BI dan Kemenkeu Sepakati Pemanfaatan dan Pemantauan Informasi Devisa

(ki-ka) Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Agusman Zainal, Gubernur BI Agus Martowardojo, Deputi Gubernur BI Erwin Rijanto, dan Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia Doddy Zulverdi saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, 26 April 2018. Tempo/M Yusuf Manurung

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyepakati kerja sama pemanfaatan dan pemantauan yang terintegrasi atas data dan/atau informasi devisa terkait kegiatan ekspor dan impor melalui Sistem informasi Monitoring Devisa terIntegrasi Seketika atau SiMoDIS.

Baca juga: Bank Indonesia: Inflasi 2018 Terkendali dalam Sasaran

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Agusman Zainal mengatakan kesepakatan dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada hari ini, Senin, 7 Januari 2019.

Agusman mengatakan sejak awal diimplementasikan pada 2012, kepatuhan eksportir dalam memenuhi ketentuan penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) terus membaik dan mencapai 98,0 persen pada November 2018. "Kinerja positif kepatuhan eksportir dimaksud tidak terlepas dari sinergi kebijakan yang kuat antara BI dan Kemenkeu, serta dukungan perbankan dan eksportir," kata Agusman dalam keterangan tertulis, Senin.

Menurut dia, SiMoDIS menjadi salah satu langkah penguatan kebijakan DHE yang mengintegrasikan informasi ekspor dan impor, dan menyinergikan kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia terkait ekspor dan impor secara seketika.

"Secara teknis, SiMoDIS akan mengintegrasikan aliran dokumen, aliran barang dan aliran uang melalui dokumen ekspor dan impor dari Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan data NPWP dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dengan data incoming ekspor dan outgoing impor dari financial transaction messaging system dan bank devisa," ujar Agusman.

Melalui integrasi ini, kata dia, SiMoDIS akan mampu menyediakan informasi ekspor dan impor Indonesia yang komprehensif baik bagi Kemenkeu dan BI.

Agusman mengatakan terdapat beberapa manfaat yang diperoleh dari kesepakatan BI dan Kemenkeu yaitu meningkatkan perolehan dan kualitas informasi devisa kegiatan ekspor, mendapatkan informasi devisa kegiatan impor, meningkatkan perolehan DHE, mengoptimalkan penerimaan negara di bidang kepabeanan dan perpajakan, memperoleh informasi profil kepatuhan eksportir dan importir di bidang devisa dan kepabeanan.

"Dan keenam, memperkuat pelaksanaan analisis bersama (joint analysis) terkait devisa," kata dia.

Melalui kesepakatan yang dituangkan dalam nota kesepahaman ini, kata Agusman, BI dan Kemenkeu berkomitmen untuk terus meningkatkan kolaborasi dalam mendukung serta mengoptimalkan pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam mendukung perekonomian Indonesia.






Mengulik Dampak Pemberlakuan Batas Harga pada Minyak Rusia

2 jam lalu

Mengulik Dampak Pemberlakuan Batas Harga pada Minyak Rusia

Adanya pembatasan harga atau price cap pada minyak Rusia, yang tidak boleh lebih dari USD 60, bisa berdampak pada output dan inflasi.


Hadapi Ancaman Krisis Global, Gubernur BI: Hidup adalah Ketidakpastian

23 jam lalu

Hadapi Ancaman Krisis Global, Gubernur BI: Hidup adalah Ketidakpastian

BI membeberkan tiga langkah yang akan diambil Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pada masa mendatang.


RI Segera Punya Rupiah Digital, BI Sebut 3 Alasannya

23 jam lalu

RI Segera Punya Rupiah Digital, BI Sebut 3 Alasannya

Bank Indonesia telah meluncurkan White Paper pengembangan rupiah digital pada 30 November 2022.


Top 3 Dunia: Vladimir Putin Cari Pembeli Baru Setelah Eropa Batasi Harga Minyak Rusia

1 hari lalu

Top 3 Dunia: Vladimir Putin Cari Pembeli Baru Setelah Eropa Batasi Harga Minyak Rusia

Top 3 dunia pada 4 Desember 2022, didominasi berita tentang minyak Rusia setelah Uni Eropa membatasi harga minyak Rusia USD60 per barrel, tak lebih.


Moeldoko Pastikan Indonesia Ajukan Banding atas Gugatan Nikel di WTO: Harus Diperjuangkan Habis-habisan

1 hari lalu

Moeldoko Pastikan Indonesia Ajukan Banding atas Gugatan Nikel di WTO: Harus Diperjuangkan Habis-habisan

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan Indonesia akan mengajukan banding setelah kalah atas gugatan ekspor nikel di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Menurut dia, target hilirisasi nikel itu harus diperjuangkan demi kepentingan nasional.


Simak Jadwal Operasional Terbaru Bank Indonesia Menjelang Natal dan Tahun Baru

3 hari lalu

Simak Jadwal Operasional Terbaru Bank Indonesia Menjelang Natal dan Tahun Baru

Bank Indonesia atau BI menyesuaikan jadwal kegiatan operasional selama Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2023. Simak detailnya berikut ini.


Terpopuler Bisnis: Daftar 172 Obat Sirup yang Kembali Diedarkan, Ratusan Triliun Diklaim Guyur IKN

3 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Daftar 172 Obat Sirup yang Kembali Diedarkan, Ratusan Triliun Diklaim Guyur IKN

Berita terpopuler ekonomi dimulai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menyatakan 172 produk kembali diedarkan.


Kemenkeu Bakal Berdiskusi dengan ESDM Ihwal Pengadaan Rice Cooker Gratis

3 hari lalu

Kemenkeu Bakal Berdiskusi dengan ESDM Ihwal Pengadaan Rice Cooker Gratis

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mengajak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berdiskusi soal rencana pembagian rice cooker untuk masyarakat.


10 Produk Ekspor Indonesia Paling Laris di Luar Negeri

3 hari lalu

10 Produk Ekspor Indonesia Paling Laris di Luar Negeri

Berikut 10 produk ekspor Indonesia paling laris di dunia mulai dari batu bara, minyak sawit, hingga kembang gula dengan nilai miliaran dolar AS.


Terkini Bisnis: Jokowi Ungkap Ada Ekspor Paksa, Kereta Api dengan Rute Terpanjang

3 hari lalu

Terkini Bisnis: Jokowi Ungkap Ada Ekspor Paksa, Kereta Api dengan Rute Terpanjang

Berita terkini ekonomi bisnis hingga Jumat sore, 2 Desember 2022 antara lain Presiden Jokowi menyebutkan di zaman modern ini ada upaya ekspor paksa.