Tsunami, BNPB: Pemda Harus Patuhi Tata Ruang

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga menggembalakan kambingnya di depan hotel yang tutup pasca-tsunami Selat Sunda di Anyer, Banten, Senin, 24 Desember 2018. Tsunami Selat Sunda menghantam kawasan Anyer hingga Ujung Kulon dan Lampung Selatan pada Sabtu malam, 22 Desember 2018. ANTARA/Muhammad Adimaja

    Warga menggembalakan kambingnya di depan hotel yang tutup pasca-tsunami Selat Sunda di Anyer, Banten, Senin, 24 Desember 2018. Tsunami Selat Sunda menghantam kawasan Anyer hingga Ujung Kulon dan Lampung Selatan pada Sabtu malam, 22 Desember 2018. ANTARA/Muhammad Adimaja

    TEMPO.CO, Jakarta - Tsunami Selat Sunda yang terjadi pada Sabtu pekan lalu telah memakan korban hingga ratusan jiwa serta kerusakan material bangunan serta sarana prasarana.

    Baca: Dihantam Tsunami, Tanjung Lesung Beroperasi Lagi Mulai 1 Januari

    Untuk mencegah timbulnya kerusakan yang lebih besar lagi di masa mendatang, pemerintah daerah diwanti-wanti untuk mematuhi rencana tata ruang wilayah. Pasalnya, di dalam RTRW, khususnya terkait peta bahaya rawan tsunami disebutkan rekomendasi jarak aman tsunami terhadap bangunan di bibir pantai.

    "Hendaknya kita mentaati tata ruang betul-betul ditegakkan," ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, Selasa, 25 Desember 2018. 

    Sutopo menjelaskan, jarak bangunan yang aman dari tsunami di pantai-pantai tentu akan berbeda untuk tiap berbeda. "Kemudian itu ditetapkan (sebagai kebijakan Peraturan Daerah," ucapnya.

    Meski begitu, Sutopo juga menyebutkan bangunan tepi pantai yang rawan tsunami masih memiliki kemungkinan untuk tetap dibangun namun harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Aturan itu di antaranya memenuhi standar spesifikasi yang lebih tinggi dari bangunan biasa.

    "Bisa juga di situ tetap dibangun, tetapi bangunannya harus kokoh, harus kuat, di atas juga bisa dijadikan sebagai shelter evakuasi," tuturnya. Selain itu, bangunan juga dipasang alat-alat peringatan dini, seperti CCTV, atau alat-alat pemantauan potensi bencana lain.

    Oleh sebab itu, Sutopo berharap agar Pemda dan para stakeholder yang berniat membangun di bibir pantai sekitar Selat Sunda, agar sanggup belajar dari bencana Tsunami Selat Sunda dan sejarah terkait bencana di daerah tersebut. 

    Terlebih, Tanjung Lesung yang kini menjadi salah satu daerah terdampak, direncanakan bakal menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada masa mendatang. "Jadi bukan berarti daerah rawan bencana itu tidak boleh dibangun sama sekali. Boleh dibangun, tapi ada ketentuan-ketentuannya," ujar Sutopo.

    Baca: 20 Hotel Rusak Ringan dan Berat Akibat Tsunami Tanjung Lesung

    Selama ini, kata Sutopo, korban tsunami diminta tidak berlari sejauh-jauhnya, tapi berlari sertinggi-tingginya. "Nah, itu yg terjadi (di beberapa daerah terdampak bencana), bangunannya sudah tinggi, tapi bangunannya nggak kuat terhadap gempa. Jadi rontok, sama saja."

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.