Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

60 RS di Riau Sudah Bekerja Sama dengan BPJS Kesehatan

image-gnews
Logo BPJS Kesehatan.  bpjs-kesehatan.go.id
Logo BPJS Kesehatan. bpjs-kesehatan.go.id
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sepanjang Januari-Desember 2018 tercatat ada 60 rumah sakit di Provinsi Riau yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. "Sebanyak 60 RS yang bekerja sama selama setahun itu telah memenuhi Regulasi Kemkes RI, dari Asosiasi RS atau Persi dan BPJS Kesehatan," kata Deputi BPJS Kesehatan Sumatera Bagian Tengah dan Jambi, Siswandi di Pekanbaru, Senin, 7 Januari 2019.

Baca: Sandiaga Sebut Sistem BPJS Kesehatan Menyusahkan Masyarakat

Siswandi menjelaskan, sebelum kerja sama disepakati, terlebih dahulu RS terkait melalui proses kredensialing atau uji kelayakan yang dilakukan oleh tim BPJS Kesehatan, Dinkes dan Persi. Melalui kerja sama tersebut maka peserta BPJS Kesehatan akan memperoleh layanan dari semua bentuk layanan yang ada di RS terkait tentunya yang telah dikerjasamakan. "Dari 60 RS tersebut tercatat terbanyak di Kota Pekanbaru yang mencapai sebanyak 41 RS," katanya.

Kerja sama dengan RS didasarkan surat Menteri Kesehatan Nomor:HK.03.01/Menkes/768/2018 tanggal 31 Desember 2018. Beleid itu mengatur perihal Perpanjangan Kerja Sama Rumah Sakit dengan BPJS Kesehatan.

Inti surat tersebut, menurut Siswandi, BPJS Kesehatan tidak dapat melanjutkan kerja sama dengan RS yang belum memiliki sertifikat akreditasi. Jadi untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan primer (FKTP) maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL), harus bersertifikasi akreditasi.

Dasar hukum persyaratan akreditasi tertuang dalam Permenkes Nomor, 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktek mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi. Selain itu persyaratan akreditasi diatur di Permenkes Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Akreditasi Rumah Sakit.

Hal tersebut juga diatur dalam Permenkes Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. Aturan itu pun diperkuat dalam Perpres 82 tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

BPJS Kesehatan diketahui telah memutus kerja sama dengan 92 rumah sakit pada awal tahun ini. Pemutusan kerja sama itu disebabkan tidak terpenuhinya sejumlah syarat seperti akreditasi dan izin beroperasi.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Maruf mengatakan, pemberhentian kerja sama dengan 92 rumah sakit itu telah mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015. Beleid itu mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

Sebanyak 92 rumah sakit yang diputus kerja samanya dengan BPJS Kesehatan terdiri atas 65 rumah sakit yang tak memiliki akreditasi dan direkomendasikan untuk putus kerja sama dengan BPJS Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan. Sebelumnya terdapat 616 rumah sakit disebut tak memiliki akreditasi.

Baca: BPJS Kesehatan Diminta Percepat Bayar Tunggakan Klaim RS

Selain 65 rumah sakit tersebut, ada 25 rumah sakit lainnya diputus kerja sama dengan BPJS Kesehatan karena surat izin operasional yang tidak berlaku lagi. Puluhan rumah sakit itu juga tercatat tak memenuhi dan penilaian atas kelengkapan atau credentialing yang tidak terpenuhi.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kota Depok Sudah Berlakukan Berobat Gratis Cukup Pakai KTP

4 jam lalu

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono. ANTARA
Kota Depok Sudah Berlakukan Berobat Gratis Cukup Pakai KTP

Wakil Wali Kota Depok menyampaikan kalau per 1 Desember 2023 layanan kesehatan di kota itu telah menerapkan Universal Health Coverage.


Gagal Pangkas Emisi, Ratusan Rumah Sakit Indonesia Berisiko Ditutup pada 2050

18 jam lalu

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan Tim Satgas  melakukan operasi pengawasan dan pengukuran emisi langsung terhadap cerobong pabrik perusahaan pengolahan sawit yang ada di Jakarta Timur, Kamis 21 September 2023. DOK DLH DKI
Gagal Pangkas Emisi, Ratusan Rumah Sakit Indonesia Berisiko Ditutup pada 2050

Asia Tenggara sejak tahun 1990 telah mengalami dampak dari emisi bahan bakar fosil.


