Kemenko Perekonomian Tanggapi Ide Pembiayaan Infrastruktur Sandiaga

Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahudin Uno menyapa masyarakat saat kunjungan di Kampung Nelayan Pasir Putih, Cilamaya Kulon, Karawang, Jawa Barat, Kamis 3 Januari 2019. Dalam kunjungannya Sandiaga Uno menjelaskan perlindungan dalam bidang kelautan harus meningkatkan kesejahteraan para nelayan seperti asuransi dan pendanaan. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menanggapi pernyataan calon wakil presiden nomor Sandiaga Uno atau Sandiaga soal pembangunan infrastruktur tanpa utang luar negeri. Menurut Susiwijono, pemerintah tidak melulu berutang ke negara lain untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur.

Baca juga: Prabowo - Sandiaga Ungkap Cara Bangun Infrastruktur tanpa Utang

Menurut Susiwijono, pembangunan infrastruktur saat ini dilakukan melalui tiga skema sumber pendanaan, salah satunya yaitu menggunakan APBN atau APBD. "Di mana selain bersumber dari penerimaan negara, ada juga yang bersumber dari utang," kata dia saat saat dihubungi di Jakarta, Kamis, 3 Desember 2018.

Selain itu, kata Susiwijono, skema pembiayaan infrastruktur bisa melalui yaitu memaksimalkan (leveraging) BUMN. Dan terakhir, menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU.

Sandiaga sebelumnya mengatakan ingin membuktikan bahwa tanpa utang pun infrastruktur bisa dibangun. “Saya membangun tol Cikopo-Palimanan 116 kilometer tanpa utang. Pak Darmin (Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution) dan Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) mengakui itu,” kata Sandi di sela kampanye di sentra pedagang kaki lima Jalan Urip Sumoharjo, Surabaya, Selasa, 1 Januari 2019.

Tapi, Susiwijono menjelaskan bahwa pembangunan Tol Cikopo-Palimanan tetap menggunakan skema pembiayaan lewat utang. Tapi, utang dilakukan badan usaha swasta pelaksana, yaitu PT Lintas Marga Sedaya, bukan oleh pemerintah. "Pembangunan Tol Cikopo-Palimanan pun telah dilakukan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU," kata Susiwijono.

Susiwijono lebih lanjut menerangkan satu persatu skema pembiayaan alternatif dari pemerintah tersebut. Untuk sumber dana dari BUMN, kata dia, badan usaha menggunakan kemampuan finansial korporasi untuk membiayai pembangunan, baik berupa pemanfaatan aset, instrumen keuangan, sekuritisasi dan pinjaman perbankan. Pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan pembangunan, misalkan dari tarif tol, ujar Susiwijono, digunakan lagi untuk pengembalian investasi.

Sementara pada skema KPBU, pemerintah dan badan usaha atau swasta bekerja sama untuk membangun dan mengelola infrastruktur dalam jangka waktu tertentu. Dalam skema ini, masing-masing pihak akan mengambil risiko yang sesuai dengan kemampuannya. Lalu, BUMN akan bergerak membiayai pembangunan melalui pinjaman perbankan dan sekuritisasi. "Pengembalian investasi dilakukan melalui pemanfaatan badan usaha."

Menurut Susiwijono, skema KPBU ini sebenarnya mengalami berbagai kendala pada masa sebelumnya. Tapi, dia menyebut masa pemerintahan saat ini mulai menggenjot lagi skema pembiayaan alternatif ini. Berbagai proyek telah didanai dengan skema ini yaitu pembangunan Palapa Ring Broadband, PLTU Batang, SPAM Semarang Barat dan upstream SPAM Umbulan.

"Dalam mendukung ini, pemerintah memberikan fasilitas seperti garansi, dukungan keuangan berupa Viability GAP Funding atau Availability Payment."

