Prabowo dan Sandiaga Kritik Utang, Begini Penjelasan Kemenkeu

Utang Luar Negeri

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah beberapa kali calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mengkritik soal pengelolaan utang yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi, Kementerian Keuangan angkat bicara.

Baca: Prabowo Sebut RI Miskin seperti Haiti, Apa Data Bank Dunia?

Yang terbaru adalah pernyataan Sandiaga soal setiap bayi yang baru lahir telah dibebani utang Rp 13 juta. Pekan lalu Sandiaga mengutip data tersebut pernah disebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menanggapi hal itu, Kementerian Keuangan menyebutkan pembahasan soal utang adalah hal yang wajar. "Utang dalam suatu negara bukanlah hal yang tabu," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti melalui pesan tertulis kepada Tempo, Sabtu malam, 5 Januari 2019.

Nufransa berpendapat utang akan memberikan hasil yang produktif dan dapat menambah penghasilan sepanjang digunakan untuk hal yang bisa meningkatkan kapasitas. Ia lantas menganalogikan sebuah perusahaan yang memiliki pabrik.

Bila perusahaan itu berutang untuk membeli mesin di pabriknya atau membeli tanah dan bangunan untuk menambah pabrik baru, maka hal itu akan positif. Pasalnya utang akan meningkatkan kapasitas produksi yang akan menambah pendapatan pabrik tersebut.

Nufransa menyebutkan, beban utang pada sebuah perusahaan tidak bisa dihitung dari berapa jumlah pegawainya, tapi dilihat dari pendapatan operasionalnya. "Hampir seluruh negara di dunia memiliki utang dengan jumlah yang berbeda pada setiap negara, tergantung ukuran ekonominya, bukan dilihat dari jumlah penduduknya," katanya

Sandiaga Uno sebelumnya mengaku prihatin dengan tingginya nilai utang negara saat ini. Ia mengatakan saat ini setiap bayi yang baru lahir pun telah dibebani utang Rp 13 juta.

"Setiap bayi yang lahir, belum apa-apa, dia sudah dibebani utang Rp 13 juta. Ini yang ngomong ibu Sri Mulyani sendiri," ujar Sandiaga dalam rekaman video yang diunggah melalui akun Twitter-nya  @sandiuno, Kamis, 3 Januari 2019.

Dalam video yang berkembang viral itu Sandiaga juga menyayangkan utang negara yang sangat besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur.  Oleh karena itu ia mengusulkan pembangunan tanpa dengan cara berutang adalah dengan mendorong kemitraan pemerintah dan swasta. 

Atas pernyataan Sandiaga itu, Nufransa juga menyatakan bahwa penghitungan utang perkapita tidak ada hubungannya dengan kemampuan membayar utang. Kemampuan membayar utang dilihat dari penghasilannya, dimana dalam suatu negara dinamakan Produk Domestik Bruto (PDB).

Oleh karena itu, kata Nufransa, indikator penting dan digunakan secara luas oleh setiap negara dalam mengukur tingkat keamanan berutang dan pengambilan kebijakan adalah rasio utang per PDB. Rasio ini membandingkan jumlah utang yang dimiliki Pemerintah dengan size perekonomian suatu negara.

Rasio utang per PDB menunjukkan indikasi kemampuan membayar dari suatu negara atas utang yang dimilikinya. Rasio ini, kata Nufransa, menjadi salah satu indikator yang harus dipatuhi Pemerintah dan diatur dalam Undang-undang no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Baca: Sri Mulyani Jawab Kritik Prabowo Soal Ketimpangan

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pada akhir November 2018 utang Pemerintah Indonesia tercatat sebesar Rp 4.396 triliun, sementara rasio utang per PDB tercatat sebesar 29,9 persen. "Masih jauh di bawah 60 persen sebagaimana ketentuan Undang-undang no 17 tahun 2003," tutur Nufransa. "Hal ini menunjukkan bahwa utang Indonesia aman dan mampu dibayar kembali."

