BPKN Minta BPJS Kesehatan Pulihkan Operasional Layanan Kesehatan

Suasana ruang pendaftaran pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe D Kembangan, Jakarta Barat penuh oleh pasien yang ingin berobat atau mengurus surat rujukan ke rumah sakit dengan tipe yang lebih tinggi. Rabu, 3 Oktober 2018. Tempo/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN ikut berkomentar mengenai keputusan BPJS Kesehatan untuk memutus kontrak terhadap sejumlah rumah sakit (RS) pada awal Januari 2019. Akibat kebijakan putus kontrak ini, banyak RS berpotensi tak bisa memberikan layanan kesehatan kepada para pengguna BPJS Kesehatan pada awal Januari 2019.

Baca: Satu Rumah Sakit di Depok Putus Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan

Ketua BPKN Ardiansyah Parman meminta kepada Kementerian Keuangan dan BPJS Kesehatan untuk bisa memulihkan layanan kesehatan ini. Sebab hal ini tentu sangat berpotensi merugikan masyarakat pengguna BPJS Kesehatan. 

"Karena itu BPKN meminta Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk segera melakukan pemulihan operasional pelayanan termasuk exit strategy bagi keberlangsungan pelayanan kesehatan, sehingga pasien bisa mendapatkan pelayanan optimal dari BPJS," kata Ardiansyah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu 5 Januari 2019.

Sebelumnya, beberapa rumah sakit dikabarkan diputus kontrak kerja sama oleh BPJS Kesehatan karena tidak bisa memenuhi standar akreditasi layanan atau tidak memenuhi syarat rekredensialing. Selain itu, RS yang diputus kontraknya tersebut juga disebut-sebut belum mengantongi surat izin operasional hingga awal Januari 2019. Akibatnya beberapa rumah sakit tidak bisa memberikan pelayanan kesehatan khusus kepada pasien BPJS Kesehatan. 

Ardiansyah juga meminta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan kewajiban mengenai tunggakan BPJS kepada RS. Selain itu, juga memberikan kepastian reimbursement BPJS untuk memastikan keberlangsungan operasional RS dalam melayani pasien BPJS. Pemerintah juga perlu segera membenahi sistem dan manajemen pengelolaan BPJS serta segera memenuhi persyaratan perizinan dan akreditasi.

Baca: RS Swasta di Bogor Kecewa Pemutusan Kerja Sama BPJS Kesehatan

Dalam keteranganya, BPKN juga menyayangkan terjadinya insiden pelayanan pasien BPJS yang terganggu karena tak segera ditangani oleh RS sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009. Karena itu, BPKN melihat perlunya perbaikan secara menyeluruh mengenai hal ini bukan secara tambal sulam.

Mengenai kejadian ini, Ardiansyah mengatakan, BPKN akan fokus pada pengembalian pelayanan kesehatan BPJS supaya tidak terganggu terutama pada pasien kritis. Dia meminta kepada para pasien yang tidak dilayani oleh RS supaya segera mengadukan kepada BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan atau BPKN terdekat.

"Kami juga meminta supaya pasien BPJS Mandiri supaya segera melunasi tunggakan iuran bulanan untuk membantu aliran kas sehingga keberlangsungan pelayanan RS kepada pasine bisa terus berlangsung," kata Ardiansyah.






Menkes Blak-blakan Soal BPJS Kesehatan, Benarkah Hanya untuk Orang Miskin?

3 jam lalu

Menkes Blak-blakan Soal BPJS Kesehatan, Benarkah Hanya untuk Orang Miskin?

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin blak-blakan membeberkan pandangannya soal layanan BPJS Kesehatan yang belakangan memicu kontroversi.


Dirut BPJS Kesehatan Terpilih Jadi Pemimpin Terpopuler di Media Sosial

17 jam lalu

Dirut BPJS Kesehatan Terpilih Jadi Pemimpin Terpopuler di Media Sosial

Hasil ini didapatkan berdasarkan data pemantauan media sosial oleh PR Indonesia bekerja sama dengan Indonesia Indicator.


Program Rehab Mudahkan Peserta JKN Bayar Tunggakan

17 jam lalu

Program Rehab Mudahkan Peserta JKN Bayar Tunggakan

Program Rehab memberikan keringanan dan kemudahan bagi peserta yang menunggak membayar iuran BPJS Kesehatan.


BPJS Kesehatan Pastikan Jaminan Kesehatan bagi Hakim dan ASN di Institusi Peradilan

17 jam lalu

BPJS Kesehatan Pastikan Jaminan Kesehatan bagi Hakim dan ASN di Institusi Peradilan

Kepastian tersebut tertuang dalam nota kesepahaman per 8 November 2022.


BPJS Kesehatan Terapkan Simplifikasi untuk Sembilan Kondisi Ini

17 jam lalu

BPJS Kesehatan Terapkan Simplifikasi untuk Sembilan Kondisi Ini

Pasien untuk sembilan jenis perawatan semakin mudah mengurus rujukan dan memperpanjanga masa rujukan.


Bidan Maidiana, Belasan Tahun Mengabdi di Pedalaman

18 jam lalu

Bidan Maidiana, Belasan Tahun Mengabdi di Pedalaman

Untuk mencapai Desa Seumirah tempatnya mengabdi harus melintasi hutan, jalan berbatu, dan sungai.


Perjuangan Siti Ramlah, Ibu Tangguh dengan 2 Anak Pengidap Talasemia

19 jam lalu

Perjuangan Siti Ramlah, Ibu Tangguh dengan 2 Anak Pengidap Talasemia

Putra pertama menjalani pengobatan selama 18 tahun hingga berpulang. Ternyata anak bungsunya mengalami gejala serupa.


Pengalaman Pengemudi Ojek Online Kerap Tertolong JKN

20 jam lalu

Pengalaman Pengemudi Ojek Online Kerap Tertolong JKN

Restu sempat beberapa kali harus rawat inap dan menjalan operasi di rumah sakit. Semuanya gratis karena program JKN.


Pemkab Klungkung Terus Berinovasi Meningkatkan Pelayanan Kesehatan

20 jam lalu

Pemkab Klungkung Terus Berinovasi Meningkatkan Pelayanan Kesehatan

Berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan, Pemkab Klungkung meluncurkan Program Rujuk Balik di Rumah Saja, menyediakan ambulans laut dan menerapkan sistem global budget.


Perawat RS Bhayangkara: Ratusan Pasien Cuci Darah Terbantu Program JKN

23 jam lalu

Perawat RS Bhayangkara: Ratusan Pasien Cuci Darah Terbantu Program JKN

Biaya cuci darah dalam setahun mencapai ratusan juta rupiah. Peserta JKN tak perlu membayar sepeser pun.