PUPR Jawab Sandiaga Uno: Pemerintah Tidak Berutang di Tol Cipali

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala BPJT Herry TZ (kiri) dan Menteri Perhubungan Budi Karya (kiri kedua) saat meninjau kesiapan tol Karang Tengah, Tangerang, 12 Desember 2016. TEMPO/Diko

    Kepala BPJT Herry TZ (kiri) dan Menteri Perhubungan Budi Karya (kiri kedua) saat meninjau kesiapan tol Karang Tengah, Tangerang, 12 Desember 2016. TEMPO/Diko

    TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Badan Pengelola Jalan Tol atau BPJT Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Herry Trisaputra Zuna menyampaikan bahwa pemerintah sama sekali tidak mengeluarkan dana sepeserpun apalagi berutang untuk pembangunan Tol Cikopo - Palimanan atau Cipali di Jawa Barat. Meski begitu, 70 persen sumber pembiayaan untuk pembangunan jalan ini tetap berasal dari utang, akan tetapi oleh badan usaha pelaksana yaitu PT Lintas Marga Sedaya.

    BACA: Sandiaga Bangun Infrastruktur Tanpa Utang, BPN: Jaringannya Luas

    Menurut Herry, Tol Cipali dibangun oleh PT Lintas Marga Sedaya dengan bantuan utang atau kredit sindikasi 22 perbankan yang dipimpin oleh PT Bank Central Asia atau BCA Persero Tbk. Total utang yang diperoleh mencapai Rp 8,8 triliun. "Sementara 30 persen dari modal sendiri," kata dia saat dihubungi di Jakarta, Kamis, 3 Januari 2019.

    Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno mengatakan dalam membangun infrastruktur, pemerintah tidak harus mendanai dari utang luar negeri. Sandiaga ingin membuktikan bahwa tanpa utang pun infrastruktur bisa dibangun.

    “Saya membangun tol Cikopo-Palimanan 116 kilometer tanpa utang. Pak Darmin (Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution) dan Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) mengakui itu,” kata Sandi di sela kampanye di sentra pedagang kaki lima Jalan Urip Sumoharjo, Surabaya, Selasa, 1 Januari 2019.

    BACA: Prabowo - Sandiaga Ungkap Cara Bangun Infrastruktur tanpa Utang

    Menurut Sandi boleh-boleh saja pemerintah membangun infrastruktur, namun harus melibatkan dunia usaha dan stake holder. Dalam membangun infrastruktur itu, kata Sandi, fokus pemerintah harus pada pembukaan lapangan pekerjaan, bukan menambah beban utang negara.

    Hanya saja, Herry membantah jika Tol Cipali sama sekali tidak melibatkan pihak dunia usaha maupun swasta. Sebab saat ini saja, kata Herry, seluruh pemegang saham di tol sepanjang 116 kilometer ini adalah pihak swasta. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, yang sebagian sahamnya dimiliki Sandiaga pun, pernah mengantongi saham di tol yang dikelola PT Lintas Marga Sedaya ini sebelum akhirnya dijual ke salah satu anak usaha dari Grup Astra.

    Baca berita tentang utang lainnya di Tempo.co.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Beda Kerusuhan Mei 2019 dengan Kengerian di Ibu Kota 1998

    Kerusuhan di Jakarta pada bulan Mei terjadi lagi, namun kejadian di 2019 berbeda dengan 1998. Simak kengerian di ibu kota pada akhir Orde Baru itu.