Jokowi Minta Konsolidasi Antar Sektor Hadapi Gejolak Ekonomi

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden RI Joko Widodo meninjau salah satu lokasi rehabilitasi irigasi di Sungai Lodoyo saat berkunjung ke Blitar, Jawa Timur, Kamis 3 Januari 2019. ANTARA FOTO/Irfan Anshori

    Presiden RI Joko Widodo meninjau salah satu lokasi rehabilitasi irigasi di Sungai Lodoyo saat berkunjung ke Blitar, Jawa Timur, Kamis 3 Januari 2019. ANTARA FOTO/Irfan Anshori

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan pentingnya konsolidasi dalam menghadapi gejolak ekonomi dunia dan tekanan-tekanan eksternal pada 2019.

    Baca juga: Jokowi Minta Dana Desa Mulai Digunakan untuk Pemberdayaan Ekonomi

    "Sekali lagi, saya minta konsolidasi antara sektor riil, dunia usaha, dunia industri dengan moneter, dengan fiskal yang sudah dirancang terkonsolidasi dengan baik," kata Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna pertama di Istana Negara, Jakarta, Senin, 7 Januari 2019.

    Jokowi menuturkan, konsolidasi penting untuk menghasilkan langkah-langkah tegas dan konsisten dalam pengendalian impor, memacu ekspor, dan meningkatkan arus modal masuk ke negara. Kendati begitu, Jokowi menyampaikan terima kasih kepada para menteri Kabinet Kerja atas kerja kerasnya selama 2018.

    Berdasarkan laporan Menteri Keuangan, kata Jokowi, perekonomian nasional tumbuh positif, yaitu 5,15 persen di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kemudian, inflasi juga terkendali pada tingkat yang rendah di bawah 3,5 persen. Nilai tukar rupiah juga terus bisa dijaga.

    "Realisasi APBN 2018 juga menunjukkan kinerja yang sangat sehat dan kredibel. Defisit, laporan terakhir yang saya teriima sebesar 1,76 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB)," katanya.

    Kemudian, Jokowi melihat keseimbangan primer negatif Rp 1,8 triliun dan sudah mendekati nol. Keseimbangan primer merupakan selisih antara pendapatan negara dikurangi belanja, yang tidak termasuk pembayaran utang. Menurut Jokowi, pencapaian tersebut patut digarisbawahi karena lebih baik dari rencana APBN sebesar negatif Rp 87,3 triliun.

    Selain itu, pendapatan negara tercatat sebesar Rp 1.942,3 triliun yang melampaui target APBN, yaitu tercapai 102,5 persen dari APBN 2018. "Belanja negara untuk mendukung target pembangunan juga sangat optimal, mencapai 99,2 persen dari APBN 2018," ucap Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Realitas Versus Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia

    Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia 2017-2019 mencatat luas area perkebunan 2016 mencapai 11,2 juta hektare. Namun realitas berkata lain.