KSPI Sebut Pemerintahan Jokowi Pro Upah Murah seperti Soeharto

Para buruh yang tergabung dalam KPSI menuju Balai Kota Jakarta pada Jumat 10 November 2017. TEMPO/ Zul'aini Fi'id

TEMPO.CO, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI meminta pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Presiden KSPI Said Iqbal menilai beleid tersebut menunjukkan pemerintah pro rezim upah murah.

Baca: BPS: Upah Buruh Naik 0,43 Persen

"Rezim upah murah dijalankan hanya pada rezim Soeharto, yaitu upah dikendalikan oleh negara," ujar Said Iqbal di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Rabu, 26 Desember 2018.

Iqbal membenarkan bahwa pada era Soeharto itu upah pasti naik setiap tahunnya, sesuai dengan kebutuhan fisik minimum. Kondisi tersebut hampir serupa dengan kondisi era sekarang di mana upah buruh pasti naik, sesuai dengan poin-poin dalam beleid Pengupahan. "Tapi dengan PP 78, negara telah merampas hak berunding serikat buruh untuk merundingkan upah bersama dengan asosiasi pengusaha," tutur Iqbal.

Pasalnya, dalam beleid itu, menurut Iqbal, tidak ada lagi hak runding bagi buruh. Penetapan upah hanya didasari oleh inflasi dan pertumbuhan ekonomi. "Bagaimana ada peningkatan kesejahteraan kalau perundingan saja tidak ada."

Dengan dicabutnya PP Nomor 78 Tahun 2015, Iqbal mengatakan perihal pengupahan sebaiknya mengacu kepada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 soal Ketenagakerjaan saja. dalam beleid itu, ujar Iqbal, pada pasal 88 hingga 90 sudah diatur mengenai penetapan upah minimum. "Turunannya banyak yang menyimpang, yang penting UU dijalanin," kata dia. "Kalau Peraturan Menteri atau PP bertentangan dengan UU, sepatutnya tidak dijalankan."

Dalam Undang-undang, kata Iqbal, ada dua ukuran upah minimum, yaitu upah minimum berdasarkan kewilayahan, yakni upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten dan kota. Selain itu, upah minimum sektoral kabupaten atau kota yang berdasarkan sektor industri. "UMSK nilainya lebih tinggi dari UMK karena ini berdasarkan sektor industri unggulan, karena itu sudah dua ini saja yang dijalankan," ucapnya.

Karena itu, Iqbal juga meminta pemerintah melihat sektor industri dalam penentuan upah. "Sekarang kan dipukul rata, karena itu UMS harus dijadikan keputusan di seluruh Indonesia, sekarang hanya beberapa daerah," tutur dia. Di samping itu, KSPI mengusulkan pemerintah menaikkan komponen kebutuhan hidup layak dari 60 menjadi 84 komponen untuk mendapatkan nilai upah layak pada tingkat upah minimum.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto sebelumnya mengatakan survei yang dilakukan lembaganya selama Maret 2018 menunjukkan upah buruh naik 0,43 persen. "Peningkatan inflasi 0,12 persen, lebih rendah dari upah nominal," ujar dia di kantor BPS, Senin, 16 April 2018.

Baca: Bukan Soal Upah, Ini yang Hambat Pengusaha Malas Investasi

Suhariyanto menjelaskan upah nominal harian buruh tani nasional, per hari pada Februari 2018 Rp 51.378, kemudian menjadi Rp 51.598 pada Maret 2018. "Upah riil mengalami kenaikan sebesar 0,31 persen," katanya.

CHITRA PARAMAESTI






Pengamat Sebut 2 Faktor Penentu Kemenangan Ganjar, Prabowo, hingga Anies

49 menit lalu

Pengamat Sebut 2 Faktor Penentu Kemenangan Ganjar, Prabowo, hingga Anies

Agung Baskoro, menyebut Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, hingga Anies Baswedan perlu berebut restu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi


Jokowi: Bantuan Renovasi Rumah Korban Gempa Cianjur Disalurkan Kamis

1 jam lalu

Jokowi: Bantuan Renovasi Rumah Korban Gempa Cianjur Disalurkan Kamis

Pemerintah juga melakukan relokasi rumah warga dengan total 56 ribu unit. Jokowi mengakui ini bukanlah jumlah yang sedikit.


Jokowi ke Cianjur untuk Ketiga Kalinya, Cek Proyek Rumah Tanah Gempa

2 jam lalu

Jokowi ke Cianjur untuk Ketiga Kalinya, Cek Proyek Rumah Tanah Gempa

Jokowi langsung mengunjungi wilayah terdampak sehari kemudian, 22 November. Dua hari kemudian, 24 November, Jokowi kembali ke lokasi.


Jokowi Salurkan Bantuan Renovasi Rumah ke Korban Gempa Cianjur Pagi Ini

3 jam lalu

Jokowi Salurkan Bantuan Renovasi Rumah ke Korban Gempa Cianjur Pagi Ini

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyalurkan bantuan renovasi rumah kepada korban gempa Cianjur, Jawa Barat pagi ini. Bantuan diberikan di sela-sela kunjungan kerja Presiden ke sana.


Madura United Protes ke PT LIB, Sebut Liga 1 Digelar Mendadak

11 jam lalu

Madura United Protes ke PT LIB, Sebut Liga 1 Digelar Mendadak

Manajemen Madura United kesulitan mencari akomodasi dan transportasi. Mereka protes ke PT LIB dan menyatakan Liga 1 diadakan tergesa-gesa.


Konsep Pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono di Yogyakarta: Elegan, Sederhana Tapi Tetap Anggun

15 jam lalu

Konsep Pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono di Yogyakarta: Elegan, Sederhana Tapi Tetap Anggun

Presiden Jokowi mengundang para panitia pernikahan di Yogyakarta dan Solo untuk melaporkan persiapan pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono.


40 Tahun Teater Payung Hitam, Sardono W. Kusumo Singgung Perang Rusia-Ukraina

15 jam lalu

40 Tahun Teater Payung Hitam, Sardono W. Kusumo Singgung Perang Rusia-Ukraina

Sardono W. Kusumo tampil di Teater Payung Hitam menyampaikan orasi kebudayaan yang menyinggung soal perang Rusia-Ukraina dan empati.


Jakarta jadi Tuan Rumah Pertemuan Pemimpin Ibu Kota ASEAN 2023

17 jam lalu

Jakarta jadi Tuan Rumah Pertemuan Pemimpin Ibu Kota ASEAN 2023

Jakarta ditunjuk jadi tuan rumah Mayors and Governors Meeting of the ASEAN Capital 2023


Khawatir Pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono Bikin Macet, Jokowi Minta Maaf ke Masyarakat

18 jam lalu

Khawatir Pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono Bikin Macet, Jokowi Minta Maaf ke Masyarakat

Jokowi berharap tidak ada warga yang terganggu dengan perhelatan acara pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono.


Kaesang Pangarep Tidak Hadiri Rapat Kumbokarnan Pernikahan di Solo, Jokowi: Dia Dipingit...

19 jam lalu

Kaesang Pangarep Tidak Hadiri Rapat Kumbokarnan Pernikahan di Solo, Jokowi: Dia Dipingit...

Ketidakhadiran Kaesang Pangarep dalam rapat terakhir acara pernikahannya yang dipimpin langsung Presiden Jokowi itu menjadi bahan pertanyaan.