TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun dua Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Jorong Tawakal dan Tawakal Baru, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, untuk meningkatkan ketersediaan akses sanitasi.
Baca juga: Proyek Bendungan Bendo Ditargetkan Selesai Akhir 2019
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rilis yang diterima di Jakarta, Minggu, 6 Januari 2019, menjelaskan masalah sanitasi bukan semata masalah ketersediaan infrastruktur, namun juga sangat bergantung pada pola perilaku hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan.
"Persepsi masyarakat untuk menjaga kesehatan lingkungan masih belum menjadi kebutuhan. Praktik buang air besar (BAB) sembarangan juga masih terjadi di beberapa tempat," ucapnya.
Ia memaparkan pembangunan dua IPAL di Dharmasraya, Sumatera Barat, adalah melalui Program Sanitasi Berbasis Masyarakat pada 2018.
Selain itu, kedua IPAL tersebut kini sudah dimanfaatkan sebagai tempat penampungan dan pengolahan limbah komunal bagi sebanyak 103 rumah.
Dalam pelaksanaannya, Kementerian PUPR melalui Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sumatera Barat, Ditjen Cipta Karya, melibatkan Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat dengan membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan pendampingan dari tenaga fasilitator.
Keterlibatan masyarakat sejak dari tahapan perencanaan dengan melakukan rembuk warga serta melibatkan kaum perempuan.
Pembangunan IPAL di Jorong Tawakal dikerjakan bersama KSM Maju Jaya telah melayani sebanyak 50 sambungan rumah. Sementara di Jorong Tawakal Baru, pembangunan IPAL untuk 53 sambungan rumah dikerjakan bersama KSM Multi Guna.
Manfaat lainnya dari pembangunan IPAL ini adalah area IPAL dilakukan penataan dengan paving blok dan cat warna warni sehingga dapat menjadi tempat bermain anak dan ruang baca di Jorong Tawakal.
Sementara di Jorong Tawakal Baru dimanfaatkan sebagai ruang terbuka publik dan dibuat bangunan serbaguna. Kedua IPAL dibangun dengan dana APBN 2018 masing-masing senilai Rp525 juta.
Dalam penyediaan infrastruktur sanitasi untuk mencapai 100 persen sanitasi aman secara nasional pada 2019, tidak bisa hanya dibebankan melalui dana APBN.
Menurut Kementerian PUPR, secara nasional, cakupan akses sanitasi aman 2014 sebesar 61 persen dan mengalami peningkatan menjadi 69 persen tahun 2018. Pada 2019, cakupan sanitasi aman di Indonesia ditargetkan meningkat menjadi 71 persen.
ANTARA
