TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan langkah lanjutan yang bisa dilakukan pemerintah setelah membangun infrastruktur adalah perbaikan di sisi logistik. Darmin mengatakan salah satu yang belum disentuh pemerintah adalah dari sisi standarisasi produk.
Baca: Darmin: Biaya Logistik ke Papua Lebih Mahal Ketimbang ke Eropa
"Standar produk kita belum berkembang, kita tak tahu melon grade A, kita tak tahu pisang grade A seperti apa," kata Darmin di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa, 8 Januari 2019. Oleh karena itu, ia mendorong ke depan perlu ada pengkajian soal grading dengan melibatkan pemangku kepentingan, misalnya pelaku pasar swalayan.
Standardisasi itu harapannya bisa dikombinasikan dengan moda angkutan yang semakin jelas dan tarif yang kompetitif sehingga menjadi transformasi dan dorongan di sisi suplai perekonomian. Kendati, dari sisi infrastruktur menurut Darmin masih perlu peningkatan di tingkat kabupaten dan desa. "Jadi ini perlu dikombinasikan dengan inisiatif dari pemerintah daerah," kata Darmin.
Nantinya, kata Darmin, pihaknya akan merumuskan persoalan infrastruktur di daerah itu dalam rangka Dana Alokasi Khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Adapun infrastruktur di daerah yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja logistik antara lain jalan kabupaten dan desa, pasar pengumpul di level kecamatan, serta pasar induk di kota besar.
"Kami juga mencoba mendorong perubahan moda logistik, misalnya di darat itu kereta dan truk, lalu angkutan laut, dan udara," tutur Darmin. "Saya melihat dalam waktu sekarang, ke depan sebagai kelanjutan pembangunan infrastruktur kita harus masuk selangkah ke depan, logistik, itu penyelesaian baik untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor."
Sebelumnya, Darmin menyebut sejak terjadinya krisis Asia pada tahun 1998-1999, Indonesia tidak lagi membangun infrastruktur secara berarti. Sehingga, kondisi itu menjadi kendala untuk mendorong investasi masuk ke Indonesia, termasuk kendala dalam mengembangkan produksi dan logistik. "Kita tahu mengangkut barang dari Tanjung Priok ke Sulawesi, apalagi Papua, lebih mahal daripada ke Eropa."
Setelah infrastruktur itu mulai terbangun, Darmin mengatakan kondisi perekonomian mulai bergerak ke arah positif. Misalnya saja angka pengangguran dan kemiskinan yang turun. Belum lagi rasio gini yang semakin kecil. "Meski, impor masih tetap ada, tapi harga bisa kami kendalikan," ujarnya.
Baca: Buwas: Pramuka Bantu Distribusi Logistik Bulog ke Daerah Bencana
Darmin mengatakan pembangunan infrastruktur bukan titik akhir program pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan infrastruktur menjadi pintu masuk untuk mendorong masuknya investasi ke dalam negeri dan menjadi basis peningkatan kapasitas industri. "Kalau enggak membangun, investor bakal menganggap itu percuma."
Simak berita lainnya terkait logistik hanya di Tempo.co.
