Tsunami Banten, Menteri PU: Ada Indikasi Pelanggaran Tata Ruang

Lokasi panggung bekas konser band Seventeen yang porak poranda diterjang tsunami selat Sunda di Beach Hotel, Pantai Tanjung Lesung, Penimbang, Jawa Barat, Minggu 23 Desember 2018. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyebut ada indikasi pelanggaran aturan tata ruang dalam musibah Tsunami Banten. Indikasi pelanggaran disampaikan lantaran beberapa rumah-rumah warga dibangun sangat dekat dengan bibir pantai dan menghadap langsung ke Gunung aktif Krakatau.

Baca: Pemulihan Listrik Akibat Tsunami di Banten dan Lampung 95 Persen

"Secara Undang-Undang Tata Ruang, ada aturan di mana pendirian bangunan sepanjang pantai itu melanggar," kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Desember 2018.

Sebelumnya, tsunami akibat longsoran erupsi Gunung Krakatau di Selat Sunda terjadi pada Jumat, 22 Desember 2018. Bencana ini berdampak pada pesisir barat Banten serta Lampung Selatan. Dalam rilis BNPB per tanggal 25 Desember pukul 13.00, jumlah korban meninggal bertambah menjadi 429 jiwa. Selain itu, 1.485 orang menjadi korban luka-luka, 154 masih hilang, dan 16.082 jiwa mengungsi.

Akan tetapi, aturan tersebut berbeda-beda antara satu wilayah dengan daerah lainnya, disesuaikan dengan kondisi dan kerawanan bencananya. "Jadi tidak bisa misalnya, 200 meter dari pantai tidak boleh ada bangunan, kriteria jarak itu tergantung intensitas kerawanannya." Namun khusus untuk daerah yang berhadapan langsung dengan Gunung Krakatau, Basuki memastikan bahwa jarak rumah yang dibangun harus lebih jauh dari bibir pantai.

Masalahnya, Basuki menemukan fakta bahwa beberapa rumah-rumah yang hancur di pesisir Banten hanya berjarak 5 meter saja dari bibir pantai. Ditambah, rumah-rumah ini berhadapan langsung dengan Gunung Krakatau. Itu sebabnya khusus untuk Banten, Kementerian PUPR akan merelokasi rumah-rumah ini dengan jarak ideal sejauh 50 sampai 100 meter dari bibir pantai.

Di Banten pun, Basuki menyebut ada beberapa titik wilayah yang sebenarnya tidak boleh ada bangunan. Aturan itu dilanggar karena malah ada bangunan vila yang berdiri sehingga akses untuk fasilitas umum pun menjadi terputus. "Nah, ini yang mungkin nanti akan kami atur lagi," ujarnya.

Baca: Tsunami Banten, KAI Salurkan Dana CSR dan Siagakan Rail Clinic

Walau begitu, Basuki tidak bisa memastikan berapa banyak rumah warga di lokasi bencana yang terindikasi melanggar aturan tata ruang. Menurut dia, wewenang ini berada di bawah kendali Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil. Kalaupun nanti benar terbukti ada pelanggaran di lokasi terdampak bencana saat ini, Basuki menyebut kementeriannya akan semakin mensosialisasikan lagi aturan ini lebih luas.

Simak berita lainnya terkait Tsunami Banten hanya di Tempo.co.






Sri Mulyani Puji Rambut Putih Basuki: The Truly Bapak Pembangunan

3 jam lalu

Sri Mulyani Puji Rambut Putih Basuki: The Truly Bapak Pembangunan

Sri Mulyani pun berseloroh kerja keras Basuki itu tampak dari rambut putihnya.


Sri Mulyani Beri Hibah Jalan Senilai Rp 217 Triliun ke DKI Jakarta: Berkah atau Beban?

1 hari lalu

Sri Mulyani Beri Hibah Jalan Senilai Rp 217 Triliun ke DKI Jakarta: Berkah atau Beban?

Menkeu Sri Mulyani memberi hibah jalan nasional ke DKI Jakarta senilai Rp 217 triliun. Saat ini DKI keluarkan Rp 400 miliar untuk perawatan jalan.


Jokowi Minta Korban Gempa Cianjur Bangun Rumah Tahan Gempa

1 hari lalu

Jokowi Minta Korban Gempa Cianjur Bangun Rumah Tahan Gempa

Presiden Jokowi meminta warga korban gempa Cianjur untuk berkonsultasi dengan PUPR dan mengikuti petunjuk pembangunan rumah tahan gempa


Jalan Tol Semarang - Demak Beroperasi Sebelum Libur Natal dan Tahun Baru 2023

1 hari lalu

Jalan Tol Semarang - Demak Beroperasi Sebelum Libur Natal dan Tahun Baru 2023

Jalan Tol Semarang-Demak Seksi II ditargetkan dapat segera beroperasi untuk mengantisipasi lonjakan arus lalu lintas Nataru.


Pemerintah Laos Pelajari Fasilitas Pengelolaan Tinja di Kota Depok

2 hari lalu

Pemerintah Laos Pelajari Fasilitas Pengelolaan Tinja di Kota Depok

Teknik pengelolaan limbah kotoran manusia atau tinja Kota Depok diapresiasi hingga dunia internasional.


Pemerintah Bangun 1.800 Rumah Korban Gempa Cianjur

4 hari lalu

Pemerintah Bangun 1.800 Rumah Korban Gempa Cianjur

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau progres pembangunan 1.800 rumah bagi warga yang akan direlokasi pasca gempa Cianjur.


Pemeliharaan Sungai Ciliwung Bisa Jadi Barometer Perawatan Sungai Lain di Indonesia

5 hari lalu

Pemeliharaan Sungai Ciliwung Bisa Jadi Barometer Perawatan Sungai Lain di Indonesia

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta ada kepedulian bersama untuk menjaga kebersihan Sungai Ciliwung


Menteri Basuki Minta Kebersihan Sungai Ciliwung Dijaga Biar Bisa Diwariskan

5 hari lalu

Menteri Basuki Minta Kebersihan Sungai Ciliwung Dijaga Biar Bisa Diwariskan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta masyarakat peduli pada kebersihan Sungai Ciliwung.


Heru Budi Hartono dan Menteri PUPR Akan Gelar Lomba Hias Getek di Kali Ciliwung

5 hari lalu

Heru Budi Hartono dan Menteri PUPR Akan Gelar Lomba Hias Getek di Kali Ciliwung

Heru Budi Hartono dan Menteri PUPR akan menggelar lomba hias getek di Kali Ciliwung, melibatkan masyarakat pinggir kali.


Kementerian PUPR Siapkan Relokasi 2.400 Rumah Korban Gempa Cianjur

5 hari lalu

Kementerian PUPR Siapkan Relokasi 2.400 Rumah Korban Gempa Cianjur

Kemnterian PUPR menyiapkan relokasi untuk korban gempa bumi Cianjur, Jawa Barat