Baca juga berita lain soal ide pembiayaan infrastruktur tanpa utang ala Sandiaga di Tempo.co






Festival Pokemon Dibuka, Sandiaga Ingin Bawa Pikachu ke Labuan Bajo

5 jam lalu

Festival Pokemon Dibuka, Sandiaga Ingin Bawa Pikachu ke Labuan Bajo

Pokemon Festival Jakarta menghadirkan berbagai rangkaian acara menarik.


Survei Poltracking: Menhan Prabowo Berada di Posisi Teratas Kepuasan Publik

8 jam lalu

Survei Poltracking: Menhan Prabowo Berada di Posisi Teratas Kepuasan Publik

Poltracking menyebut sebagai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menempati peringkat teratas kepuasan publik di kabinet Jokowi.


Mengadu ke DPRD DKI, Paguyuban Sate Taichan Tolak Direlokasi ke Area Parkir Senayan City

10 jam lalu

Mengadu ke DPRD DKI, Paguyuban Sate Taichan Tolak Direlokasi ke Area Parkir Senayan City

Paguyuban Sate Taichan Senayan menolak direlokasi ke area parkir mal Senayan City. Para pedagang sate taichan ini mengadu ke DPRD DKI Jakarta.


Deretan Fakta Pengesahan RKUHP yang Dikhawatirkan Memperburuk Iklim Investasi

15 jam lalu

Deretan Fakta Pengesahan RKUHP yang Dikhawatirkan Memperburuk Iklim Investasi

Pasal-pasal soal ranah privat dalam KUHP menuai banjir kritik dari dalam dan luar negeri. Investor asing dikhawatirkan kabur karenanya. Ini faktanya.


Indonesia Butuh 9 Juta Talenta Digital, Sandiaga: Pemerintah dan Dunia Usaha Harus Kerja Sama

1 hari lalu

Indonesia Butuh 9 Juta Talenta Digital, Sandiaga: Pemerintah dan Dunia Usaha Harus Kerja Sama

Sandiaga Uno mengatakan pemenuhan kebutuhan 9 juta talenta digital harus dikerjakan bersama antara pemerintah dan dunia usaha


Aliran Modal Asing Rp 7,3 T Masuk Pasar Surat Utang Negara Indonesia

1 hari lalu

Aliran Modal Asing Rp 7,3 T Masuk Pasar Surat Utang Negara Indonesia

Investor asing mencatatkan inflow tertinggi ke pasar obligasi Indonesia dalam setahun terakhir.


Sandiaga Uno: Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun Ini Lampaui Target

1 hari lalu

Sandiaga Uno: Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun Ini Lampaui Target

Wisatawan mancanegara asal Malaysia ternyata menduduki peringkat pertama sebagai wisatawan dengan kunjungan terbanyak.


Nunggak Bayar SPP, Mahasiswa Bisa Ajukan Keringanan Utang hingga 80 Persen

2 hari lalu

Nunggak Bayar SPP, Mahasiswa Bisa Ajukan Keringanan Utang hingga 80 Persen

Kemenkeu mengatakan terdapat keringanan utang atas sumbangan pembinaan pendidikan (SPP Mahasiswa) atau uang kuliah hingga 80 persen.


Cadangan Devisa Naik jadi USD 134 Miliar, BI: Mampu Dukung Ketahanan Eksternal dan Jaga Stabilitas

2 hari lalu

Cadangan Devisa Naik jadi USD 134 Miliar, BI: Mampu Dukung Ketahanan Eksternal dan Jaga Stabilitas

Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa Indonesia per November 2022 mencapai US$ 134 miliar atau naik US$ 3,8 miliar ketimbang bulan sebelumnya.


Ghana Akan Bereskan Utang Dalam Negeri untuk Mengakhiri Krisis Ekonomi

3 hari lalu

Ghana Akan Bereskan Utang Dalam Negeri untuk Mengakhiri Krisis Ekonomi

Ghana akan meluncurkan swap domestic debt untuk membantu memulihkan stabilitas ekonomi makro, mengakhiri utang dan krisis ekonomi terburuk di Ghana