Jokowi Buka Rumah Sakit Terbesar di NTT: Tidak Usah Jauh-jauh ke Jakarta, Semua Bisa Ditangani

1 hari lalu

Presiden Jokowi menyapa warga saat berkunjung ke Pasar Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu, 6 Desember 2023, Dalam kunjungannya Presiden Joko Widodo menyapa masyarakat dan pedagang hingga mengecek sejumlah harga kebutuhan pokok. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Buka Rumah Sakit Terbesar di NTT: Tidak Usah Jauh-jauh ke Jakarta, Semua Bisa Ditangani

Presiden Jokowi membuka secara resmi Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr Ben Mboi di Kupang.


Prestasi Unggul BPJS Kesehatan di TOP DIGITAL Awards 2023

1 hari lalu

Prestasi Unggul BPJS Kesehatan di TOP DIGITAL Awards 2023

BPJS Kesehatan meraih prestasi mengagumkan dalam TOP DIGITAL Awards 2023


Rekomendasi 5 Drama Korea Seputar Dokter dan Pasien di Rumah Sakit

2 hari lalu

Poster drama Dr. Romantic. Foto: Asianwiki.
Rekomendasi 5 Drama Korea Seputar Dokter dan Pasien di Rumah Sakit

Satu lagi drama Korea yang penuh dengan ketegangan yaitu drakor medis. Berikut lima daftar drakor dokter dan pasien seputar keseharian mereka di rumah sakit.


Fitofarmaka Diharapkan Bisa Masuk JKN

2 hari lalu

DPR Dukung OMAI Fitofarmaka Masuk Formularium Nasional JKN untuk Kemandirian Farmasi
Fitofarmaka Diharapkan Bisa Masuk JKN

Dokter sebenarnya ingin meresepkan fitofarmaka untuk pasien, tapi karena tidak dijamin sehingga menggunakan pengobatan yang lain.


Hari Pertama Serangan Israel ke Gaza setelah Gencatan Senjata, Sedikitnya 109 Warga Palestina Tewas

5 hari lalu

Asap mengepul di Gaza utara setelah serangan udara Israel, usai gencatan senjata sementara antara Israel dan Hamas berakhir, yang terlihat dari perbatasan Israel dengan Gaza di Israel selatan, 1 Desember 2023. REUTERS/Amir Cohen
Hari Pertama Serangan Israel ke Gaza setelah Gencatan Senjata, Sedikitnya 109 Warga Palestina Tewas

Jumlah korban tewas sejak dimulainya kembali serangan Israel di Gaza pada Jumat 1 Desember 2023 mencapai sedikitnya 109 orang


Prabowo Bilang Indonesia Pertimbangkan Tambah Bantuan untuk Palestina

6 hari lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan sambutan saat serah terima Helikopter Angkut Berat H225M dan Full Flight Simulator H225M di Pangkalan TNI AU Atang Sendjaja, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 1 Desember 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Prabowo Bilang Indonesia Pertimbangkan Tambah Bantuan untuk Palestina

Prabowo Subianto mengatakan Pemerintah Indonesia tengah memikirkan upaya untuk menambah bantuan kepada korban konflik di Gaza, Palestina.


Prabowo Sebut Mesir Belum Beri Izin Masuk Kapal Rumah Sakit Bantuan Indonesia untuk Palestina

6 hari lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan keterangan pers usai penyerahan delapan unit helikopter angkut berat Airbus H225M kepada TNI Angkatan Udara di Lanud Atang Sendjaja, Kemang, Bogor, pada Jumat, 1 Desember 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Prabowo Sebut Mesir Belum Beri Izin Masuk Kapal Rumah Sakit Bantuan Indonesia untuk Palestina

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memastikan Mesir belum memberikan izin kapal rumah sakit Indonesia untuk Palestina.


DPR RI Tekankan Optimalisasi Program Promotif Preventif

7 hari lalu

DPR RI Tekankan Optimalisasi Program Promotif Preventif

Kunjungan Kerja di Tangerang, DPR RI Tekankan Optimalisasi Program Promotif Preventif