 2019.

    Total anggaran Kementerian Sosial pada 2019 mencapai angka Rp 58,9 triliun. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan pada 2018 yang hanya mencapai angka Rp 43,2 triliun. Jika dihitung-hitung total dana Bansos menjadi penyerap terbesar dari total anggaran Kementerian Sosial. Dari total anggaran dana Kementerian 2019 tersebut sebanyak 92,18 persen diserap untuk Bansos.  

    Program Bansos yang terbesar adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan untuk pangan. Adapun program inilah yang disebut-sebut naik dua kali lipat. Pemerinah beralasan naiknya dana bantuan karena berubahnya indeks bantuan PKH sebesar 100 persen khususnya untuk kondisional pendidikan dan kesehatan. Misalnya untuk kesehatan naik dari Rp 1,2 juta menjadi Rp 2,4 juta. Adapula, bantuan pendidikan SD naik menjadi Rp 900.000 dari sebelumnya Rp 450.000 per siswa.

    Sri Mulyani menjelaskan, bantuan dana Bansos ini menjadi perhatian pemerintah khususnya sebagai salah satu fokus pemerintah sebagai bagian dari kebijakan pembangunan manusia. Hal ini salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia sebagai bagian dari salah satu fokus kebijakan pemerintah pada 2019. 

    Dana bantuan ini, kata Sri Mulyani, menjadi penting karena untuk meningkatkan daya saing ekonomi dibutuhkan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan. Selain itu juga tentu membutuhkan sumber daya manusian yang sehat. "Inilah fokus policy kebijakan kita," kata Sri Mulyani.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Eliud Kipchoge Tak Pecahkan Rekor Dunia Marathon di Ineos 1:59

    Walau Eliud Kipchoge menjadi manusia pertama yang menempuh marathon kurang dari dua jam pada 12 Oktober 2019, ia tak pecahkan rekor dunia. Alasannya?