Jajaran direksi PT Freeport Indonesia yang baru adalah Direktur Utama Clayton Allen Wenas alias Tony Wenas dan Wakil Direktur Utama Orias Petrus Moedak. Di bawah mereka ada jajaran direktur yaitu Jenpino Ngabdi, Achmad Ardianto, Robert Charles Schroeder, dan Mark Jerome Johnson.
Pada jajaran komisaris juga diisi oleh empat orang Indonesia dan dua orang non-Indonesia. Dewan Komisaris PT Freeport Indonesia terbaru diisi antara lain oleh Komisaris Utama Richard Carl Adkerson dan Wakil Komisaris Utama Amin Sunaryadi. Mereka didampingi jajaran komisaris, yaitu Budi Gunadi Sadikin, Hinsa Siburian, Kathleen Lynne Quirk, dan Adrianto Machribie.
Baca: Ini Cerita Luhut Soal Video Lawas Terkait Freeport
Freeport telah beroperasi di Papua sejak 1967. Adapun negosiasi dengan perusahaan asal Amerika Serikat ini melalui jalan panjang dan berliku. Pemerintah sudah melakukan pembicaraan sejak dua tahun lalu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan sejak tahun 1967, Freeport McMoran (FCX) memegang Kontrak Karya (KK) penambangan di Papua. KK tersebut diperpanjang pada 1991 untuk jangka waktu 30 tahun sampai dengan 2021.
Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, menyaksikan CEO Freeport McMoRan Richard Adkerson dan Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin, menandatangani Sales and Purchase Agreement, di Gedung Setjen Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis 27 September 2018. Penandatanganan ini membuat jumlah saham PT Freeport Indonesia (PTFI) yang dimiliki PT Inalum akan naik dari 9,36 persen menjadi 51,23 persen. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
"Pada Kontrak Karya 1991 tercantum bahwa setelah 2021 pemerintah Republik Indonesia akan memberikan perpanjangan hak penambangan 2x10 tahun (hingga 2041) - dan tidak akan melakukan penghentian kontrak tanpa alasan yang wajar," kata dia seperti tertulis dalam instagramnya @smindrawati, Kamis, 27 Desember 2018.
Dengan berbekal KK tersebut, kata Sri Mulyani, Freeport sejak 7 tahun lalu sudah meminta proses pembahasan untuk mendapatkan persetujuan perpanjangan kontrak karya hingga 2041. Ia memaparkan, alasan mereka adalah keputusan perpajangan kontrak harus dilakukan jauh hari agar kepastian invetasi ke depan dan kontinuitas operasi penambangan dapat dijaga dan tidak berhenti.
Rumitnya pembahasan divestasi Freeport diungkapkan pula oleh Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasali. Menurut Rhenald, saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan mengeksekusi pembelian saham Freeport, Amerika Serikat marah dan mengirim pasukan ke Australia.
"Saat Jokowi eksekusi, Jakarta selalu digoyang. Amerika marah besar, bahkan sempat kirim pasukan yang merapat di Australia. Namanya juga negara adikuasa," kata Rhenald melalui Whatsapp, Rabu, 26 Desember 2018.
Meski demikian, rampungnya divestasi Freeport tetap menuai kritik. Anggota Badan Komunikasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan pemerintah dinilai terlalu terburu-buru membeli saham Freeport. Apabila bersabar, Indonesia bisa mendapatkan tambang di Papua itu dengan harga yang murah.
Selain itu, Gerindra juga menyoroti kewajiban Freeport membayar denda dalam jumlah besar akibat pelanggaran yang dilakukannya. Salah satu perkara yang diungkit Andre adalah soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai kerusakan lingkungan yang diakibatkan aktivitas perusahaan pertambangan itu.