TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengklaim, proses seleksi mencari pengisi direksi dan komisaris baru seluruh BUMD termasuk PT Bandarudara Internasional Jawa Barat atau BIJB, akan rampung dalam sebulan. Proses seleksi, dimulai dari pengumuman akan dimulainya sejak Januari 2019. “Kami sudah pengalaman. Minimal sebulan sudah on lagi,” kata dia.
BACA: Setelah Bank BJB, Ridwan Kamil Copot Dirut Bandara Kertajati
Ridwan Kamil mengatakan, akan mengawasi sendiri proses seleksi direksi dan komisaris semua BUMD Jawa Barat. “Saya monitor langsung untuk memastikan visi misi 5 tahun terkejar. Kalau orang lama ternyata bisa kompetitif, bisa meyakinkan, gak ada masalah,” kata dia. “Bagaimana meyakinkan agar porfitable. Kalau tiap tahun hanya minta duit dari pemprov menurut saya gak begitu. Saya akan tantang itu.”
Asisten Daerah Bidang Ekonomi Dan Pembangunan Jawa Barat, Eddy Iskandar Muda Nasution mengatakan, BIJB belum termasuk kategori BUMD yang merugi. “Tapi mendekati kritis, karena sudah harus jatuh tempo membayar hutang-hutangnya di tahun depan ini,” kata dia di Bandung, Jumat, 27 Desember 2018.
Eddy mengatakan, masuknya PT Angkasa Pura II masih terkatung-katung karena belum tuntasnya Shareholder Agreement pembelian saham PT BIJB. Sementara setoran dana PT AP II lewat pembelian saham itu, setara 25 persen senilai Rp 900 miliar dibutuhkan untuk menutup pembiayaan pembangunan fasilitas terminal Bandara Kertajati yang dibiayai dari kredit sindikasi BPD Syariah. “Kalau AP II masuk 25 persen, ketutup semua,” kata dia.
Eddy mengatakan, PT BIJB masih mempunyai ruang membayar kewajiban angsuran kreditnya tersebut dengan masuknya Koperasi Konsumen Praja Sejahtera (KPPS), koperasi yang beranggotakan PNS pemprov Jawa Barat, menjadi salah satu pemegang saham PT BIJB dalam RUPS yang digelar 26 Desember 2018 lalu. “Penyertaan modal Koperasi Praja itu 2 persen, bertahap. Tahap pertama 1 persen dulu Rp 25 miliar. Nanti dua minggu ke depan harus sudah setor,” kata dia.
BACA: Tsunami Selat Sunda, Satu Batalyon Diterjunkan ke Desa Sumur
Eddy mengatakan, dana yang diperoleh dari Koperasi Praja ini untuk membiayai sementara tagihan kredit pembangunan fasilitas Terminal Bandara Kertajati di Majalengka yang dibiayai sindikasi BPD Syairah. “Kami butuh penyertaan modal dari koperasi Rp 25 miliar itu untuk menutup dulu, sambil menunggu AP II masuk. AP II ini ingin masuk dengan segudang persyaratan, agak susah,” kata dia.
Menurut Eddy, perombakan manajemen BIJB sengaja untuk mencari manajemen baru yang bisa menjawab tantangan pengembangan Bandara Kertajati dan Aerocity di Majalengka. “Kami menuntut kepemimpinan ke depan lebih kreatif, lebih inovatif, lebih agresif mencari peluang. Karena tantangan ke depan harus bisa kumulatif, diantaranya target 2,7 juta penumpang itu harus bisa dicapai tahun 2019. Per akhir tahun ini baru tercapai 30 ribu penumpang. Kita berangkat dari situ,” kata dia.
Eddy mengatakan, terhitung hari ini, Jumat, 28 Desember 2018, total 11 BUMD milik Jawa Barat sudah tuntas menggelar RUPS yang salah satu keputusannya merombak manajemen. Pada Januari 2019 akan diumumkan dimulainya proses seleksi mencari direksi dan komisaris seluruh BUMD di Jawa Barat. Proses seleksi sendiri ditargetkan tuntas Februari 2019.
Sehingga pengesahan semuanya akan di dituntskan dalam RUPS yang akan digelar masing-masing BUMD yang dijadwalkan pada Maret 2019. Dia membenarkan sedikitnya RUPS hanya menyisakan satu direksi dan satu komisaris untuk menjalankan roda perusahaan. “Kalau habis semua kan, gak boleh,” kata dia.
Baca berita tentang Ridwan Kamil lainnya di Tempo.co.
