Kemenperin Bidik Investasi Rp 130 Triliun di Tiga Industri Ini

Presiden Joko Widodo bersama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat acara Peresmian Pembukaan Indonesia Industrial Summit Tahun 2018 dan Peluncuran "Making Indonesia 4.0" di JCC, Senayan, Jakarta, 4 April 2018. Adapun kelima sektor tersebut, yaitu Industri Makanan dan Minuman, Industri Otomotif, Industri Elektronik, Industri Kimia, serta Industri Tekstil. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian memproyeksi nilai investasi yang akan masuk di industri kimia, farmasi dan tekstil (IKFT) sebesar Rp 130 triliun pada tahun 2019. Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka (IKTA) Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono yakin dengan penenaman modal sebelumnya, dapat memperdalam struktur sektor manufaktur di Indonesia sekaligus mensubstitusi produk impor.

 
“Di tahun politik ini, sejumlah investor jangka panjang masih tetap jalan. Kami berharap investasi itu turut mendongkrak pertumbuhan industri nasional,” kata Sigit dalam keterangan tertulis, Jumat, 4 Desember 2018.
 
Menurut Sigit, dari sektor IKFT, investasi di industri kimia diperkirakan paling besar nilainya karena tergolong padat modal dan membutuhkan teknologi tinggi. Selain itu, industri kimia dinilai berperan strategis sebagai sektor hulu lantaran produksinya dibutuhkan sebagai bahan baku oleh industri lain. “Sudah ada beberapa investor yang tertarik untuk ekspansi di industri hulu kimia. Misalnya dari Korea Selatan, yang hingga saat ini masih dalam tahap pembicaraan,” ujar dia.
 
Beberapa waktu lalu, kata Sigit, telah terealisasi pembangunan industri petrokimia untuk memproduksi naphtha cracker di Cilegon, Banten. Investasi tersebut merupakan komitmen PT Lotte Chemical Indonesia yang menggelontorkan dananya sebesar US$ 3,5 miliar untuk menghasilkan naphtha cracker sebanyak 2 juta ton per tahun.
 
Selain itu, kata dia, PT Chandra Asri Petrochemical menyuntik dana hingga US$ 5,4 miliar, yang di antaranya guna memproduksi naphtha cracker mencapai 2,5 juta ton per tahun. “Kami bertekad mendorong percepatan pembangunan kompleks petrokimia tersebut, sehingga akan mendukung pengurangan impor produk petrokimia minimal 50 persen," ujar Sigit.
 
Sigit juga berharap agar proyek itu lebih mengutamakan penggunaan komponen lokal dan melibatkan tenaga kerja dari dalam negeri. Dalam upaya memasok tenaga kerja yang kompeten, kata dia, Kemenperin bakal memfasilitasi pembanguan Politeknik Industri Petrokimia di Cilegon pada tahun 2019. Melalui program pelatihan dan pendidikan vokasi ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan operator atau tenaga kerja lainnya untuk industri petrokimia. “Pemerintah juga tengah berupaya memfasilitasi untuk pemberian tax holiday,” ujar Sigit.
 
Di samping itu, Sigit optimistis, pertumbuhan industri farmasi di Indonesia mampu menembus level 7-10 persen pada tahun 2019. Selain dipacu peningkatan investasi, kinerja positif industri farmasi terkatrol dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Program itu masih menjadi magnet bagi investor untuk menanamkan modalnya, karena meningkatkan demand,” kata dia.
 





Saham GoTo Diprediksi Terus Melemah, Bagaimana Nasib Investor?

1 jam lalu

Saham GoTo Diprediksi Terus Melemah, Bagaimana Nasib Investor?

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) terhempas dari daftar 10 besar emiten dengan kapitalisasi pasar besar (big cap)


Potensi KUHP Perburuk Iklim Investasi, Ekonom Beri Dua Catatan Merah

2 jam lalu

Potensi KUHP Perburuk Iklim Investasi, Ekonom Beri Dua Catatan Merah

Bhima Yudhistira memiliki dua catatan terhadap pasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berpotensi memperburuk iklim investasi di Indonesia.


PHK 1.300 Karyawan, Manajemen GoTo: Langkah Sulit, Tapi Demi Bisnis Makin Sehat

16 jam lalu

PHK 1.300 Karyawan, Manajemen GoTo: Langkah Sulit, Tapi Demi Bisnis Makin Sehat

Direktur GOTO Melissa Siska Juminto mengatakan PHK terhadap 1.300 karyawan pada November lalu dilakukan untuk mendorong kinerja bisnis yang semakin sehat.


Pabrik Baru Mattel Indonesia di Cikarang Targetkan Produksi 3 Juta Boneka Barbie Sepekan

21 jam lalu

Pabrik Baru Mattel Indonesia di Cikarang Targetkan Produksi 3 Juta Boneka Barbie Sepekan

PT Mattel Indonesia menargetkan produksi 3 juta mainan seminggu di pabrik barunya di Kawasan Industri Cikarang Tahap II, Bekasi, Jawa Barat.


Draf Terbaru RUU PPSK Pastikan Politikus Tetap Dilarang Masuk Dewan Gubernur BI

22 jam lalu

Draf Terbaru RUU PPSK Pastikan Politikus Tetap Dilarang Masuk Dewan Gubernur BI

Draf dokumen terbaru RUU PPSK menyebutkan politikus tetap dilarang masuk masuk ke dalam jajaran dewan Gubernur BI.


Ancaman Resesi 2023, Bos Mattel Indonesia: Industri Mainan Sangat Tahan Banting Tehadap Gejolak

1 hari lalu

Ancaman Resesi 2023, Bos Mattel Indonesia: Industri Mainan Sangat Tahan Banting Tehadap Gejolak

Produsen mainan Barbie dan Hot Wheels, PT Mattel Indonesia optimistis kinerja industrinya akan tetap bagus di tengah ancaman resesi 2023.


Kemenperin Catat Ekspor Industri Mainan RI Meningkat Capai USD 383 Juta, Naik 29,8 Persen

1 hari lalu

Kemenperin Catat Ekspor Industri Mainan RI Meningkat Capai USD 383 Juta, Naik 29,8 Persen

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian atau Kemenperin, Reni Yanita, menjelaskan, pemkembangan industri mainan di Indonesia. I


Berita Top 3 Dunia: Anwar Ibrahim Bongkar Skandal Muhyiddin Yassin

1 hari lalu

Berita Top 3 Dunia: Anwar Ibrahim Bongkar Skandal Muhyiddin Yassin

Berita Top 3 Dunia pada Rabu 7 Desember 2022 diawali oleh peringatan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim terhadap pendahulunya, Muhyiddin Yassin.


Investasi Perusahaan Kendaraan Listrik Tembus Rp 1,92 Triliun, Menperin: Masih Perlu Kita Dorong

1 hari lalu

Investasi Perusahaan Kendaraan Listrik Tembus Rp 1,92 Triliun, Menperin: Masih Perlu Kita Dorong

Menteri Perindustrian mengatakan ada 25 ribu unit kendaraan listrik yang sudah teregistrasi hingga September 2022.


Dubes AS Sebut KUHP Bisa Hambat Investasi di RI, Ini Alasannya

1 hari lalu

Dubes AS Sebut KUHP Bisa Hambat Investasi di RI, Ini Alasannya

Duta Besar Amerika Serikat (AS) mengkhawatirkan KUHP itu dapat berdampak pada pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di Indonesia.