Sri Mulyani Ingin Arus Barang dan Dana Ekspor-Impor Bisa Dipantau

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pengarahan dalam Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Kemenkeu, Jakarta, Senin 10 Desember 2018. Dalam kesempatan itu Sri Mulyani mengingatkan pemerintah daerah tidak menggunakan makelar untuk proses pencairan dana transfer ke daerah karena tidak sesuai dengan tata kelola yang berlaku. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai penting keberadaan Sistem informasi Monitoring Devisa terIntegrasi Seketika atau SiMoDIS dalam transaksi ekspor impor. Dengan adanya Sistem informasi Monitoring Devisa terIntegrasi Seketika atau SiMoDIS, kata dia, alur barang ekspor-impor dan alur dokumen yang dipegang oleh Kementerian Keuangan bisa terintegrasi dengan data alur uangnya yang dikelola oleh Bank Indonesia (BI).

Simak: Sri Mulyani: Dana Penanggulangan Bencana Tahun Ini Rp 15 Triliun

"Kenapa itu penting karena tentu konsistensi dari keseluruhan alur barang dokumen dan alur dana itu akan memberikan suatu gambaran yang komplit bagi pemerintah dan BI mengenai ekspor dan impor," kata Sri Mulyani ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin 7 Januari 2019.

Senin kemarin, BI dan Kementerian Keuangan telah menyepakati kerja sama pemanfaatan dan pemantauan yang terintegrasi atas data dan/atau informasi devisa terkait kegiatan ekspor dan impor melalui Sistem informasi Monitoring Devisa terIntegrasi Seketika atau SiMoDIS.

Kebijakan ini sebetulnya bukan hal yang benar-benar baru karena telah dirintis sejak 2012. BI mencatat sejak diimplementasikan pada 2012, kepatuhan eksportir dalam memenuhi ketentuan penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) terus membaik dan mencapai 98,0 persen pada November 2018.

Sri Mulyani menjelaskan kesepakatan ini juga diambil untuk mendukung program kebijakan ekonomi pemerintah yang lain terutama mengenai adanya insentif pajak dari ekspor-impor mengenai pengembalian DHE ke dalam negeri. Karena itu, informasi yang akurat, terkini dan detail mengenai arus barang dan juga dana tersebut menjadi penting bagi Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, kesepakatan ini diharapkan akan terus diperkuat. Tidak hanya dengan BI tetapi juga dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai regulator institusi keuangan domestik.

"Diharapkan dengan adanya kerja sama ini, kami bisa bersama-sama sebagai institusi yang mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal terus bisa menjaga dinamika serta pelayanan dari kegaiatan ekspor impor," kata Sri Mulyani.






Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

16 jam lalu

Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat kemarin 25 November dimulai dari BLT BBM akan cair lagi di bulan depan.


Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

1 hari lalu

Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

Panglima TNI Andika Perkasa bulan depan pensiun. Berapakah batas usia pensiun prajurit TNI, dan berapa besaran gajinya?


BLT BBM Bakal Cair Lagi Desember, Berikut Cara Cek Penerima dan Penyalurannya

1 hari lalu

BLT BBM Bakal Cair Lagi Desember, Berikut Cara Cek Penerima dan Penyalurannya

BLT BBM merupakan subsidi untuk masyarakat yang diberikan setelah pemerintah mengerek harga Pertalite dan Solar.


APBN Defisit Rp 169,5 Triliun, Sri Mulyani Yakin Akhir Tahun Lebih Baik

1 hari lalu

APBN Defisit Rp 169,5 Triliun, Sri Mulyani Yakin Akhir Tahun Lebih Baik

Sri Mulyani menuturkan defisit APBN akan terjadi sampai akhir tahun, namun angkanya membaik dan masih sesuai dengan target dalam Perpres.


Terpopuler Bisnis: Sri Mulyani Kaji Pemberian Bantuan Cegah PHK, Dana Pemda Nganggur Rp 278 T

1 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Sri Mulyani Kaji Pemberian Bantuan Cegah PHK, Dana Pemda Nganggur Rp 278 T

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis, 24 November 2022, dimulai dari Sri Mulyani mempertimbangkan pemberian bantuan PHK.


PPh 21 hingga Oktober Tumbuh 21 Persen, Sri Mulyani: Jika Dibandingkan Berita PHK Jadi Kikuk

1 hari lalu

PPh 21 hingga Oktober Tumbuh 21 Persen, Sri Mulyani: Jika Dibandingkan Berita PHK Jadi Kikuk

Sri Mulyani menyatakan bahwa data penerimaan pajak penghasilan atau PPh Pasal 21 mencatatkan pertumbuhan yang tinggi.


Dana Pemda Mengendap di Bank Jadi Rp 278 T, Sri Mulyani: Naik Sangat Signifikan

2 hari lalu

Dana Pemda Mengendap di Bank Jadi Rp 278 T, Sri Mulyani: Naik Sangat Signifikan

Anggaran pemerintah daerah atau pemda yang tersimpan di bank mencapai Rp278,7 triliun per Oktober 2022


Kaji Bantuan Cegah Gelombang PHK, Sri Mulyani Ajak BI, OJK hingga Kemnaker Berembug

2 hari lalu

Kaji Bantuan Cegah Gelombang PHK, Sri Mulyani Ajak BI, OJK hingga Kemnaker Berembug

Sri Mulyani akan mempertimbangkan pemberian bantuan untuk mengatasi badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)


Optimistis Ekonomi Tahun Ini 5,3 Persen, Sri Mulyani: Indeks Keyakinan Konsumen Masih Tinggi

2 hari lalu

Optimistis Ekonomi Tahun Ini 5,3 Persen, Sri Mulyani: Indeks Keyakinan Konsumen Masih Tinggi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tetap optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 mencapai 5,3 persen.


Ini Perbedaan Modal Asing yang Keluar dari RI dan Negara Maju di 2022

2 hari lalu

Ini Perbedaan Modal Asing yang Keluar dari RI dan Negara Maju di 2022

Sri Mulyani menyebutkan terdapat modal asing keluar bersih alias net outflow sebesar Rp89,57 triliun.