Kementerian PUPR Buka Politeknik, Butuh 150 Mahasiswa Baru

Presiden Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, menuruni anak tangga saat meninjau pembangunan Bendungan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, 26 Desember 2018. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR resmi mengantongi izin prinsip pendirian Politeknik Pekerjaan Umum atau PU di Kota Semarang, Jawa Tengah dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Politeknik ini didirikan untuk menghasilkan tenaga kerja bersertifikasi untuk kebutuhan industri konstruksi di Indonesia.

BACA: Penjelasan PUPR Soal Penyebab Pergeseran Beton Flyover Rawa Buaya

"Sekarang itu mereka (industri konstruksi) kesulitan cari orang," kata Basuki usai menerima langsung izin prinsip ini dari Menristekdikti Mohamad Nasir di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Desember 2018.

Politeknik ini rencananya bakal mulai menerima sekitar 150 mahasiswa perdana pada tahun ajaran 2019. Ada tiga jurusan Diploma-III atau D3 yang dibuka disediakan di Politeknik ini yaitu jurusan teknologi konstruksi bangunan air, teknologi bangunan gedung, serta teknologi bangunan jalan dan jembatan.

Basuki menjelaskan bahwa Politeknik PU ini bukanlah sekolah kedinasan, melainkan sekolah umum. Hanya saja, Kementerian PU sudah menyiapkan beasiswa khusus bagi sebagian mahasiswa yang paling berprestasi. Kelebihan lain adalah para lulusan langung mendapat jaminan sertifikasi profesi dan jaminan kompetensi sesuai kebutuhan industri di lapangan.

Basuki menambahkan, ada dua kota yang sebenarnya dipilih jadi lokasi pendirian Politeknik PU ini yaitu Semarang dan Bandung. Tapi, Basuki kemudian memilih Semarang. "Saya pilih Semarang karena ndeso (desa), biar culture ndeso-nya tetap." Ia rupanya punya pengalaman bahwa banyak lulusan teknik dari perkotaan yang enggan dikirim ke proyek di daerah jauh seperti Papua dan Kalimantan.

Basuki juga tidak akan membiarkan para lulusan Politeknik PU ini langsung bekerja di kantor. "Anak-anak muda ini pasti saya jemur dulu di lapangan, supaya tahu culture lapangan," ujarnya. Lalu terakhir, para lulusan tidak diperbolehkan mengambil sekolah D4 atau S1 selama 5 hingga 10 tahun karena lulusan D3-lah yang banyak dibutuhkan industri saat ini.

Mohamar Nasir menyebut keberadaan Politeknik PU ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar lulusan vokasi lebih banyak dari lulus sarjana. Kemenristekdikti, kata dia, juga telah berusaha membantu dengan mengeluarkan aturan tenaga ahli-ahli konstruksi bisa mengajar di Politeknik, meski tak mengantongi ijazah S2 dan S3. "Karena ke depan bukan ijazah yang diperlukan, tapi kompetensi yang dimiliki," ujarnya.

Baca berita lainnya tentang PUPR di Tempo.co.






Realisasi Penyerapan Anggaran PUPR Baru 69 Persen, Ini Rencana Menteri Basuki

5 jam lalu

Realisasi Penyerapan Anggaran PUPR Baru 69 Persen, Ini Rencana Menteri Basuki

Hingga 26 November 2022, angka realisasi anggaran PUPR Rp 84,3 triliun atau 69 persen dari total pagu Rp 121,4 triliun.


Realisasi Penyerapan Anggaran PUPR hingga 26 November Capai 69 Persen

18 jam lalu

Realisasi Penyerapan Anggaran PUPR hingga 26 November Capai 69 Persen

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengungkap pagu alokasi anggaran kementerian yang dia pimpim mengalami perubahan-perubahan.


PUPR Ungkap Minat Investasi IKN Naik 25 Kali Lipat, dari Perumahan hingga Fasilitas Kesehatan

21 jam lalu

PUPR Ungkap Minat Investasi IKN Naik 25 Kali Lipat, dari Perumahan hingga Fasilitas Kesehatan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menjelaskan perkembangan minat investasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).


Jokowi Ajak Investor ke IKN Tahun Depan untuk Tawarkan Proyek

22 jam lalu

Jokowi Ajak Investor ke IKN Tahun Depan untuk Tawarkan Proyek

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) dikebut.


Usul Dana Pembangunan IKN 2023 Rp 12,7 T, Menteri PUPR Surati Sri Mulyani

22 jam lalu

Usul Dana Pembangunan IKN 2023 Rp 12,7 T, Menteri PUPR Surati Sri Mulyani

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengirim surat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati perihal usulan kebutuhan anggaran percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)


Menteri PUPR Beberkan Progres Pembangunan IKN: Ada 25 Kegiatan Terkontrak

23 jam lalu

Menteri PUPR Beberkan Progres Pembangunan IKN: Ada 25 Kegiatan Terkontrak

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono membeberkan progres pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) periode 2022-2024.


Menteri PUPR Bantah Menpora Zainudin Amali soal Renovasi GBK: Nggak Ada

1 hari lalu

Menteri PUPR Bantah Menpora Zainudin Amali soal Renovasi GBK: Nggak Ada

Relawan Jokowi gelar acara di GBK, padahal sebelumnya ada larangan penggunaan untuk acara apapun menjelang Piala Dunia U-20.


Kementerian PUPR Bangun Jaringan SPAM di Lombok, Nilai Proyek Rp 30,8 Miliar

1 hari lalu

Kementerian PUPR Bangun Jaringan SPAM di Lombok, Nilai Proyek Rp 30,8 Miliar

Pekerjaan SPAM di Lombok dilaksanakan selama 360 hari kalender. Nilai kontrak proyek ini mencapai Rp 30,8 miliar.


Basuki Hadimuljono Pastikan TKDN Proyek Kementerian PUPR Minimal 80 Persen

2 hari lalu

Basuki Hadimuljono Pastikan TKDN Proyek Kementerian PUPR Minimal 80 Persen

Kementerian PUPR meningkatkan penggunaan bahan bangunan ramah lingkungan.


PUPR dan Pemerintah Finlandia Bahas Proyek Pengelolaan Air Limbah dan Kota Pintar IKN

3 hari lalu

PUPR dan Pemerintah Finlandia Bahas Proyek Pengelolaan Air Limbah dan Kota Pintar IKN

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menemui Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Perdagangan Internasional Kementerian Luar Negeri Finlandia, Nina Vaskunlahti