Selain Bahas Logistik, Darmin Persoalkan Standarisasi Produk

Pengunjung melihat salah satu stan pembangunan jalan tol di pameran Indonesia Infrastruktur Week (IIW) 2018, Kemayoran, Jakarta, 1 November 2018. IIW 2018 mengadopsi konsep Show Within a Show dengan membawa enam pameran dagang vertikal dalam ruang lingkup sektor infrastruktur, yaitu InfraEnergy Indonesia, InfraPorts Indonesia, InfraSecurity Indonesia, InfraRail Indonesia, InfraWater Indonesia, dan Special Economic & Industrial Zones (SEIZ). TEMPO/Muhammad HIdayat

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan langkah lanjutan yang bisa dilakukan pemerintah setelah membangun infrastruktur adalah perbaikan di sisi logistik. Darmin mengatakan salah satu yang belum disentuh pemerintah adalah dari sisi standarisasi produk.

Baca: Darmin: Biaya Logistik ke Papua Lebih Mahal Ketimbang ke Eropa

"Standar produk kita belum berkembang, kita tak tahu melon grade A, kita tak tahu pisang grade A seperti apa," kata Darmin di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa, 8 Januari 2019. Oleh karena itu, ia mendorong ke depan perlu ada pengkajian soal grading dengan melibatkan pemangku kepentingan, misalnya pelaku pasar swalayan.

Standardisasi itu harapannya bisa dikombinasikan dengan moda angkutan yang semakin jelas dan tarif yang kompetitif sehingga menjadi transformasi dan dorongan di sisi suplai perekonomian. Kendati, dari sisi infrastruktur menurut Darmin masih perlu peningkatan di tingkat kabupaten dan desa. "Jadi ini perlu dikombinasikan dengan inisiatif dari pemerintah daerah," kata Darmin.

Nantinya, kata Darmin, pihaknya akan merumuskan persoalan infrastruktur di daerah itu dalam rangka Dana Alokasi Khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Adapun infrastruktur di daerah yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja logistik antara lain jalan kabupaten dan desa, pasar pengumpul di level kecamatan, serta pasar induk di kota besar.

"Kami juga mencoba mendorong perubahan moda logistik, misalnya di darat itu kereta dan truk, lalu angkutan laut, dan udara," tutur Darmin. "Saya melihat dalam waktu sekarang, ke depan sebagai kelanjutan pembangunan infrastruktur kita harus masuk selangkah ke depan, logistik, itu penyelesaian baik untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor."

Sebelumnya, Darmin menyebut sejak terjadinya krisis Asia pada tahun 1998-1999, Indonesia tidak lagi membangun infrastruktur secara berarti. Sehingga, kondisi itu menjadi kendala untuk mendorong investasi masuk ke Indonesia, termasuk kendala dalam mengembangkan produksi dan logistik. "Kita tahu mengangkut barang dari Tanjung Priok ke Sulawesi, apalagi Papua, lebih mahal daripada ke Eropa."

Setelah infrastruktur itu mulai terbangun, Darmin mengatakan kondisi perekonomian mulai bergerak ke arah positif. Misalnya saja angka pengangguran dan kemiskinan yang turun. Belum lagi rasio gini yang semakin kecil. "Meski, impor masih tetap ada, tapi harga bisa kami kendalikan," ujarnya.

Baca: Buwas: Pramuka Bantu Distribusi Logistik Bulog ke Daerah Bencana

Darmin mengatakan pembangunan infrastruktur bukan titik akhir program pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan infrastruktur menjadi pintu masuk untuk mendorong masuknya investasi ke dalam negeri dan menjadi basis peningkatan kapasitas industri. "Kalau enggak membangun, investor bakal menganggap itu percuma."

Simak berita lainnya terkait logistik hanya di Tempo.co.






Eropa Bakal Dilanda Resesi Musim Dingin, RI Harus Siapkan Subsidi Energi Lebih Besar?

1 hari lalu

Eropa Bakal Dilanda Resesi Musim Dingin, RI Harus Siapkan Subsidi Energi Lebih Besar?

Pemerintah disarankan bersiap-siap menghadapi Uni Eropa yang akan dilanda resesi musim dingin, salah satunya dengan mempersiapkan subsidi energi.


Ketahui 2 Fungsi Paspampres, Bukan Sekadar Pengamanan Presiden dan Wapres

4 hari lalu

Ketahui 2 Fungsi Paspampres, Bukan Sekadar Pengamanan Presiden dan Wapres

Paspampres merupakan pasukan khusus yang bertugas untuk pengamanan Presiden dan wapres. Lalu, apa fungsi dari Paspampres?


Menteri PUPR Minta Anggaran Pembangunan Infrastruktur Tak Hanya Bersumber dari APBN

6 hari lalu

Menteri PUPR Minta Anggaran Pembangunan Infrastruktur Tak Hanya Bersumber dari APBN

Selain dari APBN, pendanaan untuk pembangunan infrastruktur bisa digali dari pembiayaan kreatif.


Belanja Infrastruktur 2023 Rp 392,1 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Selesaikan PSN, IKN dan...

6 hari lalu

Belanja Infrastruktur 2023 Rp 392,1 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Selesaikan PSN, IKN dan...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran belanja negara tahun 2023 untuk infrastruktur di Indonesia sebesar Rp 392,1 triliun.


Jokowi Ingatkan Bahlil Target Investasi Rp 1.200 Triliun: Jangan Nanti Minta Maaf, Tidak Tercapai

7 hari lalu

Jokowi Ingatkan Bahlil Target Investasi Rp 1.200 Triliun: Jangan Nanti Minta Maaf, Tidak Tercapai

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengingatkan Bahlil Lahadalia bahwa target investasi sebesar Rp 1.200 triliun harus tercapai.


RAPBD DKI Bengkak Jadi Rp 83,78 Triliun, Ini 3 Program Prioritas Heru Budi Hartono

9 hari lalu

RAPBD DKI Bengkak Jadi Rp 83,78 Triliun, Ini 3 Program Prioritas Heru Budi Hartono

RAPBD DKI Jakarta 2023 telah disepakati DPRD dan Pemprov DKI Jakarta senilai Rp 83,78 triliun atau naik Rp 1,2 triliun dari MoU KUA-PPAS 2023.


Pemkab Kediri Dorong Seniman dan Budayawan Melek Digital

9 hari lalu

Pemkab Kediri Dorong Seniman dan Budayawan Melek Digital

Kemajuan teknologi menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku seni dan budaya.


Usul Dana Pembangunan IKN 2023 Rp 12,7 T, Menteri PUPR Surati Sri Mulyani

9 hari lalu

Usul Dana Pembangunan IKN 2023 Rp 12,7 T, Menteri PUPR Surati Sri Mulyani

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengirim surat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati perihal usulan kebutuhan anggaran percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)


MRT Jakarta Buka Lowongan Insinyur Infrastruktur Teknologi Informasi, Ini Kriterianya

11 hari lalu

MRT Jakarta Buka Lowongan Insinyur Infrastruktur Teknologi Informasi, Ini Kriterianya

PT MRT Jakarta (Perseroda) membuka lowongan kerja posisi Information Technology Infrastructure Engineer atau Insinyur Infrastruktur Teknologi Informasi.


Airlangga Ingatkan Ada Pemda Belum Terapkan Kebijakan Pengendalian Inflasi

11 hari lalu

Airlangga Ingatkan Ada Pemda Belum Terapkan Kebijakan Pengendalian Inflasi

Tekanan pada inflasi diperkirakan masih tinggi, terutama pada akhir tahun, menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2022 dan tahun baru.