Pembentukan Holding BUMN Infrastruktur Rampung 2 Januari 2019

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pembahasan Regulasi Enam Holding BUMN Dikebut

    Pembahasan Regulasi Enam Holding BUMN Dikebut

    TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian Badan Usaha Milik Negara Hambra Samal menyatakan pembentukan Holding BUMN Infrastruktur rampung selambatnya pada 2 Januari 2019. Saat ini, ada beberapa tahapan yang masih belum selesai dan diupayakan kelar pada hari ini, Senin, 31 Desember 2018.

    Simak: Kementerian BUMN: Tim Privatisasi Merpati Belum Disiapkan

    Beberapa hal yang masih ditunggu antara lain adalah penandatangan Peraturan Pemerintah oleh Presiden Joko Widodo, penetapan nilai inbreng holding oleh Menteri Keuangan, dan penandatanganan akte inbreng.

    "Lagi diusahakan kalau bisa semua terjadi hari ini, kalau enggak kita lihat tanggal 2 atau 3 Januari 2018," ujar Hambra di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin, 31 Desember 2018. Secara hukum, holding dianggap selesai setelah penandatanganan akte inbreng.

    Saat ini, kata Hambra, Peraturan Pemerintah sudah ada di meja Presiden Joko Widodo menanti untuk ditandatangani. Ia berharap Jokowi bisa segera menerbitkan PP tersebut. Sementara itu, valuasi sudah selesai semua, tinggal penetapan nilai inbreng oleh Menteri Keuangan. "PP keluar, Keputusan Menkeu Keluar, beres, selanjutnya tinggal penandatanganan akte inbreng," tutur Hambra.

    Kementerian BUMN terus menggeber pembentukan holding infrastruktur serta holding perumahan dan pengembangan kawasan. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius K Ro yakin jika pembentukan dua holding tersebut dapat meningkatkan kapasitas BUMN dalam mendukung pembangunan nasional.

    Sebabnya pembentukan holding BUMN dinilai dapat memacu kenaikan nilai aset, yang kemudian akan mendongkrak kemampuan leverage sehingga kemampuan BUMN pun meningkat. "Dengan holding, BUMN bisa melakukan join financing. Balance sheet perseroan pun akan menjadi lebih kuat. Kemudian ditopang dengan skema bisnis yang lebih terintegrasi," ujar Aloy dalam keterangan rilis di Jakarta, Minggu 18 November 2018.

    Holding BUMN Infrastruktur akan terdiri dari enam perusahaan dengan PT Hutama Karya (Persero) sebagai lead holding, dan didukung anggota holding yaitu PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Yodya Karya (Persero) dan PT Indra Karya (Persero).

    Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) sekaligus Ketua Program Director Holding Infrastruktur Bintang Perbowo menyebut holding ini akan semakin meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia di mana saat ini pihaknya sedang menjalankan tugas membangun tol Trans-Sumatra. 

    Maka dengan kemampuan keuangan yang lebih besar dalam holding BUMN, Hutama Karya dapat menduplikasi proyek sejenis pada wilayah lainnya. "Kalau leverage lebih besar, kami bisa menjalankan pembangunan tol lainnya di Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua," ujar dia.

    CAESAR AKBAR | ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.