Susun Aturan Baru, Kemenhub Sebut Kisaran Tarif Ojek Online

Reporter

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi ketika memberi keterangan kepada wartawan di Restoran Es Teler 77, Melawai, Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Senin, 11 Desember 2017. Tempo/Zara Amelia Adlina

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setyadi menyebut tarif sebagai salah satu hal yang bakal diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang ojek online. Budi mengatakan kisaran tarif atas dan bawah ojek online bakal lebih rendah dari tarif atas dan bawah dari taksi online.

Baca juga: Susun Aturan Ojek Online, Kemenhub Undang 97 Aliansi Driver Selasa

Saat ini, tarif untuk taksi online berkisar di rentang Rp 3.500 hingga Rp 6.500 per kilometer. "Berarti di bawahnya itu bisa Rp 2.500, bisa juga Rp 2.000 per kilometer," ujar Budi di Aeon Mall, Cakung, Jakarta, Ahad,6 Januari 2019. 

Namun, Budi masih belum bisa memastikan berapa tarif pasti untuk ojek online pasca keluarnya beleid anyar itu. Yang pasti, ia menegaskan tarif itu mesti di bawah tarif angkutan roda empat. "Harus di bawah mobil, masak sama."

Kementerian Perhubungan akan mengundang 97 aliansi pengemudi ojek online di Jakarta untuk membicarakan rancangan beleid itu pada Selasa, 8 Januari 2019. "Jadi kami mengundang 97 aliansi menunjuk perwakilan untuk merespon regulasinya mau seperti apa," kata Budi.

Budi mengatakan masukan dari para pengemudi ojek online sangat diperlukan. Ia menegaskan pemerintah tidak bakal secara sepihak membuat aturan untuk pengemudi ojek online. "Kami berpihak kepada rekan-rekan semua."

Kementerian Perhubungan sebenarnya sudah menyusun rancangan peraturan tersebut. Sehingga, langkah berikutnya adalah menampung masukan dari pihak-pihak terkait seperti pengemudi ojek online dan pihak aplikator. 

Sejauh ini, Budi merasa peraturan itu sudah cukup lengkap. Namun ia tetap menunggu respons dari masyarakat. Selain tarif, Budi menyebut beleid itu juga akan berisi soal aturan suspensi, serta persoalan keselamatan dan keamanan pengemudi.

Budi menyebut draft aturan ojek online itu bisa kelar dalam satu bulan. Namun untuk menerbitkannya masih perlu mekanisme lagi, misalnya untuk mengundangkannya dengan Menteri Perhubungan dan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

"Kalau cepat ya, prediksi saya bulan tiga atau empat (Maret atau April) sudah bisa, tergantung dalam peralihan itu apakah ada penyesuaian lagi atau tidak, akan kita lihat," kata Budi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan Peraturan Menteri Perhubungan soal ojek online rampung dalam sebulan ke depan. "Saya harapkan dalam satu bulan, iya (Februari)," ujar Budi Karya.

Kendati menargetkan beleid tersebut segera rampung, Budi memastikan pemerintah akan berkomunikasi dengan berbagai pihak yang terkait, misalnya asosiasi ojek online maupun aplikator untuk meminta masukan terkait aturan tersebut. 






34 Bus Listrik Bekas KTT G20 Bakal Beroperasi di Surabaya

1 jam lalu

34 Bus Listrik Bekas KTT G20 Bakal Beroperasi di Surabaya

Kementerian Perhubungan (Kemenhbu) telah mengirimkan bus listrik bekas Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 ke Kota Surabaya.


3,62 Juta Penumpang Pesawat pada Libur Akhir Tahun, Ini Cara Kemenhub Pastikan Keselamatan

6 jam lalu

3,62 Juta Penumpang Pesawat pada Libur Akhir Tahun, Ini Cara Kemenhub Pastikan Keselamatan

Kemenhub memastikan aspek keselamatan transportasi udara telah terpenuhi. Kementerian telah melakukan kegiatan ramp check atau inspeksi pesawat.


Tekan Kecelakaan, Kemenhub Kembali Anjurkan Penggunaan Stiker Pemantul Cahaya

7 jam lalu

Tekan Kecelakaan, Kemenhub Kembali Anjurkan Penggunaan Stiker Pemantul Cahaya

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali menggaungkan penggunaan stiker pemantul cahaya untuk menekan risiko kecelakaan.


KCIC Minta Konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diperpanjang jadi 80 Tahun, Ini Sebabnya

15 jam lalu

KCIC Minta Konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diperpanjang jadi 80 Tahun, Ini Sebabnya

KCIC meminta pemerintah memperpanjang masa konsesi pengelolaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dari 50 tahun menjadi 80 tahun.


Kemenhub Garap Proyek di Stasiun Manggarai, 40 Perjalanan KRL Jabodetabek Besok Malam Dibatalkan

21 jam lalu

Kemenhub Garap Proyek di Stasiun Manggarai, 40 Perjalanan KRL Jabodetabek Besok Malam Dibatalkan

Kemenhub tengah mengerjakan proyek switch over atau SO-6 di Stasiun Manggarai. Dampaknya, 40 perjalanan KRL Jabodetabek dibatalkan.


MRT Jakarta Fase 4 Rute Fatmawati-Kampung Rambutan Dibangun 2025, Gandeng Korsel

2 hari lalu

MRT Jakarta Fase 4 Rute Fatmawati-Kampung Rambutan Dibangun 2025, Gandeng Korsel

Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan MRT Fase 4 sepenuhnya berada di bawah tanah


Jelang Natal dan Tahun Baru, 31 Rute Penerbangan di Riau dan Papua Beroperasi Kembali

2 hari lalu

Jelang Natal dan Tahun Baru, 31 Rute Penerbangan di Riau dan Papua Beroperasi Kembali

Kemenhub membuka kembali 31 rute angkutan udara perintis untuk meningkatkan layanan penerbangan menjelang Natal dan Tahun Baru 2023.


Tujuh Kebijakan Kemenhub Siapkan Angkutan Laut 3Hadapi Periode Natal dan Tahun Baru

2 hari lalu

Tujuh Kebijakan Kemenhub Siapkan Angkutan Laut 3Hadapi Periode Natal dan Tahun Baru

Kemenhub membeberkan tujuh langkah persiapan angkutan laut guna menjaga keselamatan dan kelancaran angkutan Natal 2022


Truk ODOL Dilarang Beroperasi Mulai 2023, Apindo: Butuh Transisi, Kalau Tidak Bisa Chaos

3 hari lalu

Truk ODOL Dilarang Beroperasi Mulai 2023, Apindo: Butuh Transisi, Kalau Tidak Bisa Chaos

Pengusaha khawatir kebijakan ODOL tanpa transisi dapat menimbulkan kekacauan yang mengganggu aktivitas usaha.


Kemenhub Akan Batasi Operasional Kendaraan Barang saat Angkutan Natal dan Tahun Baru

3 hari lalu

Kemenhub Akan Batasi Operasional Kendaraan Barang saat Angkutan Natal dan Tahun Baru

Kemenhub membatasi lalu-lintas angkutan barang mulai Kamis, 22 Desember 2022.