BPJS Stop Kerja Sama dengan 92 RS, Ini Dampaknya ke Pasien

Suasana ruang pendaftaran pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe D Kembangan, Jakarta Barat penuh oleh pasien yang ingin berobat atau mengurus surat rujukan ke rumah sakit dengan tipe yang lebih tinggi. Rabu, 3 Oktober 2018. Tempo/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar memperkirakan akan ada penurunan pelayanan kesehatan dari rumah sakit terhadap peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Hal ini terjadi setelah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan memutus kerja sama dengan 92 rumah sakit swasta.

Baca: BPJS Kesehatan Diminta Percepat Bayar Tunggakan Klaim RS

Timboel memperkirakan penurunan pelayanan yang akan terjadi seperti penumpukan pasien di rumah sakit karena keterbatasan fasilitas kesehatan. Di samping itu, pasien JKN akan mengalami kesulitan mendapatkan kamar perawatan, apalagi ruang khusus seperti ICU, NICU, PICU dan HCU.

“Saat ini dengan 2.400-an rumah sakit saja masih banyak persoalan terkait perawatan, karena jumlah peserta BPJS Kesehatan yang terus meningkat,” kata Timboel, Sabtu, 5 Januari 2109.

Per Januari 2019, jumlah peserta BPJS Kesehatan telah mencapai 207,9 juta jiwa. Dengan target Universal Health Coverage (UHC) atau reformasi pelayanan kesehatan yang diwajibkan pemerintah sebesar 95 persen pada 2019, diprediksi jumlah peserta BPJS Kesehatan akan mencapai 210 juta peserta.

Menurut Timboel, pemutusan kerja sama tidak sesuai dengan program pemerintah, alasannya dengan bertambahnya jumlah peserta seharusnya fasilitas kesehatan ikut bertambah. “Sisi supply berkurang namun sisi demand terus bertambah akan mengakibatkan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN menurun,” katanya.

Sebelumnya diberitakan BPJS Kesehatan telah memutus kerja sama dengan 92 rumah sakit pada awal tahun ini. Pemutusan kerja sama itu disebabkan tidak terpenuhinya sejumlah syarat seperti akreditasi dan izin beroperasi.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Maruf mengatakan, pemberhentian kerja sama dengan 92 rumah sakit itu telah mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015. Beleid itu mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

Sebanyak 92 rumah sakit yang diputus kerja samanya dengan BPJS Kesehatan terdiri atas 65 rumah sakit yang tak memiliki akreditasi dan direkomendasikan untuk putus kerja sama dengan BPJS Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan. Sebelumnya terdapat 616 rumah sakit disebut tak memiliki akreditasi.

Selain 65 rumah sakit tersebut, ada 25 rumah sakit lainnya diputus kerja sama dengan BPJS Kesehatan karena surat izin operasional yang tidak berlaku lagi. Puluhan rumah sakit itu juga tercatat tak memenuhi dan penilaian atas kelengkapan atau credentialing yang tidak terpenuhi.

Baca: Sandiaga Sebut Sistem BPJS Kesehatan Menyusahkan Masyarakat

Iqbal menjelaskan, pemutusan kerja sama karena rumah sakit tersebut tidak kooperatif dan tidak memiliki komitmen untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Adapun kontrak kerja sama antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan berlaku satu tahun yakni hingga bulan Desember. Saat itu rumah sakit diminta komitmennya untuk melanjutkan kerja sama atau tidak.

BISNIS






Biasa Melayani, Kini Paramedis Ini Balik Dilayani Saat Menjalani Kemoterapi

5 menit lalu

Biasa Melayani, Kini Paramedis Ini Balik Dilayani Saat Menjalani Kemoterapi

Pengalamannya menggunakan JKN nyatanya prosesnya cukup sederhana.


Operasi Tanpa Biaya, Bripka Faizal Bersyukur Terdaftar Sebagai Peserta JKN

7 menit lalu

Operasi Tanpa Biaya, Bripka Faizal Bersyukur Terdaftar Sebagai Peserta JKN

Program JKN yang saat ini sudah berjalan baik, lebih bisa ditingkatkan lagi pelayanannya kepada para peserta.


Menkes Blak-blakan Soal BPJS Kesehatan, Benarkah Hanya untuk Orang Miskin?

9 jam lalu

Menkes Blak-blakan Soal BPJS Kesehatan, Benarkah Hanya untuk Orang Miskin?

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin blak-blakan membeberkan pandangannya soal layanan BPJS Kesehatan yang belakangan memicu kontroversi.


Dirut BPJS Kesehatan Terpilih Jadi Pemimpin Terpopuler di Media Sosial

23 jam lalu

Dirut BPJS Kesehatan Terpilih Jadi Pemimpin Terpopuler di Media Sosial

Hasil ini didapatkan berdasarkan data pemantauan media sosial oleh PR Indonesia bekerja sama dengan Indonesia Indicator.


Program Rehab Mudahkan Peserta JKN Bayar Tunggakan

23 jam lalu

Program Rehab Mudahkan Peserta JKN Bayar Tunggakan

Program Rehab memberikan keringanan dan kemudahan bagi peserta yang menunggak membayar iuran BPJS Kesehatan.


BPJS Kesehatan Pastikan Jaminan Kesehatan bagi Hakim dan ASN di Institusi Peradilan

23 jam lalu

BPJS Kesehatan Pastikan Jaminan Kesehatan bagi Hakim dan ASN di Institusi Peradilan

Kepastian tersebut tertuang dalam nota kesepahaman per 8 November 2022.


BPJS Kesehatan Terapkan Simplifikasi untuk Sembilan Kondisi Ini

23 jam lalu

BPJS Kesehatan Terapkan Simplifikasi untuk Sembilan Kondisi Ini

Pasien untuk sembilan jenis perawatan semakin mudah mengurus rujukan dan memperpanjanga masa rujukan.


Bidan Maidiana, Belasan Tahun Mengabdi di Pedalaman

1 hari lalu

Bidan Maidiana, Belasan Tahun Mengabdi di Pedalaman

Untuk mencapai Desa Seumirah tempatnya mengabdi harus melintasi hutan, jalan berbatu, dan sungai.


Perjuangan Siti Ramlah, Ibu Tangguh dengan 2 Anak Pengidap Talasemia

1 hari lalu

Perjuangan Siti Ramlah, Ibu Tangguh dengan 2 Anak Pengidap Talasemia

Putra pertama menjalani pengobatan selama 18 tahun hingga berpulang. Ternyata anak bungsunya mengalami gejala serupa.


Pengalaman Pengemudi Ojek Online Kerap Tertolong JKN

1 hari lalu

Pengalaman Pengemudi Ojek Online Kerap Tertolong JKN

Restu sempat beberapa kali harus rawat inap dan menjalan operasi di rumah sakit. Semuanya gratis karena program JKN.