Gerindra Bela Rachel Maryam Soal Freeport: Pemerintah Buru-buru

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Komunikasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Andre Rosiade menjelaskan cuitan kader partainya, Rachel Maryam, soal divestasi PT Freeport Indonesia. Rachel mengkritisi langkah pemerintah membeli mayoritas saham Freeport ketimbang menunggu masa kontrak habis pada 2021.

Baca: Mahfud MD Bicara Panjang soal Perpanjangan Kontrak Freeport

Menurut Andre, inti dari cuitan rekannya itu adalah untuk mengkritisi pemerintah lantaran terlalu terburu-buru untuk membeli saham Freeport. Padahal, menurut dia, apabila pemerintah menunggu sejenak, paling tidak hingga masa pemerintahan baru, Indonesia bisa mendapatkan tambang di Papua itu dengan harga yang murah, bahkan cuma-cuma.

"Ada wacana kontraknya habis 2021, kan dua tahun sebelumnya yaitu pada 2019 kita bisa negosiasi dengan Freeport untuk memperpanjang kontrak atau tidak, seharusnya tunggu pemerintah baru dulu di 2019," ujar Andre kepada Tempo, Selasa, 25 Desember 2018.

Sebelumnya Rachel menyindir tak sedikit pihak yang mengapresiasi keberhasilan Indonesia menguasai 51,2 persen saham PTFI tersebut. "Ada rumah dikontrakin ke orang. Pas kontraknya abis, untuk bisa ambil alih rumahnya sendiri, si pemilik rumah harus beli ke yg ngontrak. Belinya pake duit utang ke tetangga. Lalu semua tepuk tangan bahagia," ujarnya seperti dikutip dari cuitan di akun Twitter-nya, @cumarachel pada Sabtu pekan lalu, 22 Desember 2018.

Cuitan itu sempat menuai berbagai respons warganet hingga pakar ekonomi. Lantaran itu, Rachel pun kembali membuat cuitan anyar soal Freeport. "Gini lho. Dari pada utang untuk bayar saham yg sebenernya gausah dibeli di thn 2021, lebih baik uang hutangnya dipakai untuk beli modal aset2 untuk mengganti aset2 yg khawatir akan diangkutin si pengontrak itu. Sama-sama ngutang, tapi kedaulatan menjadi 100 persen," cuit dia.

Senada dengan Rachel, Andre menyebut pemerintah mestinya mencermati bahwa Freeport masih memiliki kewajiban untuk membayar denda akibat sejumlah pelanggaran yang dilakukannya. Salah satu perkara yang diungkit Andre adalah soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai kerusakan lingkungan yang diakibatkan aktivitas perusahaan pertambangan itu.

"Hasi audit BPK-nya kan kita rugi ratusan triliun dengan kerusakan lingkungan itu, harusnya tunggu dulu kita tunggu dulu pemerintahan baru, jangan dikemas sekadar untuk pencitraan," ujar Andre. Ia tak ingin gara-gara Pemilu, pemerintah jadi terburu-buru mengeluarkan kocek dari utang dengan nominal hingga di atas Rp 50 triliun itu. "Ini bisa menambah beban untuk bangsa kita, padahal kita bisa dapat lebih murah, bahkan gratis."

Dengan rampungnya divestasi Freeport beberapa hari yang lalu, Andre mengatakan Indonesia jadi mesti ikut menanggung beban perusahaan pertambangan itu. Termasuk untuk membiayai persoalan lingkungan hidup akibat aktivitas pertambangan emas dan tembaga di Mimika, Papua tersebut. "Jadi apakah pantas kita beli dengan Rp 52 triliun, apalagi 2021 harus selesai, wajar enggak angkanya segitu?"

BPK pernah juga melaporkan hasil audit atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap penerapan kontrak karya Freeport Indonesia pada Maret 2018. Hasil audit yang dipublikasikan ini menunjukkan adanya kerusakan ekosistem akibat limbah PT Freeport Indonesia di Papua senilai Rp 185 triliun.

