TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance alias Indef mengingatkan nilai keuntungan terbesar dari divestasi PT Freeport Indonesia kemungkinan belum bisa diraih oleh Indonesia. Pasalnya, hingga kini pengelolaan tambang emas dan tembaga di Papua itu masih dikuasai oleh Freeport McMoran Inc. kendati saham mayoritas telah digenggam oleh Indonesia.
Baca: Freeport Diibaratkan Kontrak Rumah, Ini Penjelasan Rhenald Kasali
"Kalau pengelolaanya bukan di kita, bisa jadi kalaupun untung yang terbesarnya bukan untuk kita," kata Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati di Jakarta, Sabtu, 22 Desember 2018. Ditambah kondisi hingga saat ini Indonesia masih tertinggal dalam penguasaan teknologi untuk mengelola pertambangan itu.
Apabila merujuk kepada Undang-undang tentang Mineral dan Batubara, Enny mengatakan pertambangan Freeport seyogyanya mesti dikuasai atau dikelola oleh negara agar keuntungannya dapat didedikasikan untuk kepentingan nasional. Dalam perihal divestasi yang rampung beberapa hari lalu dinyatakan bahwa perusahaan negeri Abang Sam masih mengelola pertambangan itu, ditandai dengan posisi komisaris utama dan direktur utama yang masih ditempati oleh sosok-sosok dari Freeport.
"Pertanyaannya, sekalipun kita punya saham tetapi hak pengelolaan di Freeport, lalu bagaimana ini bisa menjadi tata kelolanya bisa sebesar-besarnya untuk kepentingan kita?" kata Enny. Satu-satunya, keuntungan yang bisa diperoleh Indonesia adalah adanya peningkatan dividen dengan adanya kepemilikan saham mencapai 51 persen itu. "Tapi itu pun kalau untung."
PT Indonesia Asahan Alumunium alias Inalum sebelumnya menebus 51,2 persen perusahaan tambang PT Freeport Indonesia senilai US$ 3,85 miliar atau Rp 55,8 triliun (dengan kurs Rp 14.500). Dengan nilai bombastis itu, Enny menyebut Indonesia hanya dapat satu keuntungan, yaitu dividen. Sementara Freeport dapat sejumlah keuntungan.
"Sudah dapat uang yang begitu besar, dapat hak pengelolaan, dan dapat perpanjangan kontrak, sementara kita hanya dapat saham," kata Enny. "Kita tidak banyak mendapat keuntungan, kecuali dividen."
Malahan, ke depannya, Enny khawatir mengenai adanya dampak lingkungan dari pertambangan emas dan tembaga itu. Sebab, selama ini kalau ada risiko yang akan dituntut adalah sang pemilik.
Saat ini, dengan penguasaan saham mayoritas itu, pemerintah mesti ikut bertanggungjawab atas pemulihan lingkungan juga. "Karena pemerintah memegang saham 51 persen, risiko sudah pasti (ditanggung Indonesia), kalau untung ini namanya mimpi," ucap Enny.
Sebelumnya, CEO PT Freeport-McMorran Copper & Gold Inc., Richard Adkerson mengatakan akuisisi saham Freeport oleh PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum sebesar 51,2 persen menguntungkan.
Baca: Mahfud MD Bicara Panjang soal Perpanjangan Kontrak Freeport
"Kami sangat antusias mengenai kelanjutan bisnis kami terkait kerja sama dengan Inalum. Ini sangat positif bagi Indonesia dan Freeport. Ini menjadi kesepakatan yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak," kata Richard di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018.
FRISKI RIANA
