Subsidi Energi 2018 Membengkak, Jonan: Penerimaan Juga Naik Banyak

Menteri ESDM Ignasius Jonan saat memberi sambutan dalam International Business Summit 2018 Ikatan Alumni ITS, Rabu 28 November 2018. Foto/Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengakui bahwa besar subsidi energi tahun 2018 membengkak ketimbang tahun sebelumnya. "Memang jumlahnya lebih besar, kalau lihat 2017, subsidi energi itu Rp 97,6 triliun dan 2018 Rp 153,5 triliun," ujar dia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 4 Januari 2018.

BACA: Pertamina Olah Minyak Kelapa Sawit Jadi Bahan Bakar Ramah Lingkungan

Namun, Jonan menyebut subsidi tersebut sejatinya didanai oleh penerimaan di sektor energi. Adapun penerimaan sektor energi pada tahun 2018 juga melambung di atas target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp 217,5 triliun. Target Penerimaan Negara Bukan Pajak di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Rp 120,5 triliun. 

"Penerimaan naiknya banyak dari Rp 120,5 triliun jadi RP 217,5 triliun," kata Jonan. "Jadi penerimaan negaranya naik hampir Rp 100 triliun." 

Jonan mengatakan kenaikan PNBP sektor ESDM itu disumbang hampir oleh seluruh sektor di kementeriannya. Bahkan, ia menyebut ada kenaikan penerimaan dari semua lini. Berdasarkan data Kementerian ESDM, penerimaan sebesar Rp 217,5 triliun itu disumbang paling banyak dari sektor minyak dan gas.

BACA: Jonan Sebut Tak Bakal Naikkan Tarif Listrik dan Harga BBM di 2019

Sektor migas mencatatkan penerimaan sebesar Rp 163,4 triliun dari target awal Rp 86,5 triliun. Selanjutnya, penerimaan disumbang sektor mineral dan batubara dengan angka Rp 50 triliun dari target semula sebesar Rp 32,1 triliun. Sektor dengan penerimaan yang terhitung kecil adalah Direktorat Energi Baru dan Terbarukan yang hanya mencetak Rp 2,3 triliun. "Karena memang targetnya jauh di bawah itu, hanya Rp 700 miliar," kata dia. Sementara sektor lainnya menyumbang Rp 1,8 triliun.

Kemarin, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan perubahan parameter kurs dan harga minyak mentah dari asumsi dalam APBN 2018 menjadi penyebab kelebihan belanja subsidi energi dari pagu yang telah ditetapkan. "Perubahan asumsi kurs dan ICP itu menyebabkan ada tambahan belanja subsidi energi," kata Askolani di Jakarta, Kamis, 3 Januari 2019.

Askolani menjelaskan kelebihan belanja subsidi energi terjadi karena terdampak oleh depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar 6,9 persen dan pergerakan harga minyak dunia yang terus berfluktuasi sepanjang 2018.

Realisasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga akhir tahun 2018 tercatat mencapai Rp 14.247 atau lebih tinggi dari asumsi Rp 13.400. Adapun harga minyak mentah Indonesia mencapai US$ 67,5 per barel atau lebih tinggi dari asumsi US$ 48 per barel.

Faktor lain dari kelebihan subsidi energi tersebut adalah pemerintah harus menanggung penyelesaian kurang bayar subsidi energi tahun 2017 kepada PT Pertamina sebesar Rp 12 triliun. Selain itu, setelah melalui proses audit, ada kurang bayar subsidi energi tahun 2017 ke PT PLN sebesar Rp3 triliun. "Kita melunasi itu setelah melalui sistematika dari hasil audit, nanti pembayaran dilakukan lewat APBN," kata Askolani.

Askolani juga menjelaskan penyebab lain dari kelebihan belanja subsidi energi adalah penyesuaian subsidi tetap solar dari Rp 500 per liter menjadi Rp 2.000 per liter untuk menyerap risiko kenaikan harga yang dapat mempengaruhi inflasi dan menekan daya beli masyarakat.

