Beleid Pembatasan Kantong Plastik Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Ilustrasi kantong plastik. thisbluemind.com

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah pusat masih menggodok beleid untuk membatasi penggunaan kantong plastik. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rosa Vivien Ratnawati mengatakan, draf Peraturan Menteri itu ditargetkan rampung dibahas pada tahun ini.

Baca: Pengusaha Menolak Larangan Penggunaan Kantong Plastik

Kendati demikian, sejumlah pemerintah daerah telah mengeluarkan perangkat hukum untuk membatasi penggunaan kanting plastik. Beberapa pemerintah daerah itu antara lain Kota Bogor, Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan dan Kota Denpasar. 

Rosa menjelaskan, menurut catatan KLHK jumlah timbulan sampah secara nasional sebesar 175 ribu per hari. Angka itu setara 64 juta ton per tahun jika menggunakan asumsi sampah yang dihasilkan setiap orang per hari sebesar 0,7 kilogram. Dilihat dari komposisinya, sampah plastik berkontribusi sebesar 15 persen terhadap total jumlah timbulan sampah nasional.

Adapun jenis sampah yang paling dominan dihasilkan yakni sampah organik berupa sisa makanan dan sisa tumbuhan. Sementara 10 persen merupakan sampah kertas dan sisanya terdiri atas logam, karet, kain, kaca dan lain-lain.

Berdasarkan hasil studi KLHK 2008 di beberapa kota, pola pengelolaan sampah di Indonesia terbanyak dilakukan dengan diangkut dan ditimbun di TPA sebesar 69 persen. Sisanya, dikubur 10 persen, dikompos dan didaur ulang 7 persen, dibakar 5 persen, dibuang ke sungai 3 persen dan 7 persen tidak terkelola.

Rosa mengatakan, perumusan draf Peraturan Menteri tentang pengurangan penggunaan kantong plastik merupakan bagian dari gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Selain merumuskan rancangan kebijakan tersebut, KLHK juga memberikan pendampingan kepada daerah untuk melakukan upaya pengurangan sampah plastik.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, target sampah terkurangi sebesar 20 persen dan tertangani sebesar 75 persen pada tahun ini. Sementara dalam Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017, target sampah yang terkurangi adalah sebesar 30 persen dan tertangani sebesar 70 persen pada 2025.

Koordinator Nasional Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik Rahyang Nusantara menambahkan, bauran kebijakan yang tepat diyakini dapat mematahkan prediksi World Economic Forum (WEF) 2016 yang menyatakan pada 2050 sampah di lautan akan lebih berat dari jumlah ikan. Hal tersebut dengan catatan bahwa masyarakat dunia tidak kunjung mengubah pola konsumsi sampah plastik.

Sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia, perubahan pola konsumsi plastik masyarakat Indonesia akan sangat berpengaruh terhadap masa depan kelestarian lingkungan, khususnya laut. "Tren pelarangan kantong plastik akan meningkat pada tahun-tahun mendatang. Ada beberapa provinsi dan kabupaten dan kota yang akan mulai melakukan hal yang sama," ujar Rayhang.

Baca: Menteri Susi: Lebih Bagus Plastik Dilarang Sebab Sudah Gawat

Rahyang menyatakan regulasi tanpa edukasi akan menjadi pincang. Menurutnya, sosialisasi mengenai gaya hidup ramah lingkungan adalah kunci utama keberhasilan mengurangi penggunaan kantong plastik.

BISNIS






Tarif Baru Masuk Pulau Komodo Rp 3,75 Juta Akan Tetap Berlaku Tahun Depan

8 hari lalu

Tarif Baru Masuk Pulau Komodo Rp 3,75 Juta Akan Tetap Berlaku Tahun Depan

Rencana kenaikan tarif masuk pulau Komodo itu mendapat protes dari warga setempat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata.


KLHK Sebut Polusi Udara Jakarta Turun, Kendaraan Buruk Baku Mutu Emisi Kena Tambahan Pajak

18 hari lalu

KLHK Sebut Polusi Udara Jakarta Turun, Kendaraan Buruk Baku Mutu Emisi Kena Tambahan Pajak

KLHK menyebutkan kendaraan bermotor yang melebihi baku mutu emisi dikenakan tambahan pajak pencemaran lingkungan.


Apa Itu Plastik HDPE: Diklaim Lebih Ramah Lingkungan?

19 Agustus 2022

Apa Itu Plastik HDPE: Diklaim Lebih Ramah Lingkungan?

Plastik HDPE memiliki karakteristik sedikit buram dan transparan serta elastis. Plastik ini tak tembus air, tidak berbau, tahan panas dan benturan.


182,7 Miliar Kantong Plastik Dipakai di Indonesia Setiap Tahun

3 Juli 2022

182,7 Miliar Kantong Plastik Dipakai di Indonesia Setiap Tahun

Data dari Making Oceans Plastic Free (2017) menyatakan rata-rata ada 182,7 miliar kantong plastik digunakan di Indonesia setiap tahunnya.


UB Kukuhkan Siti Nurbaya Menjadi Profesor Kehormatan

27 Juni 2022

UB Kukuhkan Siti Nurbaya Menjadi Profesor Kehormatan

Senat Akademik Universitas Brawijaya (UB) mengukuhkan Siti Nurbaya Bakar, sebagai Profesor Kehormatan dalam bidang Ilmu Manajemen Sumber Daya Alam.


Krisis Pangan Dunia, Jokowi Cerita Dihubungi PM yang Minta Minyak Goreng

14 Juni 2022

Krisis Pangan Dunia, Jokowi Cerita Dihubungi PM yang Minta Minyak Goreng

Jokowi menyatakan sempat dihubungi perdana menteri sebuah negara yang meminta Indonesia mengekspor minyak goreng ke sana.


Hadiah Kalpataru untuk Pelestari Hutan di Kaki Gunung Lemongan

6 Juni 2022

Hadiah Kalpataru untuk Pelestari Hutan di Kaki Gunung Lemongan

Kisah peraih Kalpataru ketegori Perintis Lingkungan: 26 tahun lalu prihatin hutan hanya ilalang yang silih berganti terbakar dan longsor.


Jaringan Independen Khawatir Hutan Jawa Dibuka untuk Jalan Tol

4 Juni 2022

Jaringan Independen Khawatir Hutan Jawa Dibuka untuk Jalan Tol

Jaringan Pengawas Independen Kehutanan mempertanyakan langkah pemerintah menerbitkan aturan mengenai pengelolaan khusus kawasan Hutan Jawa.


Bayi Hidup dalam Kantong Plastik Ditemukan Warga di Tepi Kali Ciliwung

2 Juni 2022

Bayi Hidup dalam Kantong Plastik Ditemukan Warga di Tepi Kali Ciliwung

Warga Jalan Inspeksi Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, menemukan bayi perempuan di tepi Kali Ciliwung.


Rawan Konflik, Serikat Pekerja Perhutani Tolak SK KLHK Soal Hutan Jawa

29 Mei 2022

Rawan Konflik, Serikat Pekerja Perhutani Tolak SK KLHK Soal Hutan Jawa

SK KLHK itu mengatur hutan negara yang berlokasi di Jawa di bawah Perhutani akan diambil alih untuk dikelola secara khusus.