Perbankan Nasional Kini Dinilai Lebih Kuat Hadapi Tekanan Global

Seorang perempuan menunjuukan uang pecahan lama yang akan ditukarkan nasabah di kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Senin, 17 Desember 2018. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai bahwa perbankan Indonesia pada saat ini sudah lebih kuat dalam menghadapi tekanan global dibandingkan dengan kondisi krisis pada 1998.

Baca: Rupiah Anjlok, Ketua OJK Pastikan Kondisi Perbankan Aman

Executive Director CIPS Rainer Heufers, Kamis, menyatakan saat ini memang ada kekhawatiran muncul karena adanya ketakutan berulangnya krisis ekonomi 1998. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS semakin memperkuat kekhawatiran tersebut.

Padahal, menurut Rainer, kondisi krisis ekonomi 1998 sangat berbeda dengan yang telah terjadi pada 2018. Selain itu tingkat depresiasi mata uang rupiah jauh lebih rendah daripada yang terjadi pada 1998. "Bank-bank Indonesia sudah lebih kuat dan sektor keuangan Indonesia jauh lebih kuat dalam menghadapi tekanan global," ucapnya.

Selain itu, Rainer menjelaskan, cadangan devisa negara jauh melebihi yang dimiliki pada 1998 dan rasio utang terhadap PDB kurang dari setengah dari 74 persen yang dialami Indonesia pada 1998. Ia juga mengemukakan bahwa defisit anggaran dan tingkat utang secara umum tetap terkendali dan berada dalam batas aman yang diatur Undang-undang.

Hal ini bahkan tetap terjadi setelah Bank Indonesia (BI) mengikuti kebijakan normalisasi The Fed dengan menaikkan suku bunga tujuh kali dengan total 1,75 persen pada 2018. Sebelumnya, BI optimistis nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan terus bergerak stabil dan menguat pada 2019.

Gubernur BI Perry Warjiyo sebelumnya mengatakan suku bunga acuan bank sentral AS The Fed atau Fed Fund Rate (FFR) yang tahun ini naik empat kali, pada 2019 hanya akan naik dua kali. Selain itu, ketegangan terkait perdagangan global dinilainya sudah mengarah ke arah yang lebih positif.

Baca: OJK Putus Akses 404 Pinjaman Online Ilegal ke Perbankan

Sementara itu, dari sisi dalam negeri, fundamental ekonomi Indonesia dipastikan akan lebih baik di mana pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yaitu di kisaran 5-5,4 persen. Inflasi juga diperkirakan akan tetap rendah dan terkendali di 3,5 persen dan defisit neraca transaksi berjalan akan turun menjadi 2,5 persen dibandingkan tahun lalu yang diprediksi mencapai 3 persen.

ANTARA






Sembilan Bank Asing, Daerah, Swasta, dan Syariah Resmi Jadi Peserta BI-FAST Tahap V

55 menit lalu

Sembilan Bank Asing, Daerah, Swasta, dan Syariah Resmi Jadi Peserta BI-FAST Tahap V

Sembilan bank daerah, swasta, asing, dan bank syariah resmi menjadi peserta BI-FAST tahap V melalui Multi-tenancy Infrastruktur Sharing.


Ekonom Sebut Risiko Bank Indonesia Cetak Uang Terus karena Burden Sharing Permanen

1 jam lalu

Ekonom Sebut Risiko Bank Indonesia Cetak Uang Terus karena Burden Sharing Permanen

Bhima Yudhistira berpendapat skema burden sharing tersebut yakni BI dapat melakukan pembelian SBN di pasar perdana sebaiknya dicabut dari RUU PPSK.


Pemerintah dan DPR Sepakati RUU PPSK, Lanjut ke Sidang Paripurna Pekan Depan

17 jam lalu

Pemerintah dan DPR Sepakati RUU PPSK, Lanjut ke Sidang Paripurna Pekan Depan

Pemerintah dan Komisi XI DPR telah menyepakati RUU PPSK untuk selanjutnya dibawa ke tingkat II dalam rapat paripurna pekan depan.


Retno Marsudi: Lima Butir Konsensus Tetap Jadi Panduan Selesaikan Krisis Myanmar

18 jam lalu

Retno Marsudi: Lima Butir Konsensus Tetap Jadi Panduan Selesaikan Krisis Myanmar

Retno Marsudi memberikan sinyal tidak akan ada perubahan pendekatan Indonesia dalam menyelesaikan masalah Myanmar saat presidensi ASEAN pada 2023.


Terkini: RUU PPSK Pastikan Politikus Dilarang Masuk Dewan Gubernur BI, Sebab Saham GOTO Terus Jeblok

21 jam lalu

Terkini: RUU PPSK Pastikan Politikus Dilarang Masuk Dewan Gubernur BI, Sebab Saham GOTO Terus Jeblok

Berita terkini bisnis pada petang ini dimulai dari draf terbaru RUU PPSK memastikan politikus tidak bisa masuk ke dalam jajaran Dewan Gubernur BI.


Draf Terbaru RUU PPSK Pastikan Politikus Tetap Dilarang Masuk Dewan Gubernur BI

22 jam lalu

Draf Terbaru RUU PPSK Pastikan Politikus Tetap Dilarang Masuk Dewan Gubernur BI

Draf dokumen terbaru RUU PPSK menyebutkan politikus tetap dilarang masuk masuk ke dalam jajaran dewan Gubernur BI.


Pemerintah Jelaskan Penyebab Baru 20 Persen UMKM yang Miliki Akses ke Kredit Perbankan

1 hari lalu

Pemerintah Jelaskan Penyebab Baru 20 Persen UMKM yang Miliki Akses ke Kredit Perbankan

Yulius mencatat hanya 20 persen usaha kecil dan menengah (UKM) yang memiliki akses kredit ke perbankan.


Sri Mulyani Minta Pemda Segera Belanjakan Dana Mengendap: Bukan Asal Habis

2 hari lalu

Sri Mulyani Minta Pemda Segera Belanjakan Dana Mengendap: Bukan Asal Habis

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar pemerintah daerah (Pemda) segera membelanjakan dana yang mengendap di perbankan.


Cadangan Devisa Naik jadi USD 134 Miliar, BI: Mampu Dukung Ketahanan Eksternal dan Jaga Stabilitas

2 hari lalu

Cadangan Devisa Naik jadi USD 134 Miliar, BI: Mampu Dukung Ketahanan Eksternal dan Jaga Stabilitas

Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa Indonesia per November 2022 mencapai US$ 134 miliar atau naik US$ 3,8 miliar ketimbang bulan sebelumnya.


Presdir Jaringan PRIMA: Digitalisasi Perbankan Penting di Tengah Ketidakpastian Global

2 hari lalu

Presdir Jaringan PRIMA: Digitalisasi Perbankan Penting di Tengah Ketidakpastian Global

Iwan Setiawan mengatakan digitalisasi di sektor keuangan perlu dilakukan.