ANTARA






Hadapi Krisis 2023, Sri Mulyani: Belanja Ketahanan Pangan Naik Jadi Rp 104,2 T

2 jam lalu

Hadapi Krisis 2023, Sri Mulyani: Belanja Ketahanan Pangan Naik Jadi Rp 104,2 T

Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja negara pada tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 3.061,2 triliun.


Luhut: Subsidi Motor Listrik Berlaku Tahun Depan, Berapa Besarannya?

10 jam lalu

Luhut: Subsidi Motor Listrik Berlaku Tahun Depan, Berapa Besarannya?

Untuk saat ini, pemerintah baru menentukan besaran subsidi untuk pembelian motor listrik.


Xi Jinping Ingin Tingkatkan Kerja Sama Energi dengan Rusia

1 hari lalu

Xi Jinping Ingin Tingkatkan Kerja Sama Energi dengan Rusia

Presiden Cina Xi Jinping mengungkapkan kesediaannya menjalin kemitraan yang lebih erat dengan Rusia di bidang energi.


Mantan Presiden Rusia Curiga Hubungan Amerika dan Uni Eropa Retak

2 hari lalu

Mantan Presiden Rusia Curiga Hubungan Amerika dan Uni Eropa Retak

Mantan Presiden Rusia berpandangan hubungan Amerika dan Uni Eropa mulai memburuk karena Amerika dianggap ambil kesempatan dari krisis Ukraina.


Dinikmati Warga Kaya, Anwar Ibrahim Tinjau Pemberian Subsidi

3 hari lalu

Dinikmati Warga Kaya, Anwar Ibrahim Tinjau Pemberian Subsidi

Malaysia Anwar Ibrahim sedang mempertimbangkan program subsidi BBM, listrik, minyak goreng, gula yang selama ini diberikan ke seluruh warga.


Tahun Resesi 2023, Ini Daftar Sektor yang Berpotensi Bersinar di Pasar Saham

4 hari lalu

Tahun Resesi 2023, Ini Daftar Sektor yang Berpotensi Bersinar di Pasar Saham

Kinerja saham di Indonesia sepanjang tahun ini bervariasi, dengan sejumlah sektor mencetak kinerja unggul dan lainnya melemah.


OPEC Perkirakan Industri Migas Global Butuh Investasi USD 12 Triliun pada 2045

5 hari lalu

OPEC Perkirakan Industri Migas Global Butuh Investasi USD 12 Triliun pada 2045

OPEC melakukan kajian World Oil Outlook 2022 di Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC) beberapa waktu lalu.


BLT BBM Bakal Cair Lagi Desember, Berikut Cara Cek Penerima dan Penyalurannya

6 hari lalu

BLT BBM Bakal Cair Lagi Desember, Berikut Cara Cek Penerima dan Penyalurannya

BLT BBM merupakan subsidi untuk masyarakat yang diberikan setelah pemerintah mengerek harga Pertalite dan Solar.


Filipina Hapus Tarif Impor Kendaraan Listrik, Indonesia Kapan?

6 hari lalu

Filipina Hapus Tarif Impor Kendaraan Listrik, Indonesia Kapan?

Konsumen Filipina membayar Rp 329 juta hingga Rp 768,5 juta untuk membeli kendaraan listrik. Subsidi pembelian di Indonesia tengah digodok.


Pemerintah Hanya Penuhi 11 Persen Biaya Kebutuhan EBT, Bappenas Rencanakan Pendanaan Berikut

6 hari lalu

Pemerintah Hanya Penuhi 11 Persen Biaya Kebutuhan EBT, Bappenas Rencanakan Pendanaan Berikut

Bappenas menyebut anggaran pemerintah hanya dapat memenuhi 11 persen dari total kebutuhan pendanaan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).