Genjot Ekspor, Kemendag Terapkan Sertifikasi Mandiri Barang RI

Reporter

Ilustrasi Ekspor Import. Getty Images

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perdagangan segera menerapkan sistem sertifikasi mandiri untuk meningkatkan kelancaran arus barang ekspor asal Indonesia. Untuk itu, Kemendag menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 111 Tahun 2018 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pembuatan Deklarasi Asal Barang (Origin Declaration) Untuk Barang Ekspor Asal Indonesia. 

Baca juga: Pemerintah Upayakan Insentif 5 Sektor Berpotensi Ekspor

Peraturan itu diundangkan pada 13 Desember 2018 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2019. “Sertifikasi mandiri dilakukan melalui penggunaan Deklarasi Asal Barang (DAB). Untuk itu, diperlukan Permendag untuk mengatur ketentuan dan tata cara pembuatan DAB untuk barang ekspor asal Indonesia,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan dalam keterangan tertulis di situs resmi Kementerian Perdagangan, Kamis, 3 Januari 2019.

Deklarasi Asal Barang memiliki fungsi sama dengan Surat Keterangan Asal yang dapat digunakan eksportir untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk ataupun untuk menunjukkan asal barang dari Indonesia. Saat ini, penggunaan DAB masih terbatas untuk 28 negara anggota Uni Eropa, antara lain Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Jerman, Hungaria, Irlandia, Inggris, Italia, Latvia, Lithuania, Luxemborg, Malta, Belanda, Perancis, Polandia, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Yunani.

Di samping itu, DAB juga digunakan oleh empat negara ASEAN, yaitu Filipina, Laos, Thailand, dan Vietnam. Kedepan, ujar Oke, DAB tersebut akan dikembangkan ke banyak negara tujuan ekspor.

Oke mengatakan eksportir mesti memenuhi beberapa ketentuan untuk dapat menggunakan DAB, antara lain mendapatkan penetapan sebagai Eksportir Teregistrasi atau Eksportir Tersertifikasi (ER/ES). Selanjutnya, pembuatan DAB harus melalui sistem e-SKA. 

DAB lantas harus dicetak pada dokumen komersial atas barang yang diekspor seperti faktur, tagihan, catatan pengiriman, dan daftar pengepakan. Eksportir juga harus mencantumkan kode autentik yang diperoleh dari sistem e-SKA. "DAB berlaku selama 12 bulan sejak tanggal pembuatan dokumen komersial," kata Oke.

Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor Olvy Andrianita menambahkan, bagi Eksportir Teregistrasi atau Eksportir Tersertifikasi tidak diperkenankan membuat DAB untuk barang yang tidak sesuai ketentuan asal barang, menyampaikan data atau keterangan yang tidak sesuai sebagai persyaratan untuk mendapatkan penetapan sebagai ER/ES, serta mengubah informasi yang tercantum dalam dokumen penetapan ER/ES. Bagi eksportir yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sebagai ER/ES.

Dengan berlakunya Permendag ini, Permendag sebelumnya yaitu Pemendag Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/8/2013 tentang Ketentuan Sertifikasi Mandiri (Self Certification) Dalam Rangka Proyek Percontohan Kedua Untuk Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Mandiri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Baca juga berita lain soal Ekspor di Tempo.co






Antisipasi Kenaikan Harga Pangan Akhir Tahun, Erick Thohir: BUMN Siap Gelar Operasi Pasar

7 jam lalu

Antisipasi Kenaikan Harga Pangan Akhir Tahun, Erick Thohir: BUMN Siap Gelar Operasi Pasar

Erick Thohir mengecek harga pokok dan ketersediaan pangan bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Pasar Rasamala, Semarang, Jawa Tengah.


10 Produk Ekspor Indonesia Paling Laris di Luar Negeri

8 jam lalu

10 Produk Ekspor Indonesia Paling Laris di Luar Negeri

Berikut 10 produk ekspor Indonesia paling laris di dunia mulai dari batu bara, minyak sawit, hingga kembang gula dengan nilai miliaran dolar AS.


Terkini Bisnis: Jokowi Ungkap Ada Ekspor Paksa, Kereta Api dengan Rute Terpanjang

8 jam lalu

Terkini Bisnis: Jokowi Ungkap Ada Ekspor Paksa, Kereta Api dengan Rute Terpanjang

Berita terkini ekonomi bisnis hingga Jumat sore, 2 Desember 2022 antara lain Presiden Jokowi menyebutkan di zaman modern ini ada upaya ekspor paksa.


50 Pesen Toyota Kijang Innova Zenix Bakal Diekspor Tahun Depan

10 jam lalu

50 Pesen Toyota Kijang Innova Zenix Bakal Diekspor Tahun Depan

PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengabarkan akan melakukan ekspor Toyota Kijang Innova Zenix mulai tahun depan.


Ekspor Produk Baja Naik Pesat Menjadi 5,2 Juta Ton pada 2021

13 jam lalu

Ekspor Produk Baja Naik Pesat Menjadi 5,2 Juta Ton pada 2021

Ekspor produk baja meningkat pesat dari 1,3 juta ton pada tahun 2017 menjadi 5,2 juta ton pada tahun 2021.


PBB Upayakan Ekspor Amonia dari Rusia ke Ukraina Dibuka Lagi

1 hari lalu

PBB Upayakan Ekspor Amonia dari Rusia ke Ukraina Dibuka Lagi

Amonia adalah bahan utama untuk pupuk nitrat. PBB sedang mengupayakan agar ekspor ammonia berjalan lagi.


Harga Patokan Ekspor Pertambangan Desember 2022 Cenderung Turun, Ini Rinciannya

1 hari lalu

Harga Patokan Ekspor Pertambangan Desember 2022 Cenderung Turun, Ini Rinciannya

Harga sebagian besar komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar bulan ini masih terus turun karena pelemahan permintaan ekspor.


Jokowi Sebut Semua Pemimpin Dunia di KTT G20 Pusing hingga Berkerut dan Rambut Memutih

2 hari lalu

Jokowi Sebut Semua Pemimpin Dunia di KTT G20 Pusing hingga Berkerut dan Rambut Memutih

Jokowi menyebut dunia saat ini berada di tengah ketidakpastian. Ia mencontohkan harga minyak dunia yang sangat fluktuatif dan tidak bisa diprediksi.


Jokowi Cerita Semua Pemimpin Negara G20 Khawatirkan Resesi: Rambutnya Tambah Putih

2 hari lalu

Jokowi Cerita Semua Pemimpin Negara G20 Khawatirkan Resesi: Rambutnya Tambah Putih

Presiden Jokowi menyatakan ada kesamaan tiap kepala negara yang ikut KTT G20, yakni sama-sama pusing dengan ancaman resesi ekonomi global tahun depan.


Belum Teken Izin Impor Beras, Mendag Masih Beri Waktu Bulog dan Kementan Cukupi Stok

3 hari lalu

Belum Teken Izin Impor Beras, Mendag Masih Beri Waktu Bulog dan Kementan Cukupi Stok

Zulhas menampik keputusan untuk impor beras dan belum mengeluarkan perizinan untuk kebijakan ini.