Namun, Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan, Rizal Djalil, menyebut BPK masih akan memonitor tindakan dari Kementerian LHK terkait kerusakan lingkungan akibat limbah Freeport itu. "BPK akan memonitornya karena LHK adalah mitra BPK yang akan melakukan pemeriksaan," ujar Rizal.

CAESAR AKBAR | FAJAR PEBRIANTO






PBB Anggap KUHP Baru Ancam Kebebasan Masyarakat, Ini Penjelasan Anggota DPR Habiburokhman

3 jam lalu

PBB Anggap KUHP Baru Ancam Kebebasan Masyarakat, Ini Penjelasan Anggota DPR Habiburokhman

Habiburokhman memberikan penjelasan terhadap tiga dari tujuh pasal dalam KUHP baru yang dipermasalahkan PBB.


Sri Mulyani: Freeport adalah Aset yang Harus Kita Jaga Bersama

2 hari lalu

Sri Mulyani: Freeport adalah Aset yang Harus Kita Jaga Bersama

Sri Mulyani menyebut operasi penambangan bawah tanah PT Freeport Indonesia melalui Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) telah berkontribusi sebesar $2 miliar bagi penerimaan negara


Pengesahan RKUHP, Diwarnai Aksi Protes Pendirian Tenda di Depan Gedung DPR

3 hari lalu

Pengesahan RKUHP, Diwarnai Aksi Protes Pendirian Tenda di Depan Gedung DPR

DPR dan pemerintah tetap mengesahkan RKUHP meskipun mendapatkan tentangan dari berbagai pihak.


Elektabilitas Prabowo Turun, Gerindra Gerakkan Mesin Partai Awal Tahun Depan

3 hari lalu

Elektabilitas Prabowo Turun, Gerindra Gerakkan Mesin Partai Awal Tahun Depan

Sejumlah lembaga survei nasional menunjukkan penurunan elektabilitas Prabowo.


Minta Dirut Garuda Evaluasi Aturan Pakaian Pramugari, Politisi Gerindra: Yang Berjilbab Tak Ada

4 hari lalu

Minta Dirut Garuda Evaluasi Aturan Pakaian Pramugari, Politisi Gerindra: Yang Berjilbab Tak Ada

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, meminta PT Garuda Indonesia (Persero) mengevaluasi aturan berpakaian para awak kabin khususnya pramugari.


Elektabilitas Prabowo Subianto Menurun, Ini Penjelasan Gerindra

4 hari lalu

Elektabilitas Prabowo Subianto Menurun, Ini Penjelasan Gerindra

Gerindra menyatakan Prabowo Subianto masih belum berkampanye seperti capres lainnya karena masih sibuk sebagai Menteri Pertahanan.


Sri Mulyani Kunjungi Tambang Freeport: Terbesar Milik Indonesia Saat Ini

4 hari lalu

Sri Mulyani Kunjungi Tambang Freeport: Terbesar Milik Indonesia Saat Ini

Sri Mulyani mendatangi Tambang Grasberg pada akhir pekan, Ahad, 4 Desember 2022. Ia bercerita melihat langsung salah satu tambang emas terbesar itu.


Ketum Golkar Airlangga Hartanto Turut Ikut Salat Jenazah Ferry Mursyidan

7 hari lalu

Ketum Golkar Airlangga Hartanto Turut Ikut Salat Jenazah Ferry Mursyidan

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut Ferry Mursyidan Baldan telah berjasa besar bagi partainya dan dunia politik Indonesia.


Ferry Mursyidan Baldan akan Dimakamkan di TPU Karet Bivak Malam ini

7 hari lalu

Ferry Mursyidan Baldan akan Dimakamkan di TPU Karet Bivak Malam ini

Eks Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan akan dimakamkan malam ini juga di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat.


Berambisi Bikin Dunia Bergantung pada Baterai Indonesia, Jokowi: Saya Mati-matian Harus Jadi

7 hari lalu

Berambisi Bikin Dunia Bergantung pada Baterai Indonesia, Jokowi: Saya Mati-matian Harus Jadi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menebar ambisi untuk membuat negara lain tergantung dengan baterai listrik produksi Indonesia.