TEMPO.CO, Jakarta - Setelah beberapa kali calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mengkritik soal pengelolaan utang yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi, Kementerian Keuangan angkat bicara.
Baca: Prabowo Sebut RI Miskin seperti Haiti, Apa Data Bank Dunia?
Yang terbaru adalah pernyataan Sandiaga soal setiap bayi yang baru lahir telah dibebani utang Rp 13 juta. Pekan lalu Sandiaga mengutip data tersebut pernah disebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Menanggapi hal itu, Kementerian Keuangan menyebutkan pembahasan soal utang adalah hal yang wajar. "Utang dalam suatu negara bukanlah hal yang tabu," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti melalui pesan tertulis kepada Tempo, Sabtu malam, 5 Januari 2019.
Nufransa berpendapat utang akan memberikan hasil yang produktif dan dapat menambah penghasilan sepanjang digunakan untuk hal yang bisa meningkatkan kapasitas. Ia lantas menganalogikan sebuah perusahaan yang memiliki pabrik.
Bila perusahaan itu berutang untuk membeli mesin di pabriknya atau membeli tanah dan bangunan untuk menambah pabrik baru, maka hal itu akan positif. Pasalnya utang akan meningkatkan kapasitas produksi yang akan menambah pendapatan pabrik tersebut.
Nufransa menyebutkan, beban utang pada sebuah perusahaan tidak bisa dihitung dari berapa jumlah pegawainya, tapi dilihat dari pendapatan operasionalnya. "Hampir seluruh negara di dunia memiliki utang dengan jumlah yang berbeda pada setiap negara, tergantung ukuran ekonominya, bukan dilihat dari jumlah penduduknya," katanya
Sandiaga Uno sebelumnya mengaku prihatin dengan tingginya nilai utang negara saat ini. Ia mengatakan saat ini setiap bayi yang baru lahir pun telah dibebani utang Rp 13 juta.
"Setiap bayi yang lahir, belum apa-apa, dia sudah dibebani utang Rp 13 juta. Ini yang ngomong ibu Sri Mulyani sendiri," ujar Sandiaga dalam rekaman video yang diunggah melalui akun Twitter-nya @sandiuno, Kamis, 3 Januari 2019.
Dalam video yang berkembang viral itu Sandiaga juga menyayangkan utang negara yang sangat besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu ia mengusulkan pembangunan tanpa dengan cara berutang adalah dengan mendorong kemitraan pemerintah dan swasta.
Atas pernyataan Sandiaga itu, Nufransa juga menyatakan bahwa penghitungan utang perkapita tidak ada hubungannya dengan kemampuan membayar utang. Kemampuan membayar utang dilihat dari penghasilannya, dimana dalam suatu negara dinamakan Produk Domestik Bruto (PDB).
Oleh karena itu, kata Nufransa, indikator penting dan digunakan secara luas oleh setiap negara dalam mengukur tingkat keamanan berutang dan pengambilan kebijakan adalah rasio utang per PDB. Rasio ini membandingkan jumlah utang yang dimiliki Pemerintah dengan size perekonomian suatu negara.
Rasio utang per PDB menunjukkan indikasi kemampuan membayar dari suatu negara atas utang yang dimilikinya. Rasio ini, kata Nufransa, menjadi salah satu indikator yang harus dipatuhi Pemerintah dan diatur dalam Undang-undang no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Baca: Sri Mulyani Jawab Kritik Prabowo Soal Ketimpangan
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pada akhir November 2018 utang Pemerintah Indonesia tercatat sebesar Rp 4.396 triliun, sementara rasio utang per PDB tercatat sebesar 29,9 persen. "Masih jauh di bawah 60 persen sebagaimana ketentuan Undang-undang no 17 tahun 2003," tutur Nufransa. "Hal ini menunjukkan bahwa utang Indonesia aman dan mampu dibayar kembali."
Simak berita lainnya terkait Prabowo hanya di Tempo.co.
