Sejak 1987, Pemerintah Lepas 5,4 Juta Ha Hutan untuk Sawit

Reporter

Sawit 2

TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK telah melepaskan areal untuk perkebunan sawit dari kawasan hutan seluas 5.418.413 hektare atau ha guna mendukung pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui subsektor perkebunan, sejak 1987 sampai akhir tahun 2018.

BACA: Sri Mulyani: Industri Sawit Harus Sejahterakan Masyarakat Sekitar

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Sigit Hardwinarto di Jakarta, mengatakan pelepasan kawasan hutan tersebut dilakukan dari tahun 1987 sampai dengan akhir tahun 2018.

"Berkenaan dengan pembukaan kawasan hutan seluas 2 juta ha di Provinsi Kalimantan Tengah untuk perkebunan sawit, perlu disampaikan bahwa menurut data KLHK, untuk provinsi tersebut telah dilepaskan kawasan hutan seluas 978.355 ha," kata Sigit, Jumat, 28 Desember 2018.

Pelepasan kawasan ini adalah pelepasan kawasan hutan untuk perijinan perkebunan lama yang masih dalam proses. Secara nasional terdiri dari permohonan pelepasan kawasan hutan untuk penyelesaian perbedaan tata ruang seluas 1.287.145 ha, serta pelepasan kawasan hutan dari permohonan reguler seluas 1.687.384 ha.

Sehingga total permohonan pelepasan kawasan hutan untuk perijinan perkebunan yang sedang diproses secara nasional seluas 2.974.529 ha.

BACA: Evaluasi Total Kebun Sawit, Darmin: Mau Punya Neneknya, Kami Cek

Untuk Provinsi Kalimantan Tengah, ia mengatakan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan yang telah menjadi kebun kelapa sawit akibat perbedaan tata ruang seluas 1.024.432 ha dan permohonan reguler seluas 403.519 ha. Sehingga seluruh perijinan yang sedang diproses di Provinsi Kalimantan Tengah seluas 1.427.951 ha bukan 2 juta hektar sebagaimana diinformasikan Dinas Provinsi tersebut.

Sigit juga menjelaskan bahwa pelepasan kawasan hutan yang dilepas untuk perkebunan diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2012 Jo. PP Nomor 104 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa kawasan hutan yang dapat dilepas adalah kawasan hutan yang tidak berhutan (tidak produktif), hal ini untuk mencegah terjadinya deforestasi.

Kemudian, untuk memperkuat pencegahan deforestasi maka diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perijinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktifitas Perkebunan Kelapa Sawit.

Dalam Inpres tersebut menyatakan bahwa permohonan perkebunan sawit baru ditunda (moratorium) selama 3 tahun yang dipergunakan untuk mengevaluasi pembangunan perkebunan kelapa sawit yang telah dilepaskan dari kawasan hutan agar lebih produktif dan areal perkebunan yang masih berupa hutan dikembalikan menjadi kawasan hutan.

Kemudian sebagai tindak lanjut pengaturan pelepasan kawasan hutan, ia mengatakan KLHK menerbitkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, yang menyatakan antara lain, permohonan pelepasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) untuk perkebunan kelapa sawit yang telah diajukan sebelum berlakunya Inpres Nomor 8 Tahun 2018 hanya dapat diproses pada kawasan HPK yang tidak berhutan (tidak produktif).

Dengan adanya kebijakan pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan perkebunan sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 104 Tahun 2015, Inpres Nomor 8 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri LHK Nomor P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018, yang sangat menekankan pencegahan deforestasi, maka kebijakan tersebut merupakan langkah koreksi (corrective action) dari regulasi sebelumnya untuk mewujudkan komitmen Indonesia dalam tindakan pengendalian perubahan iklim untuk menurunkan emisi (gas rumah kaca) sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Paris yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016.

Baca berita tentang sawit lainnya di Tempo.co.

ANTARA

CATATAN:  Berita ini telah direvisi pada Kamis, 3 Januari 2018 pukul 15.50 dari judul semula Kementerian Lingkungan Hidup Lepas 5,4 Juta Ha untuk Sawit.






RSPO Dorong Industri Sawit Ikut Jadi Kontributor Energi Bersih

9 hari lalu

RSPO Dorong Industri Sawit Ikut Jadi Kontributor Energi Bersih

RSPO akan mendemonstrasikan bagaimana produksi dan penggunaan minyak kelapa sawit bisa menjadi kontributor penting untuk komitmen energi bersih.


Emiten TBS Energi Catat Laba Bersih USD 54,75 Juta, Naik 60 Persen

12 hari lalu

Emiten TBS Energi Catat Laba Bersih USD 54,75 Juta, Naik 60 Persen

Emiten tambang batu bara PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) mencetak peningkatan kinerja hingga September 2022


Ditjen Perkebunan Rilis Corporate Identity Baru

18 hari lalu

Ditjen Perkebunan Rilis Corporate Identity Baru

Lambang baru diharapkan mampu mentransformasi nilai kerja bioindustri perkebunan.


Tarif Baru Masuk Pulau Komodo Rp 3,75 Juta Akan Tetap Berlaku Tahun Depan

20 hari lalu

Tarif Baru Masuk Pulau Komodo Rp 3,75 Juta Akan Tetap Berlaku Tahun Depan

Rencana kenaikan tarif masuk pulau Komodo itu mendapat protes dari warga setempat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata.


Komisi III DPR RI Soroti Konflik Pertanahan di Riau, Mulfachri: Telah Berlangsung Menahun

21 hari lalu

Komisi III DPR RI Soroti Konflik Pertanahan di Riau, Mulfachri: Telah Berlangsung Menahun

Anggota Komisi III DPR RI F-PAN Mulfachri Harahap menyatakan Riau menjadi salah satu provinsi dengan angka konflik pertanahan terbanyak di Indonesia.


Memasifkan Lokalisasi Biodisel dari Perkebunan Sawit Rakyat

22 hari lalu

Memasifkan Lokalisasi Biodisel dari Perkebunan Sawit Rakyat

Sawit rakyat merupakan permasalahan mendasar yang masih jauh dari kata selesai


Airlangga Bertemu Bos Unilever di Bali, Bahas Investasi dan Kampanye Positif Sawit

24 hari lalu

Airlangga Bertemu Bos Unilever di Bali, Bahas Investasi dan Kampanye Positif Sawit

Menteri Airlangga bertemu dengan Bos Unilever Alan Jope di Nusa Dua, Bali. Mereka membahas tentang kampanye positif kelapa sawit.


Cina Komitmen Beli 2,5 Juta Ton CPO dari RI Senilai USD 2,6 Miliar

27 hari lalu

Cina Komitmen Beli 2,5 Juta Ton CPO dari RI Senilai USD 2,6 Miliar

Meski komitmen pembelian CPO oleh Cina mencapai jutaan ton, Mendag memastikan stok untuk kebutuhan minyak goreng dalam negeri tak akan terganggu.


Teken MoU, RI Akan Jual CPO 1 Juta Ton ke Cina

28 hari lalu

Teken MoU, RI Akan Jual CPO 1 Juta Ton ke Cina

Ekspor ke Cina akan berjalan pada kuartal keempat tahun ini dengan harga refrensi CPO US$ 826,58 per ton.


Ekspor Indonesia Diprediksi Tetap Tumbuh 2023, Ini Sektor Andalannya

29 hari lalu

Ekspor Indonesia Diprediksi Tetap Tumbuh 2023, Ini Sektor Andalannya

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Khairul Mahalli optimistis ekspor Indonesia tetap tumbuh di kala ancaman resesi global 2023.