Simak berita lainnya terkait Prabowo hanya di Tempo.co.






Jokowi Diminta Segera Deklarasikan Darurat Iklim di Indonesia

9 jam lalu

Jokowi Diminta Segera Deklarasikan Darurat Iklim di Indonesia

Dengan adanya deklarasi krisis iklim oleh Presiden Jokowi maka bisa ada sinergi antarkementerian dan lembaga dalam penanganannya.


Soal Calon Presiden di Pilpres 2024, KIB: Belum Ada yang Diendorse Jokowi

11 jam lalu

Soal Calon Presiden di Pilpres 2024, KIB: Belum Ada yang Diendorse Jokowi

KIB akan meminta pandangan Presiden Jokowi soal nama calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung untuk Pilpres 2024.


Jokowi Sedih Lihat Masyarakat Sakit, tapi Berobat ke Luar Negeri

11 jam lalu

Jokowi Sedih Lihat Masyarakat Sakit, tapi Berobat ke Luar Negeri

Jokowi menjelaskan, aliran uang masyarakat untuk berobat ke luar negeri mencapai Rp110 triliun.


KIB Golkar, PAN dan PPP Gelar Pertemuan 14 Agustus di Surabaya, Belum Akan Deklarasi Capres

13 jam lalu

KIB Golkar, PAN dan PPP Gelar Pertemuan 14 Agustus di Surabaya, Belum Akan Deklarasi Capres

Menurut Airlangga, pertemuan KIB di Surabaya akan menggodok visi misi dan program yang akan ditawarkan KIB di Pilpres 2024 mendatang.


KIB Bakal Minta Pendapat Jokowi soal Capres 2024

13 jam lalu

KIB Bakal Minta Pendapat Jokowi soal Capres 2024

Tiga pucuk pimpinan partai KIB, Airlangga Hartarto (Golkar), Zulkifli Hasan (PAN) dan Suharso Monoarfa (PPP) tidak mau menjawab soal Capres 2024


Rekrutmen PPSU Diperketat Imbas Viral Penganiayaan di Jalan Kemang Dalam Jaksel

1 hari lalu

Rekrutmen PPSU Diperketat Imbas Viral Penganiayaan di Jalan Kemang Dalam Jaksel

Tindakan kekerasan anggota PPSU yang dipicu kecemburuan dan emosi itu disebut Riza Patria tidak bisa ditoleransi dan barbar.


Viral Petugas PPSU Tendang dan Tabrak Perempuan, Kapolsek Mampang; Didamaikan Kelurahan

1 hari lalu

Viral Petugas PPSU Tendang dan Tabrak Perempuan, Kapolsek Mampang; Didamaikan Kelurahan

Kronologi peristiwa kekerasan yang dilakukan petugas PPSU itu terjadi pada Senin, 8 Agustus 2022 pada pukul 12.30.


Erick Thohir: Pelabuhan Terminal Kijing Harus Dimanfaatkan Secara Optimal

1 hari lalu

Erick Thohir: Pelabuhan Terminal Kijing Harus Dimanfaatkan Secara Optimal

Erick Thohir ikut menyaksikan peresmian pelabuhan Terminal Kijing oleh Presiden Jokowi di Kabupaten Mempawah, Pontianak, Kalimantan Barat.


Terkini Bisnis: Pelita Air Tambah Pesawat Airbus, Rupiah Bergerak Fluktuatif

1 hari lalu

Terkini Bisnis: Pelita Air Tambah Pesawat Airbus, Rupiah Bergerak Fluktuatif

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa siang, 9 Agustus 2022 tentang Pelita Air tambah pesawat tipe Airbus A320.


Jokowi Minta Penuntasan Kasus Kematian Brigadir J: Jangan Ragu dan Ditutupi

1 hari lalu

Jokowi Minta Penuntasan Kasus Kematian Brigadir J: Jangan Ragu dan Ditutupi

Jokowi meminta pengusutan kasus kematian Brigadir J tidak ditutupi dan dihalangi. Agar kepercayaan dari masyarakat tidak menurun.