Keuntungan Terbesar Divestasi Freeport Belum Diraih RI Jika...

Limbah Tidak Jadi Prioritas Kontrak Freeport

TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance alias Indef mengingatkan nilai keuntungan terbesar dari divestasi PT Freeport Indonesia kemungkinan belum bisa diraih oleh Indonesia. Pasalnya, hingga kini pengelolaan tambang emas dan tembaga di Papua itu masih dikuasai oleh Freeport McMoran Inc. kendati saham mayoritas telah digenggam oleh Indonesia.

Baca: Freeport Diibaratkan Kontrak Rumah, Ini Penjelasan Rhenald Kasali

"Kalau pengelolaanya bukan di kita, bisa jadi kalaupun untung yang terbesarnya bukan untuk kita," kata Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati di Jakarta, Sabtu, 22 Desember 2018. Ditambah kondisi hingga saat ini Indonesia masih tertinggal dalam penguasaan teknologi untuk mengelola pertambangan itu.

Apabila merujuk kepada Undang-undang tentang Mineral dan Batubara, Enny mengatakan pertambangan Freeport seyogyanya mesti dikuasai atau dikelola oleh negara agar keuntungannya dapat didedikasikan untuk kepentingan nasional. Dalam perihal divestasi yang rampung beberapa hari lalu dinyatakan bahwa perusahaan negeri Abang Sam masih mengelola pertambangan itu, ditandai dengan posisi komisaris utama dan direktur utama yang masih ditempati oleh sosok-sosok dari Freeport.

"Pertanyaannya, sekalipun kita punya saham tetapi hak pengelolaan di Freeport, lalu bagaimana ini bisa menjadi tata kelolanya bisa sebesar-besarnya untuk kepentingan kita?" kata Enny. Satu-satunya, keuntungan yang bisa diperoleh Indonesia adalah adanya peningkatan dividen dengan adanya kepemilikan saham mencapai 51 persen itu. "Tapi itu pun kalau untung."

PT Indonesia Asahan Alumunium alias Inalum sebelumnya menebus 51,2 persen perusahaan tambang PT Freeport Indonesia senilai US$ 3,85 miliar atau Rp 55,8 triliun (dengan kurs Rp 14.500). Dengan nilai bombastis itu, Enny menyebut Indonesia hanya dapat satu keuntungan, yaitu dividen. Sementara Freeport dapat sejumlah keuntungan.

"Sudah dapat uang yang begitu besar, dapat hak pengelolaan, dan dapat perpanjangan kontrak, sementara kita hanya dapat saham," kata Enny. "Kita tidak banyak mendapat keuntungan, kecuali dividen."

Malahan, ke depannya, Enny khawatir mengenai adanya dampak lingkungan dari pertambangan emas dan tembaga itu. Sebab, selama ini kalau ada risiko yang akan dituntut adalah sang pemilik.

Saat ini, dengan penguasaan saham mayoritas itu, pemerintah mesti ikut bertanggungjawab atas pemulihan lingkungan juga. "Karena pemerintah memegang saham 51 persen, risiko sudah pasti (ditanggung Indonesia), kalau untung ini namanya mimpi," ucap Enny.

Sebelumnya, CEO PT Freeport-McMorran Copper & Gold Inc., Richard Adkerson mengatakan akuisisi saham Freeport oleh PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum sebesar 51,2 persen menguntungkan.

Baca: Mahfud MD Bicara Panjang soal Perpanjangan Kontrak Freeport

"Kami sangat antusias mengenai kelanjutan bisnis kami terkait kerja sama dengan Inalum. Ini sangat positif bagi Indonesia dan Freeport. Ini menjadi kesepakatan yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak," kata Richard di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018.

FRISKI RIANA






Berambisi Bikin Dunia Bergantung pada Baterai Indonesia, Jokowi: Saya Mati-matian Harus Jadi

8 jam lalu

Berambisi Bikin Dunia Bergantung pada Baterai Indonesia, Jokowi: Saya Mati-matian Harus Jadi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menebar ambisi untuk membuat negara lain tergantung dengan baterai listrik produksi Indonesia.


Indef Prediksi Inflasi November Tembus 0,3 Persen, Harga Beras Jadi Pendorong Terbesar

2 hari lalu

Indef Prediksi Inflasi November Tembus 0,3 Persen, Harga Beras Jadi Pendorong Terbesar

Secara year on year, inflasi diperkirakan bakal mencapai 5 persen pada November ini.


Soroti Tanggung Jawab Menkeu, OJK, dan LPS, Berikut Catatan Penting Indef atas RUU PPSK

7 hari lalu

Soroti Tanggung Jawab Menkeu, OJK, dan LPS, Berikut Catatan Penting Indef atas RUU PPSK

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti sejumlah perubahan dalam Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).


Kawasan Ekonomi Khusus Gresik Resmi Beroperasi, Diharapkan Menyerap Banyak Tenaga Kerja

9 hari lalu

Kawasan Ekonomi Khusus Gresik Resmi Beroperasi, Diharapkan Menyerap Banyak Tenaga Kerja

Pemerintah menyatakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik telah resmi beroperasi.


Freeport Resmikan Fasilitas Pengolahan Limbah Smelter di Gresik

12 hari lalu

Freeport Resmikan Fasilitas Pengolahan Limbah Smelter di Gresik

PT Freeport Indonesia meresmikan fasilitas pengolahan smelter Pusat Transformasi Bersama (PTB) di Desa Manyarejo, Manyar, Gresik, Jawa Timur.


Anggota Group MIND ID Jalankan Komitmen Tekan Emisi GRK

23 hari lalu

Anggota Group MIND ID Jalankan Komitmen Tekan Emisi GRK

Freeport mendorong pencapaian target NDC Indonesia di tahun 2030 mendatang.


Indef Revisi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2022 Jadi 5,1 Persen

24 hari lalu

Indef Revisi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2022 Jadi 5,1 Persen

Indef meningkatkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada keseluruhan tahun 2022 dari 5 persen secara tahunan menjadi 5,1 persen.


Rangkuman Proyeksi Ekonom hingga Bankir Ihwal Wajah Indonesia Kala Resesi 2023

37 hari lalu

Rangkuman Proyeksi Ekonom hingga Bankir Ihwal Wajah Indonesia Kala Resesi 2023

Sejumlah ekonom termasuk mantan Menteri Keuangan menanggapi proyeksi kondisi Indonesia di tengah ancaman resesi global tahun 2023.


Indef Curiga Dampak Ekonomi Pembangunan Kereta Cepat Lebih Banyak Mengalir ke Luar Negeri

49 hari lalu

Indef Curiga Dampak Ekonomi Pembangunan Kereta Cepat Lebih Banyak Mengalir ke Luar Negeri

Indef berharap konsorsium kereta cepat menyerap komponen dalam negeri dengan nilai yang lebih besar.


Toyota Land Cruiser Seri 70 Jadi Kendaraan Operasional di Freeport Indonesia

49 hari lalu

Toyota Land Cruiser Seri 70 Jadi Kendaraan Operasional di Freeport Indonesia

Toyota Land Cruiser 78 dan 79 yang digunakan di Freeport Indonesia didatangkan dari Australia.